Perlu Langkah Cerdas Tekan Subsidi BBM

Perlu Langkah Cerdas Tekan Subsidi BBM

Jakarta – Pemerintah dinilai tidak cerdas dalam mencari terobosan kebijakan penggunaan energi terkait wacana PNS dan anggota DPR tidak menggunakan BBM bersubsidi. Karena himbauan itu diperkirkaran tidak bakal berjalan. "Pemerintah tidak usah berwacana yang aneh-aneh. Saya percaya pejabat negara tidak perlu diajari untuk merumuskan langkah terobosan tersebut," kata Ekonom Dradjad Wibowo wartawan di Jakarta,16/7

Salah satu langkah cerdas, kata Wakil Ketua umum PAN ini, adalah dengan mengambil terobosan peningkatan pajak, cukai ataupun plat nomor kendaraan. “Menteri ESDM dan Menkeu harus cerdas mengambil langkah terobosan. Gunakan instrumen seperti pajak, cukai, marjin usaha hingga ke yang praktis-praktis seperti plat nomor kendaraan dan lain-lain,"

Selama ini, menurut Dradjad, pemerintah sering mengeluarkan wacana aneh terkait kebijakannya menekan konsumsi BBM subsidi. "Saya heran kenapa, pemerintah terus berwacana dan tak mengambil langkah konkret,”ungkapnya.

Dikatakan Dradjad, saat ini diperlukan kebijakan yang mengikat untuk bisa membuat masyarakat tidak menggunakan BBM subsidi. Tidak hanya sebatas imbauan yang selama ini memang tidak pernah efektif.

Sebelumnya, Dirjen Migas Evita Herawati Legowo mengatakan, Badan Anggaran DPR meminta pemerintah untuk melarang anggota DPR dan semua pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan BBM bersubsidi. Ini dilakukan setelah alokasi penambahan jatah kuota BBM subsidi di 2011 telah disetujui dari 38,5 juta kiloliter (KL) menjadi 40,49 juta KL.

Adapun rincian tambahan kuota BBM subsidi menjadi 40,49 juta KL adalah, Premium: 24.54 juta KL (bertambah 1,35 juta KL), Minyak Tanah: 1,8 juta KL (diturunkan 0,52 juta KL), Solar: 14.15 juta KL (bertambah 1,07 juta KL). **cahyo

BERITA TERKAIT

Mencari Alternatif Langkah Penyelamatan Perusahaan Negara

NERACA Jakarta - Rencana pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat kritik dari sejumlah akademisi…

Industri Galangan Kapal Perlu Manfaatkan Peluang Tol Laut - Dunia Usaha

NERACA Jakarta – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi pembangunan kapal-kapal negara untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi laut di dalam negeri.…

Subsidi Gas 3 Kg Rawan Penyelewengan

      NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk liquefied petroleum gas (LPG) kemasan 3 kilogram…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…