NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat bakal segera memutus kerja sama ekspor impor bahan tambang antara Indonesia dengan Australia. Selama ini Indonesia mengekspor bauksit ke Australia, sedangkan Australia mengekspor alumina.

Namun, ancaman pemutusan ekspor impor ini tidak ada kaitannya dengan aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat negara. Larangan ekspor-impor ini dilakukan untuk menunjang penerapan UU No. 4 tahun 2009 tentang minerba yang mulai berlaku 2014.

Hidayat pede, dengan ancaman ini, akan banyak perusahaan yang membangun smelter di Indonesia. "Investor smelter akan makin banyak di Indonesia, tapi jika 2014 benar-benar ekspor mineral mentah dilarang," kata Hidayat di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/11).

Hidayat menyebut Glerence sebagai salah satu perusahaan yang bakal membangun smelter di Indonesia. Glerence merupakan perusahaan tambang terbesar no 4 di dunia. "Saya akan meminta pelarangan ekspor bauksit dan impor alumina dari Australia. Ini agar processing di downsteam berjalan," tegasnya.

Di tempat berbeda, Menteri koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah tidak akan mengundur implementasi UU nomor 4 tahun 2009 tentang minerba di mana di dalamnya mengatur soal kewajiban membangun smelter dan larangan ekspor bahan mentah.

"Saya enggak mempertemukan jalan untuk memperpanjang itu karena di dalam UU disebutkan 2014 harus ada hilirisasi. Saya melihat bagi yang mereka sudah punya smelter tapi kapasitas belum 100 persen itu yang harus kita pikirkan. Kalau yang sama sekali belum dan tidak menunjukkan niat untuk membangun, itu tidak bisa," ucap Hatta.

Menurut Hatta Rajasa dengan diterapkannya hilirisasi pada sumber tambang mineral dapat meningkatkan posisi sumber daya manusia di Indonesia. Hatta menjelaskan, perekonomian dunia semakin cepat terintervensi transformasinya oleh sains dan teknologi, karena itu inovasi menjadi kata kunci dalam mengembangkan perekonomian. Salah satunya inovasi di sektor tambang Indonesia yaitu dengan menerapkan sistem hilirisasi yang dapat meningkatkan derajat sumber daya manusia. "Mulai 2014 nanti tidak ada lagi bahan mentah yang diekspor, kita akan menjadi bodoh memperkerjakan kuli saja, karena itu kita bangun hilirisasi," kata Hatta.

Mega perubahan berikutnya adalah fenomena terintegrasinya perekonomian global 2015. Indonesia akan jadi bagian Masyarakat Ecconomic Asean sehingga Indonesia harus mempersiapkan diri agar tak hanya menjadi basis konsumsi, tapi juga industri.

"Karena negara kita besar rakyatnya besar market-nya besar. Dalam konteks ini 2015 kita kerja keras karena tidak mau kalah, sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi itu kuncinya kalau tidak kuat kalah, tingkat daya saingi bangsa ini bisa kita lakukan dengan kita kerjasama," ungkapnya.

Mega perubahan berikutnya adalah mega economic center gravity menuju asia, Hatta mengungkapkan ini harus dimanfaatkan, karena Indonesia akan masuk dalam pusaran perekonomian dunia.

"Oleh sebab itu Indonesia harus jadi 40% kekuatan Asean, harus jadi motor penggerak, harus jadi negara unggul karena itu manfaatkan dengan baik. Walaupun situasi sekarang sedang sulit akan tetapi Asia termasuk Indonesia akan jadi motor pertumbuhan kita temasuk negara yang mengalami petumbuhan cepat setelah China," tukasnya.

Dalam tahap selanjutnya empat kementerian yang terkait dengan program hilirisasi tambang tengah menggodok Term of Reference (ToR) atau panduan implementasi UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Thamrin Sihite, mengatakan ToR tersebut nantinya menjadi sarana penyamaan persepsi sejumlah kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "ToR ini untuk menentukan posisi kami, artinya agar satu suara," ujarnya.

Dalam ToR itu, akan diatur mengenai kewajiban memurnikan bijih logam dalam negeri dan pelarangan ekspor bijih pada 2014. UU Minerba menyatakan bahwa pemurnian logam merupakan kewajiban dan harus dilakukan di dalam negeri. Dengan demikian, menurut Thamrin, pengusaha dapat melakukan konsorsium untuk membangun pabrik pemurnian di dalam negeri.

Thamrin juga memastikan, pekan depan atau setidaknya pekan ini, empat kementerian akan membicarakan tentang renegosiasi yang salah satunya membahas mengenai pemurnian. "Pemurnian yang ada di dalam negeri artinya sampai menjadi logam," ujarnya.

Dengan adanya pengaturan mengenai kewajiban tersebut, nantinya terhitung mulai 12 Januari 2014 tidak ada perusahaan yang boleh mengekspor konsentrat lagi. Namun, sesuai dengan kebijakan ekspor tambang, perusahaan tambang yang belum bisa membangun pabrik pemurnian sendiri diperbolehkan untuk membentuk konsorsium.

“Pemerintah juga tengah menggodok wacana menaikkan bea keluar hingga 60% jika melakukan ekspor untuk pengusaha yang telah melakukan komitmen membuat smelter,” tambah Thamrin.

Selain pemurnian logam, di dalam ToR itu nantinya akan diatur ketentuan mengenai pengolahan batu bara. Pengolahan yang dimaksud antara lain, misalnya dengan menaikkan kadar kandungan batu baranya. Pengolahan batu bara juga dapat berupa pencucian atau mengubah ukuran batu bara.