Perlu Langkah Cerdas Tekan Subsidi BBM

Perlu Langkah Cerdas Tekan Subsidi BBM

Jakarta – Pemerintah dinilai tidak cerdas dalam mencari terobosan kebijakan penggunaan energi terkait wacana PNS dan anggota DPR tidak menggunakan BBM bersubsidi. Karena himbauan itu diperkirkaran tidak bakal berjalan. "Pemerintah tidak usah berwacana yang aneh-aneh. Saya percaya pejabat negara tidak perlu diajari untuk merumuskan langkah terobosan tersebut," kata Ekonom Dradjad Wibowo wartawan di Jakarta,16/7

Salah satu langkah cerdas, kata Wakil Ketua umum PAN ini, adalah dengan mengambil terobosan peningkatan pajak, cukai ataupun plat nomor kendaraan. “Menteri ESDM dan Menkeu harus cerdas mengambil langkah terobosan. Gunakan instrumen seperti pajak, cukai, marjin usaha hingga ke yang praktis-praktis seperti plat nomor kendaraan dan lain-lain,"

Selama ini, menurut Dradjad, pemerintah sering mengeluarkan wacana aneh terkait kebijakannya menekan konsumsi BBM subsidi. "Saya heran kenapa, pemerintah terus berwacana dan tak mengambil langkah konkret,”ungkapnya.

Dikatakan Dradjad, saat ini diperlukan kebijakan yang mengikat untuk bisa membuat masyarakat tidak menggunakan BBM subsidi. Tidak hanya sebatas imbauan yang selama ini memang tidak pernah efektif.

Sebelumnya, Dirjen Migas Evita Herawati Legowo mengatakan, Badan Anggaran DPR meminta pemerintah untuk melarang anggota DPR dan semua pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan BBM bersubsidi. Ini dilakukan setelah alokasi penambahan jatah kuota BBM subsidi di 2011 telah disetujui dari 38,5 juta kiloliter (KL) menjadi 40,49 juta KL.

Adapun rincian tambahan kuota BBM subsidi menjadi 40,49 juta KL adalah, Premium: 24.54 juta KL (bertambah 1,35 juta KL), Minyak Tanah: 1,8 juta KL (diturunkan 0,52 juta KL), Solar: 14.15 juta KL (bertambah 1,07 juta KL). **cahyo

BERITA TERKAIT

Tumbuh Pesat, Perlu Strategi Hadapi Ekonomi Digital

Oleh: Lutfiana Nadzroh, Staf Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu *) Melalui diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIV, pemerintah menargetkan Indonesia…

Basaria: Tipikor Tak Perlu Masuk UU KUHP

Basaria: Tipikor Tak Perlu Masuk UU KUHP NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan masalah…

Dari Rp500, Subsidi Solar Naik Jadi Rp2.000 Per Liter

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah telah menetapkan kenaikan subsidi untuk BBM jenis…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…