Kebocoran APBN Jadi “Racun” Pembangunan - Anggaran Negara Harus Diumumkan ke Publik

NERACA

Jakarta---Pemerintah terus mencari cara guna menekan kebocoran anggaran APBN 2011. Karena bocornya anggaran memperburuk kualitas pembangunan negara. Sehingga pemerintah meminta penggunaan dana APBN harus dibuka ke publik. "Bocornya anggaran APBN ini, merupakan racun yang mengganggu kualitas pembangunan kita," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta, (15/7)

Lebih jauh Hatta mengatakana kebocoran anggaran tersebut juga dapat menambah biaya dalam upaya pembangunan ekonomi. "Jadi yang tadinya bisa beli 2, cuma bisa beli 1, yang tadinya bisa bangun pelabuhan luas jadi pelabuhan kecil," tambahnya.

Yang jelas, kata Hatta, perlu pemberantasan kebocoran anggaran melalui transparansi informasi dan audit yang ketat. "Kebocoran itu harus diberantas harus betul-betul publik assesment, anggaran dibuka di website. Karena itu bagian informasi publik. Bukan rahasia begitu diketok, itu milik publik, jadi menekan kebocoran," imbuhnya.

Langkah ini dilakukan menghindari terjadinya kebocoran seperti yang terjadi pada anggaran Wisma Atlet, Palembang. Yang jelas, penggunaan APBN harus dinformasikan kepada public. "Jadi publik bisa lihat dan sekaligus mengontrol. Loh ini kok beli mobil harganya segini, kan harga pasarnya tidak segini," tegasnya.

Menurut Hatta, langkah pengumuman ini akan dijamin oleh payung hukum, sehingga data tersebut dapat menjadi dokumen publik. "Jadi semua bisa lihat, anggaran dari masing-masing K/L," tandasnya.

Dengan adanya pemaparan anggaran tersebut, lanjut Hatta, maka akan meminimalisir adanya penyelewengan anggaran. "Menurut saya itu bagian untuk menekan potensi kebocoran," tegas dia.

Namun Hatta enggan berkomentar jauh mengenai masalah kebocoran anggaran tersebut, namun demikian dia mengakui hal tersebut bisa saja terjadi. "Apakah ada kebocoran saya tidak berani duga, tapi bisa saja," cetusnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui “gagal” mencapai target penghematan. Karena target penghematan "dipatok" Rp20 trilin. Namun yang tercapai hanya Rp 16,9 triliun. "Target penghematan Rp 20 triliun, tetapi yang bisa dihimpun Rp 16,9 triliun," katanya.

Namun Agus berani mengklaim pemerintah telah melakukan penekanan terhadap kegiatan yang kurang produktif. Sehingga dananya bisa digunakan program yang mendesak dan prioritas. "Penghematan anggaran itu betul-betul atas anggaran untuk hal-hal yang dapat dihemat karena dapat dikatakan kurang produktif sehingga dapat dialokasikan ulang untuk hal-hal yang lebih prioritas dan produktif," tambahnya.

Lebih jauh kata mantan Dirut Bank Mandiri ini, langkah penghematan berdasarkan pentunjuk Inpres Penghematan Anggaran tahun 2011 dengan mengalokasi ulang anggaran yang dianggap kurang produktif ke kegiatan yang yang lebihprioritas dan produktif. "Inpres ini dapat menghemat anggaran tahun 2011 sebesar Rp 16,9 triliun," tegasnya.

Melalui langkha penghematan ini, Agus mengatakan, anggaran pemerintah akan terlihat lebih ramping dan terjaga. Tidak boros untuk hal yang tidak perlu dan tidak produktif, "ladi, ini menunjukkan anggaran kita cukup ramping dan terjaga dengan baik," paparnya.

Menyinggung soal harga minyak dunia yang masih tinggi, Agus mengaku pemerintah belum mengkhawatirkan kenaikan minyak dunia tersebut. Alasanya dengan keadaan anggaran belanja yang baik meski Indonesia Crude Price (ICP) dalam keadaan naik namun, dia melihat jika keadaan tersebut sifat-nya fluktuatif."Kitai memang lihat harga minyak ICP, Brend, UTI, sudah di atas USD100 tapi kondisi hari ini dan besok bisa berubah. Dua hari yang lalu harganya USDU3 per barrel sekarang USD110 per barel, jadi masih fluktuasi," terangnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…

Pratama Abadi Bidik Dana IPO Rp 16 Miliar - Lepas 150 Juta Saham Ke Publik

NERACA Jakarta – Ditengah beberapa perusahaan menjadwal ulang rencana penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO), beda dengan…

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019 NERACA Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…