Sektor Perikanan - KKP Luncurkan Sistem Perizinan Elektronik

NERACA

Jakarta – Sebagai wujud meningkatkan layanan kepada publik, mencegah adanya penyelundupan ikan dan terjadi penyelawengan dalam penangkapan ikan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan sistem perizinan elektronik yang bernama Database Sharing System dan e-Service. Sistem ini tidak lain untuk penerapan Sistem Basis Data Terintegrasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Sistem Pelayanan Perizinan Usaha Penangkapan Ikan Online E-Service.

“Ini merupakan terobosan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, sesaat setelah peluncuran Database Sharing System dan e-Service, di Jakarta, Selasa (19/11).

Dengan adanya sistem informasi melalui sistem basis data terintegrasi berbasis web ini, secara umum dapat lebih menjamin transparansi dan ketertelusuran (tracebility) produk perikanan tangkap yang dihasilkan, sehingga mampu mencegah terjadinya praktek-praktek IUU Fishing. “Adanya Database Sharing System dan E-Service ini, menjamin transparansi produk penangkapan ikan,” imbuhnya.

Lebih jauh lagi Sharif menjelaskan, sistem basis data terintegrasi mampu meningkatkan kualitas dan validatas data dan informasi yang dihasilkan. Sehingga data dan informasi benar-benar dapat dipergunakan untuk pengambilan kebijakan pengelolaan perikanan secara tepat dan cepat.Seluruh sistem basis data yang terkait dalam pengelolaan perikanan tangkap telah diintegrasikan dalam satu Sistem Basis Data Pengelolaan Perikanan Tangkap yang berbasis Web.

"Pengintegrasian data dan informasi produk hasil tangkapan ikan dilakukan untuk mendukung dan menjamin efektivitas waktu yang dibutuhkan. Terutama dalam proses verifikasi dan validasi produk perikanan Indonesia yang diekspor ke luar negeri, khususnya ke pasar Uni Eropa. Karena saat ini para negara importir menuntut adanya produk yang bukan ilegal," jelasnya.

Menurut Sharif, sistem informasi hasil kerjasama KKP dengan tenaga ahli Uni Eropa ini sangat mendukung kinerja KKP khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Apalagi dari sisi pelayanan publik, di samping dapat mendukung pelayanan publik yang tengah dikembangkan, KKP juga telah melakukan pembenahan besar dalam perizinan usaha penangkapan ikan. Termasuk, pengembangan sistem data dan informasi perizinan di daerah dan pengembangan pelayanan perizinan usaha penangkapan ikan online E-Service.

“Berbagai kebijakan dan program telah kita kembangkan ini merupakan upaya kita dalam mempercepat pencapaian tujuan pengembangan industrialisasi perikanan tangkap yang telah ditetapkan KKP dan sebagai wujud nyata peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menurutnya, telah membawa pengaruh positif bagi KKP dan dimanfaatkan untuk pembenahan sistem basis data dan pelayanan publik. Untuk itu, sistem basis data terintegrasi dan pelayanan perizinan online (E-Service) dapat segera diterapkan dengan baik dan dilakukan secara berkesinambungan. Nantinya sistem ini dapat lebih memperkuat daya saing produk hasil perikanan tangkap Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasaran internasional.

“Penerapan sistem e-service ini juga sekaligus merupakan antisipasi kita bersama dalam rangka menghadapi persaingan global dan regional, khususnya menyambut datangnya era Integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir Desember Tahun 2015 nanti,” terangnya.

Tuntutan Global

Permintaan dari pasar International saat ini adalah produk ikan yang diekspor memang benar-benar produk asli dari negara pengekspor, ini untuk mencegah adanya penyelundupan ikan yang marak terjadi oleh karena itu setiap negara eksportir harus menyertakan sertifikasi dari produksnya masing-masing, salah satunya dengan adanya tekhnologi ini yang nantinya akan memudahkan dalam pendataan produk perikanan nasional.

“Saat ini pangsa ikan international memberlakukan keamanan yang ketat, salah satu tujuan dari peningktan tekhnologi ini karena adanya tuntutan dari pasar global,” tegasnya.

Sedangkan menurut Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, mengatakan adanya pengembangan tekhnologi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. “Tekhnologi ini merupakan wujud dari peningkatan KKP terhadap publik,” katanya.

Selain itu juga dengan adanya tekhnologi ini akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kerja, sehingga manfaatnya akan mendapatkan data yang tepat dan akurat dengan tingkat validasi yang tinggi. “Adanya tekhnologi ini sejalan dengan percepatan industrialisasi yang telah digagas oleh KKP,” pungkasnya.

Related posts