Di tengah sejumlah negara tetangga menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang semakin dekat, buruknya kondisi sarana transportasi di negeri ini telah menimbulkan banyak kerugian banyak pihak. Seperti pengusaha, sopir truk, dan masyarakat merasakan proses distribusi barang di Indonesia saat ini sangat tidak efisien sehingga membuang waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Akibatnya, penyebab ini sering membuat lonjakan harga bahan pangan tak terkendali.

Selain itu, kualitas infrastruktur Indonesia juga tercatat paling buruk di ASEAN. Menurut data  World Economic Forum 2012-2013, kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-92 menurun dibanding setahun sebelumnya berada di posisi 82. Sementara Malaysia berada di posisi 29. Singapura berada di posisi kedua dengan infrastruktur terbaik di Asia Tenggara. Penilaian WEF itu berdasarkan kualitas infrastruktur berupa kondisi jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara dan listrik. Dengan rentang nilai terbaik adalah tujuh poin, Indonesia hanya memperoleh rata-rata nilai 3,7 dari beberapa penilaian yaitu 3,4 untuk infrastruktur jalan, 3,2 untuk rel kereta api, 3,6 untuk pelabuhan, 4,2 untuk bandara, dan 3,9 untuk ketersediaan listrik.

Ironisnya lagi, kondisi infrastruktur yang buruk tersebut tidak diimbangi dengan rasio pertumbuhan kendaraan. Seperti di Jakarta, pertumbuhan jumlah kendaraan di prediksi meningkat sekitar 12% atau bertambah 1,3 juta unit kendaraan jenis mobil dan sepeda motor pada 2012. Jumlah kendaraan tersebut menurut data Gaikindo, terdiri atas mobil penumpang sebanyak 2.541.351 unit (19%), mobil muatan beban mencapai 581.290 unit (4,4%), bus sekitar 363.710 unit (2,7%) dan sepeda motor berjumlah 9.861.451 unit (73,9 %).

Tentu saja akibat keterbatasan infrastruktur membuat distribusi bahan pangan melonjak tajam. Sebaliknya, impor semakin merajalela karena biaya yang murah. Biaya transportasi jeruk Pontianak ke Jakarta lebih mahal dari impor dari China. Lebih mahal sapi dari NTT yang diimpor dari Australia.

Tidak hanya itu. Panjang jalan di Ibu Kota mencapai 7.650 kilometer dengan luas jalan 40,1 km2. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya sekitar 0,01% per tahun (Pemprov Jakarta). Beban jalan di Jakarta pun akan semakin bertambah seiring dengan kebijakan mobil murah. Jika sistem transportasi umum tidak segera dibenahi, cepat atau lambat akan terjadi stagnasi lalu lintas. Begitu keluar garasi, kendaraan langsung tidak bergerak.

Ancaman ini sangat menakutkan masyarakat, karena kesemrawutan lalu lintas akan mengganggu mobilitas kerja, produktivitas, dan juga boros BBM. Lebih parah lagi, hal tersebut juga berdampak pada kerugian secara ekonomis. Karena, lama perjalanan yang seharusnya bisa dicapai dalam satu jam menjadi 2-3 jam.

Hasil penelitian menyebutkan, kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Indonesia mencapai Rp 28 triliun per tahun. Hal ini berdasarkan nilai waktu, biaya bahan bakar, dan biaya kesehatan serta pemborosan energi. Bukankah ini sebuah pemborosan energi nasional yang juga bertambah makin membengkaknya defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan Indonesia?

Sementara sarana transportasi massal seperti bus TransJakarta dan KRL Commuter Line, ternyata sama sekali belum dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kondisi penumpang yang berdesak-desakan, AC KRL yang sering mati dan jarak antarbus (headway) TransJakarta yang amburadul, akhirnya sering membuat penumpukan penumpang di halte busway. Hal yang sama juga seringnya keterlambatan KRL di stasiun transit membuat penumpang kian menumpuk di stasiun.

Lain halnya di Singapura, sarana mass rapid transportation (MRT) melayani 120 km dengan 85 stasiun, Light Rail Transit (LRT) melayani 29 km dan 43 stasiun, yang setiap harinya melayani 1,9 juta penduduk. Serta 4.000 armada bus dengan 370 rute melayani 3,1 juta penduduk serta 24.000 unit taksi yang melayani 900 ribu penduduk. Keseriusan pemerintah menjadikan sistem MRT di Singapura sebagai salah satu sistem transportasi massal terbaik di dunia. Lantas kapan Indonesia mau maju seperti di Singapura? Ingat, faktor efisiensi, ketepatan waktu, kemudahan, integrasi, dan kenyamanan menjadi perhatian utama dalam pembenahan perkeretaapian agar permasalahan transportasi dapat tuntas diatasi sebelum pasar bebas ASEAN 2015 berlaku.