Dana BOS vs Pungutan Sekolah

Sebagian besar orang tua murid sekarang resah menghadapi banyaknya pungutan uang sekolah belakangan ini. Pasalnya, sejak pemerintah mengucurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada 2009, setiap tahun ajaran baru, pungutan sekolah menjadi tema kontroversial.

Padahal, sekolah dilarang memungut apa pun dari orang tua murid dan masyarakat. Kebijakan itu sejalan dengan program pendidikan gratis yang gencar dikampanyekan untuk pendidikan dasar(SD dan SMP). Minimnya sosialisasi, perbedaan pemahaman, rendahnya kualitas manajemen keuangan serta politisasi sekolah gratis menambah ruwet masalah pungutan sekolah.

Sejak dari awal, kata “gratis” menimbulkan pemahaman berbeda antara pemerintah dan masyarakat yang mempersepsikan tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun untuk menyekolahkan putra-putrinya. Sosialisasi kebijakan BOS dan 13 poin cakupan kegiatan yang dibiayai dengan dana itu tidak disampaikan kepada orang tua dan masyarakat secara terbuka, sehingga berbeda dalam menafsirkan kata “apa pun”. Lalu seringkali pejabat daerah mengancam pihak sekolah yang menarik pungutan. Sekolah pun ketakutan untuk melakukannya.

Yang paling menonjol adalah pungutan seragam sekolah, baju batik, pakaian olahraga dan buku paket. Bukankah seragam sekolah itu wajar dan diperlukan? Sementara dana BOS di antaranya hanya untuk biaya kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buku hanya untuk referensi, dan buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan. Sementara masyarakat menganggap dana BOS itu untuk membiayai semua operasional sekolah yang realitasnya hanya cukup untuk standar minimal pembelajaran.

Kita menyadari sekolah dasar belum mendapatkan dukungan dana dari pemerintah, sehingga peran serta orangtua dan masyarakat, sebagaimana diamanahkan undang-undang, perlu dioptimalkan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Namun pengelolaannya menuntut kemampuan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Kita melihat ada persoalan manajemen keuangan sekolah karena faktor sumberdaya manusia, terutama para guru sebagai kunci. Mereka yang menempatkan profesi mulia ini sebagai sekadar pekerjaan, bukan pengabdian dan kecenderungan berorientasi materi, menjadi salah satu sumber munculnya persoalan sumbangan sekolah. Kita menginginkan keuangan dikelola secara efisien, tidak mewah, dan sesuai dengan kebutuhan. Juga terarah dan terkendali, terbuka dari dan untuk apa sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Namun belakangan ini muncul dilema antara tuntutan kualitas dan minimnya dana, serta sarana prasarana pembelajaran. Sekolah berkualitas membutuhkan perpustakaan, media pembelajaran, laboratorium, alat, serta sarana kegiatan ekstrakurikuler yang berkualitas pula.

Di sisi lain, politisasi, slogan, dan kampanye para pejabat dinas pendidikan daerah soal pendidikan gratis harus proporsional, jangan membodohi dan membingungkan masyarakat. Jangan sampai program pendidikan gratis justeru mengorbankan kualitas, karena kita salah memahaminya. Sebaliknya pihak sekolah juga jangan seenaknya menarik pungutan di luar akal sehat seperti biaya pendaftaran ulang siswa. Karena sebagian besar masyarakat saat ini menghadapi beban ekonomi yang makin berat.

BERITA TERKAIT

Darmi Bersaudara Bidik Dana IPO Rp 22 Miliar - Lepas 22,57% Saham Ke Publik

NERACA Jakarta - Perusahaan perdagangan kayu, PT Darmi Bersaudara akan melepas 22,57% sahamnya dalam penawaran umum perdana atau Initial Public…

Merdeka Copper Raup Dana Rp 1,33 Triliun - Terbitkan Saham Baru

NERACA Jakarta – Eksplorasi tambang emas PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) makin lebih leluasa dan agresif seiring dana segar…

Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Dana Pensiun Masih Rendah

  NERACA   Surabaya - Manulife Indonesia menyebutkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam perencanaan dana pensiun masih rendah, karena dari total…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Persaingan Ketat dalam Pilpres 2019 Terjadi di Enam Provinsi

  Oleh: Stanislaus Riyanta, Kandidat Doktor bidang Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi UI Pilpres 2019 akan diikuti oleh dua pasang…

Penghargaan WP untuk Apresiasi Kontribusi Kepatuhan

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP WP Besar Walaupun batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh…

Hari Tani dan Quo Vadis Kebijakan Pangan Berkelanjutan?

Oleh: Cocon, S.Pi, M.Si Perencana, Berdomisili Jakarta   Masalah pangan telah menjadi isu global. Bahkan konflik sosial di beberapa negara…