NERACA

Jakarta – Aparatur negara dalam hal ini pemerintah pusat, daerah, dan kepolisian diminta lebih proaktif mengatasi berbagai kendala yang menghambat kinerja sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) termasuk tindak pencurian minyak mentah yang kembali mewabah di sejumlah wilayah.

Desakan ini disampaikan Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, dalam diskusi publik bertajuk “Menguak Masalah dan Solusi Industri Hulu Migas Indonesia” di Jakarta, Rabu, 20 November 2013. Selain Komaidi, hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi itu, Prof. Dr. Ir. IGN Wiratmaja Puja, MSc, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, serta Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa, Kepala Pusat Kajian Energi Universitas Indonesia (UI).

Komaidi mengaku sangat prihatin dengan aksi pencurian minyak mentah, yang seolah tak kunjung bisa diatasi oleh aparat negara, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Padahal berdasarkan pantauannya, tindak pidana pencurian minyak mentah bukanlah masalah baru di Indonesia. “Tindak pidana ini cukup kronis, karena pelakunya boleh dibilang se-kecamatan,” ujarnya. 

Sebelumnya, tindak pencurian minyak milik negara itu marak terjadi di wilayah Sumatera Selatan, terutama di jalur pipa penyaluran minyak Tempino – Plaju. Namun data terakhir yang diterimanya, setelah Tempino – Plaju ditertibkan, aksi pencurian belakangan bergeser ke wilayah Peurlak, Aceh Timur. Bahkan kini bukan lagi pipa yang dijarah (illegal taping) tapi sudah masuk modus illegal drilling (pencurian langsung di sumur minyak negara). Yang dijarah sumur-sumur minyak PT Pertamina EP.

Aksi pencurian minyak itu, belum lama ini telah menimbulkan kebakaran yang cukup hebat di sekitar lokasi illegal drilling, yang mengakibatkan belasan korban luka. Minyak milik negara yang hilang pun tak terperikan jumlahnya. Aksi pencurian minyak ini, tambahnya, semakin menambah suram kinerja sektor hulu migas Indonesia, yang sebelumnya sudah terganjal oleh berbagai kendala seperti perizinan, pembebasan lahan, serta inkonsistensi regulasi dan kebijakan.

“Tindak pidana pencurian minyak mentah ini harus segera direspon oleh aparat negara. Karena pada dasarnya semua lembaga negara mulai pemerintah, pemerintah daerah, dan kepolisian, sudah ada tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya dalam mengatasi persoalan seperti ini. Mereka harus bertindak lebih cepat dan proaktif mengatasi ini. Kalau lambat, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara,” tandas Komaidi.

Memang, lanjutnya, problem pencurian minyak ini sangat komplek. Mulai dari lemahnya pengamanan yang pasca reformasi diserahkan pada Polri dan Pertamina, hingga masalah sosial ekonomi dan politik. Para pelaku kerap beralasan memanfaatkan sumur tua, namun nyatanya sumur tua itu hanya jadi tempat penampungan minyak hasil curian. Eskalasi pencurian pun semakin meningkat tatkalan mejelang momen pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Dalam aksi pencurian minyak ini, saya melihat ada degradasi moral di kalangan masyarakat. Untuk mengatasinya, pendekatan keamanan – sosial – ekonomi harus dilakukan secara pararel. Saya juga yakin, aksi pencurian minyak dan berbagai kendala di sektor hulu migas ini tidak akan terjadi, kalau tidak ada inkonsistensi kebijakan di tataran penyelenggara negara,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof Wiratmaja menegaskan bahwa sebenarnya sudah ada SOP (Standart Operating Procedure) dalam penanganan pencurian di pipa dan sumur minyak, yang merupakan objek vital nasional. Dimana SOP pengamanannya adalah oleh pemerintah daerah (pemda) dan kepolisian. “Namun sayangnya, pengamanan oleh pemda dan polisi ini tidak terlalu jalan,” ujarnya.

Maka dari itu, kata Wiratmaja, Kementerian ESDM kemudian menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna mengatasi maraknya pencurian minyak mentah. Berkali-kali sudah Panglima TNI, Jenderal Moeldoko hadir di Kementerian ESDM untuk berkoordinasi tentang penanganan pencurian minyak mentah. “Kita terpaksa minta bantuan TNI, karena kinerja polisi belum sesuai harapan,” tukasnya.    

Sementara itu, Prof Iwa Garniwa menuturkan, inkonsistensi kebijakan pemerintah, baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar kementerian di pusat sendiri, menjadi penyebab buruknya kinerja sektor migas. Terlebih kalau antara pemda dan pemerintah pusatnya berbeda partai politik. Hal ini yang membuat Indonesia disalip oleh banyak negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand.

Prof Wirat menambahkan, agar sektor hulu migas yang merupakan tulang punggung penerimaan negara dan sumber ketahanan nasional ingin maju, maka harus ada sistem yang terkoordinasi dengan baik. “Kalau lokomotifnya (Kementerian ESDM) mau jalan cepat, tapi banyak yang mengerem (menghambat, red) akan lama kita bisa menggapai kemajuan yang dicita-citakan,” tandasnya.