Manajemen Pengawasan dan High Cost Economy - Oleh: Kapler A. Marpaung, Ketua Dewan Pendiri Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi)

Pengelolaan perekonomian dan pembangunan, Indonesia dinilai oleh banyak kalangan termasuk kategori ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Ini yang menjadi salah satu faktor membuat rendahnya daya saing.

Pemerintah DKI Jakarta akhir-akhir ini sangat memberikan perhatian membangun Ibu Kota yang bersih dan bebas KKN. Semua kebijakan ditujukan untuk kesejahtaraan masyarakat ibu kota. Salah satu persoalan yang mendasar di Jakarta adalah masalah banjir dan sampah. Sebagian besar saluran air tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena sebagian besar volume saluran air telah diisi dengan sampah dan tanah, akhirnya apabila hujan deras banjir tidak terelakkan.

Program Jokowi-Ahok membuat kebijakan akan memberikan denda kepada setiap yang membuang sampah sembarangan, patut didukung karena memang di negara lainpun ketentuan seperti ini sudah berlaku sejak lama. Sebut saja Singapura yang dijuluki sebagai fine country karena banyaknya peraturan mengenai denda apabila masyrakat sembarangan buang sampah, sembarangan makan minum, sembarangan menyeberang jalan dan banyak lagi.

Namun program yang baik itu untuk tujuan menciptakan ibu kota yang semakin tertib, bersih dan modern tentu harus diikuti dengan ketersediaan infrastruktur. Kalau ada denda tentulah pemda DKI Jakarta harus mempersiapkan tempat sampah dengan jumlah yang memadai dan nyaman. Kita harapkan tentu masalah sampah dapat teratasi dalam waktu dekat di Jakarta.

Pengawasan pemda DKI Jakarta terhadap proyek dinilai sangat memprihatinkan dan pada akhirnya itulah pencipta ekonomi biaya tinggi. Pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor di Jakarta hampir tidak terlihat dengan nyata, seolah semua kontraktor bebas melakukan kehendaknya dan akibat tidak adanya pengawasan maka masyarakat menjadi korban dan menangung kerugian yang tidak sedikit jumlahnya.

Tersumbatnya saluran air, disamping kurang disiplinnya masyarakat membuang sampah adalah karena rendahnya pengawasan pemerintah terhadap para kontraktor. Kita dapat melihat truk tanah dengan bebas mencurahkan tanah bahkan di jalan protokol, dan tidak ada tindakan dari pihak manapun. Tanah yang berserakan di jalan raya tersebut pada akhirnya akan terbuang ke saluran air.

Kita pun dengan mudah melihat bahwa banyaknya tanah atau puing-puing sisa pekerjaan proyek yang begitu saja dibiarkan bertumpuk di trotoar dan pinggiran jalan dan kalau hujan datang akhirnya masuk ke saluran air. Pekerjaan perbaikan saluran, taman, jalan dinilai hampir tidak pernah tuntas dilakukan oleh kontraktor dan selalu menyisakan kotoran.

Ekonomi biaya tinggi adalah karena pekerjaan kontraktor tanpa pengawasan dari pemda DKI Jakarta. Tanah liat yang berserakan dijalan raya di musim kering akan menimbulkan debu dan apabila musim hujan akan menimbulkan becek dan membuat semua kendaraan kotor. Kendaraan yang kotor membutuhkan air yang sangat besar jumlahnya dan itu adalah pengeluaran yang sia-sia.

Kerugian ekonomi sebagai akibat rendahnya manajemen proyek di Jakarta, tentu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan proyek. Oleh karena itu Jokowi-Ahok diminta harus meningkatkan pengawasan terhadap setiap pekerjaan kontraktor.

Related posts