NERACA

Jakarta - Di tengah ketidakpastian kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) tentang pemotongan stimulus, arus modal asing masuk ke Indonesia selama ini selalu positif dalam jumlah yang tergolong lumayan besar. Bahkan, hingga triwulan III-2013, investasi asing langsung neto triwulan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, sebesar US$5,1 miliar. Sementara data sembilan bulan terakhir (Januari-September), investasi asing langsung sudah mencapai US$12,8 miliar, hampir menyamai keseluruhan tahun lalu sebesar US$14 miliar.

Meski demikian, Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan  pertumbuhan foreign direct investment (FDI) ke Indonesia melambat sepanjang kuartal III/2013. Pelemahan dipicu kecemasan investor akan ketidakpastian politik dan nasionalisme ekonomi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014. Jadi, pengaruh eksternal dan internal telah berdampak kurang baik bagi penanaman modal investasi di negeri ini.

Pada kuartal III/2013, FDI memang masih tercatat naik 18,4% menjadi Rp 67 triliun dalam periode Juli-September. Jika dibandingkan setahun sebelumnya, angka ini lebih kecil dari kenaikan 18,9% menjadi Rp 66,7 triliun.

Indonesia sejatinya masih berpeluang mengambil porsi investasi lebih tinggi tahun depan. Mengingat tujuan investasi negara maju selama ini masih berdominasi ke China hampir mencapai 60%, sedangkan Indonesia hanya sekitar 22%.

Namun sayangnya, persoalan investasi sekarang cukup pelik. Seperti semula Kepala BKPM menyiapkan aturan baru daftar negatif investasi (DNI) sejumlah proyek strategis, ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pers baru-baru ini, membantah akan melonggarkan kebijakan DNI tersebut.  

Ketidakpastian sikap pemerintah tersebut setidaknya mencerminkan buruknya perencanaan dalam menata kondisi iklim investasi di Indonesia. Bahkan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengakui pernah kedatangan beberapa investor asing hanya untuk mengetahui kondisi keamanan finansial, jika investor asing itu berniat menanamkan dananya di Indonesia. Jelas, asing pasti selalu mempertimbangkan faktor risiko dan manfaat yang diperoleh bila melakukan investasi di sektor riil di negeri ini.

“Kami juga heran mereka (asing) datang bertanya-tanya tentang kepastian hukum sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia,” ujar Busyro di hadapan pemimpin redaksi media massa di kantor KPK, Senin malam(18/11)  

Tidaklah mengherankan, jika untuk meningkatkan arus investasi, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan pada hambatan yang terjadi selama ini, yaitu dari sisi neraca transaksi berjalan, infrastruktur, dan perizinan, agar dapat memberikan citra positif terhadap pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, dari pantauan dilapangan Iklim investasi di Indonesia selama ini hingga jelang 2013, sangat jauh berkurang nilainya.  Karena jelang pemilu 2014, pemerintah disibukan dengan hajat besar pilpres sehingga membuat birokrat tidak bekerja maksimal, yang akhirnya banyak investor yang kecewa dan membatalkan investasi dan memilih negara lain untuk tujuan investasinya.  

“Investasi 2013 sangat berkurang, karena pemerintah tidak mau bekerja hanya janji-janji saja, realisasi dilapangan tidak ada wajar saja banyak investor yang hengkang dan memilih negara lain dalam berinvestasi,” katanya saat dihubungi kemarin.

Selain itu juga, saat ini yang banyak dikeluhkan oleh investor adalah soal perizinan yang susah, infrastruktur yang masih sangat kurang memadai, upah buruh yang sangat tinggi. Dan sampai dengan saat ini tidak ada bukti konkret ataupun action yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki itu.

Sama halnya dengan investor lokal, mereka juga merasakan hal yang sama. Keinginan pengusaha sama jika menguntungkan pasti berani, jika dirasa merugikan lebih baik pergi atau menunggu. Tapi dengan problem yang ada di Indonesaia dari mulai dari aparatur pemerintah sampai dengan buruhnya saja masih banyak kendala. “Iklim investasi di Indonesia semua dipolitisasi bagaimana pengusaha bisa bertahan jika dari lini atas sampai dengan bawah bermasalah,” ungkapnya.

Selain itu juga pemerintah saat ini lebih memilih jalur instan, sesuatu hal yang dirasa menyulitkan dan cost produksinya lebih tinggi, pemerintah lebih memilih jalur cepat dengan impor. Pengusaha juga punya ketakutan tersendiri, jika produknya kalah bersaing terutama harga dengan produk impor. “Pemerintah sekarang tidak mau berpikir jangka panjang, sedikit-sedikit serba impor,” pungkasnya.

Pengamat perdagangan dan industri Fauzi Aziz mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian oleh para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia yaitu kepastian hukum, layanan birokrasi dan kepastian mengenai insentif. “Jika dilihat dari indikator-indikator tersebut, sayangnya Indonesia belum memenuhi indikator tersebut. Makanya jangan heran apabila banyak investor yang urung datang ke Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, investor akan membandingkan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Jika Indonesia dinilai lebih rumit, lanjut Fauzi, maka investor-investor tersebut mengurungkan niatnya atau paling tidak masih wait and see sampai ada perubahan. “Yang lebih mengkhawatirkan ada dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Jika pemerintah belum juga membenahi maka bisa saja pada saat 2015, Indonesia hanya akan dijadikan pasar saja,” tegasnya.

Untuk itu, Fauzi mengusulkan agar pemerintah menyiapkan berbebagai hal untuk memberikan daya tarik untuk investasi di Indonesia antara lain ketersediaan infrastruktur, listrik, lahan dan proses birokrasi yang mudah. “Kalau semuanya sudah ready for sale dan beberapa kemudahan bisa direalisasikan, maka saya rasa investor akan berebut untuk menanamkan investasi di Indonesia,” tuturnya.

Iklim investasi, kata dia, perlu dibenahi karena dapat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Ketika iklim investasi dibenahi maka akan semakin banyak yang berinvestasi dan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor karena sudah ada di dalam negeri. Ketika kebutuhan impor sudah dipenuhi di dalam negeri, maka akan berimbas ke neraca perdagangan. “Kalau neraca perdagangan sudah positif, maka itu akan membuat ekonomi Indonesia jadi lebih sehat,” tambahnya. bari/agus/fb