Kebocoran APBN Jadi “Racun” Pembangunan - Anggaran Negara Harus Diumumkan ke Publik

NERACA

Jakarta---Pemerintah terus mencari cara guna menekan kebocoran anggaran APBN 2011. Karena bocornya anggaran memperburuk kualitas pembangunan negara. Sehingga pemerintah meminta penggunaan dana APBN harus dibuka ke publik. "Bocornya anggaran APBN ini, merupakan racun yang mengganggu kualitas pembangunan kita," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta, (15/7)

Lebih jauh Hatta mengatakana kebocoran anggaran tersebut juga dapat menambah biaya dalam upaya pembangunan ekonomi. "Jadi yang tadinya bisa beli 2, cuma bisa beli 1, yang tadinya bisa bangun pelabuhan luas jadi pelabuhan kecil," tambahnya.

Yang jelas, kata Hatta, perlu pemberantasan kebocoran anggaran melalui transparansi informasi dan audit yang ketat. "Kebocoran itu harus diberantas harus betul-betul publik assesment, anggaran dibuka di website. Karena itu bagian informasi publik. Bukan rahasia begitu diketok, itu milik publik, jadi menekan kebocoran," imbuhnya.

Langkah ini dilakukan menghindari terjadinya kebocoran seperti yang terjadi pada anggaran Wisma Atlet, Palembang. Yang jelas, penggunaan APBN harus dinformasikan kepada public. "Jadi publik bisa lihat dan sekaligus mengontrol. Loh ini kok beli mobil harganya segini, kan harga pasarnya tidak segini," tegasnya.

Menurut Hatta, langkah pengumuman ini akan dijamin oleh payung hukum, sehingga data tersebut dapat menjadi dokumen publik. "Jadi semua bisa lihat, anggaran dari masing-masing K/L," tandasnya.

Dengan adanya pemaparan anggaran tersebut, lanjut Hatta, maka akan meminimalisir adanya penyelewengan anggaran. "Menurut saya itu bagian untuk menekan potensi kebocoran," tegas dia.

Namun Hatta enggan berkomentar jauh mengenai masalah kebocoran anggaran tersebut, namun demikian dia mengakui hal tersebut bisa saja terjadi. "Apakah ada kebocoran saya tidak berani duga, tapi bisa saja," cetusnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui “gagal” mencapai target penghematan. Karena target penghematan "dipatok" Rp20 trilin. Namun yang tercapai hanya Rp 16,9 triliun. "Target penghematan Rp 20 triliun, tetapi yang bisa dihimpun Rp 16,9 triliun," katanya.

Namun Agus berani mengklaim pemerintah telah melakukan penekanan terhadap kegiatan yang kurang produktif. Sehingga dananya bisa digunakan program yang mendesak dan prioritas. "Penghematan anggaran itu betul-betul atas anggaran untuk hal-hal yang dapat dihemat karena dapat dikatakan kurang produktif sehingga dapat dialokasikan ulang untuk hal-hal yang lebih prioritas dan produktif," tambahnya.

Lebih jauh kata mantan Dirut Bank Mandiri ini, langkah penghematan berdasarkan pentunjuk Inpres Penghematan Anggaran tahun 2011 dengan mengalokasi ulang anggaran yang dianggap kurang produktif ke kegiatan yang yang lebihprioritas dan produktif. "Inpres ini dapat menghemat anggaran tahun 2011 sebesar Rp 16,9 triliun," tegasnya.

Melalui langkha penghematan ini, Agus mengatakan, anggaran pemerintah akan terlihat lebih ramping dan terjaga. Tidak boros untuk hal yang tidak perlu dan tidak produktif, "ladi, ini menunjukkan anggaran kita cukup ramping dan terjaga dengan baik," paparnya.

Menyinggung soal harga minyak dunia yang masih tinggi, Agus mengaku pemerintah belum mengkhawatirkan kenaikan minyak dunia tersebut. Alasanya dengan keadaan anggaran belanja yang baik meski Indonesia Crude Price (ICP) dalam keadaan naik namun, dia melihat jika keadaan tersebut sifat-nya fluktuatif."Kitai memang lihat harga minyak ICP, Brend, UTI, sudah di atas USD100 tapi kondisi hari ini dan besok bisa berubah. Dua hari yang lalu harganya USDU3 per barrel sekarang USD110 per barel, jadi masih fluktuasi," terangnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Agenda Mewujudkan Keadilan Ekologis Harus Terus Dijalankan

Agenda Mewujudkan Keadilan Ekologis Harus Terus Dijalankan WALHI beserta seluruh elemen rakyat deklarasikan Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia NERACA Jakarta…

Genjot Belanja APBN Alkes Dalam Negeri - Tekan Kebutuhan Impor Alkes

NERACA Jakarta - Ketergantungan Indonesia pada alat kesehatan (alkes) impor masih relatif tinggi. Berdasarkan data izin edar yang diterbitkan oleh…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…