Perlu Langkah Cerdas Tekan Subsidi BBM

Perlu Langkah Cerdas Tekan Subsidi BBM

Jakarta – Pemerintah dinilai tidak cerdas dalam mencari terobosan kebijakan penggunaan energi terkait wacana PNS dan anggota DPR tidak menggunakan BBM bersubsidi. Karena himbauan itu diperkirkaran tidak bakal berjalan. "Pemerintah tidak usah berwacana yang aneh-aneh. Saya percaya pejabat negara tidak perlu diajari untuk merumuskan langkah terobosan tersebut," kata Ekonom Dradjad Wibowo wartawan di Jakarta,16/7

Salah satu langkah cerdas, kata Wakil Ketua umum PAN ini, adalah dengan mengambil terobosan peningkatan pajak, cukai ataupun plat nomor kendaraan. “Menteri ESDM dan Menkeu harus cerdas mengambil langkah terobosan. Gunakan instrumen seperti pajak, cukai, marjin usaha hingga ke yang praktis-praktis seperti plat nomor kendaraan dan lain-lain,"

Selama ini, menurut Dradjad, pemerintah sering mengeluarkan wacana aneh terkait kebijakannya menekan konsumsi BBM subsidi. "Saya heran kenapa, pemerintah terus berwacana dan tak mengambil langkah konkret,”ungkapnya.

Dikatakan Dradjad, saat ini diperlukan kebijakan yang mengikat untuk bisa membuat masyarakat tidak menggunakan BBM subsidi. Tidak hanya sebatas imbauan yang selama ini memang tidak pernah efektif.

Sebelumnya, Dirjen Migas Evita Herawati Legowo mengatakan, Badan Anggaran DPR meminta pemerintah untuk melarang anggota DPR dan semua pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan BBM bersubsidi. Ini dilakukan setelah alokasi penambahan jatah kuota BBM subsidi di 2011 telah disetujui dari 38,5 juta kiloliter (KL) menjadi 40,49 juta KL.

Adapun rincian tambahan kuota BBM subsidi menjadi 40,49 juta KL adalah, Premium: 24.54 juta KL (bertambah 1,35 juta KL), Minyak Tanah: 1,8 juta KL (diturunkan 0,52 juta KL), Solar: 14.15 juta KL (bertambah 1,07 juta KL). **cahyo

BERITA TERKAIT

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018 - Tekan Produk Ilegal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…