NERACA

Jakarta - Pemerintah menyatakan tetap akan mendanai pembangunan kilang pengolahan minyak mentah menjadi BBM berkapasitas 300.000 barel per hari senilai total Rp90 triliun. Dana tersebut, diupayakan melalui APBN dengan mekanisme tahun jamak (multiyears). “Tetap, pemerintah akan mendanai (Rp90 triliun). Sudah masuk (diputuskan)," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro di Jakarta, Selasa (19/11).

Ia menjelaskan sejauh ini studi kelayakan pembangunan kilan BBM tengah berjalan. Menurut Edy, studi tersebut dilakukan sendiri oleh PT Pertamina (Persero). Selain itu, pemerintah juga sudah mengalokasikan dana APBN 2013 senilai Rp250 miliar untuk biaya studi kelayakan pembangunan kilang tersebut. Di sisi lain, Edy mengatakan, pembangunan kilang dengan mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta (KPS) juga terus berjalan. “Kami harapkan kedua proyek kilang ini bisa berjalan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, lelang internasional proyek kilang dengan skema KPS akan dilakukan awal 2014. Saat ini, pemerintah melalui Pertamina sedang menyiapkan studi kelayakan proyek kilang KPS. Dari studi kelayakan itu akan diketahui khususnya lokasi kilang. Pemerintah juga menyiapkan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan (tax holiday) selama 10 tahun bagi pemenang lelang.

Kilang KPS dengan rencana kapasitas 300.000 barel per hari tersebut nantinya akan menjadi kilang yang dikelola asing. Skema KPS merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan skema KPS, maka proyek akan mendapat dukungan pemerintah untuk memperkecil risiko.

Dukungan pemerintah yang diberikan menteri/kepala lembaga/kepala daerah itu antara lain berupa penjaminan, insentif, dan regulasi. Pemerintah sudah membentuk tim percepatan pembangunan kilang yang beranggotakan lintas kementerian.

Tim yang diketuai pejabat Kementerian ESDM beranggotakan antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian PPN/Bappenas, dan PT Pertamina (Persero). Tim akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Pembangunan kilang mendesak dilakukan menyusul kebutuhan impor BBM yang terus meningkat, sehingga Indonesia mengalami defisit transaksi perdagangan.

Saat ini, kebutuhan BBM mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari, sementara produksi dari kilang dalam negeri hanya 700 ribu barel per hari. Secara total, Indonesia memiliki tujuh kilang yang seluruhnya dioperasikan Pertamina dengan kapasitas disain 1,1 juta barel minyak mentah per hari. Ketujuh kilang tersebut adalah Dumai, Riau berkapasitas 170.000 barel per hari, Plaju, Sumsel 118.000 barel, Cilacap, Jateng 348.000 barel, Balikpapan, Kaltim 260.000 barel, Balongan, Jabar 125.000 barel, Kasim, Papua Barat 10.000 barel, dan TPPI, Tuban 80.000 barel.

Menekan Impor

Kalangan pengamat menilai pembangunan kilang minyak baru di dalam negeri adalah solusi untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM), sehingga Indonesia bisa keluar dari defisit neraca perdagangan yang semakin membesar.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, pemerintah harus mendukung pembangunan kilang BBM di dalam negeri, kemudian dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal itu jika pemerintah benar-benar memikirkan kebijakan energi secara nasional. "Selama ini, kebijakan pemerintah hanya basa-basi saja tidak pada pokok permasalahan. Kalau ingin menyelasikan masalah itu harus dilaksanakan," kata dia.

Menurutnya, pembangunan kilang minyak mendesak dilaksanakan. Pasalnya, dengan pertumbuhan kebutuhan BBM sebesar 5 persen per tahun, pada tahun 2018 diperkirakan kebutuhan BBM mencapai 77 juta kiloliter (kl). Sementara saat ini, tanpa pembangunan kilang baru, PT Pertamina hanya dapat menyediakan BBM sebanyak 40 juta kl. "Pembangunan kilang tidak boleh ditunda-tunda. Saat ini adalah momentum tepat untuk memasukan insentif kilang dalam revisi Undang-Undang Migas sedang di godok di DPR," kata dia.

Dengan begitu, lanjutnya, perlu adanya kemauan politik pemerintah, untuk mengurangi impor BBM dengan memberikan insentif yang menarik kepada investor. "Bisnis kilang ini penentunya adalah harga crude kemudian dihitung marginnya. Jangan harap investor mau menanam sahamnya di situ tanpa adanya insentif, itu nonsense," tegasnya.

Permintaan insentif pembangunan kilang BBM dari calon investor asing yang berminat membangun kilang di Indonesia dinilai wajar. Investor pasti akan meminta insentif kepada pemerintah terkait rencana pembangunan kilang BBM karena ketatnya daya saing industri kilang di dunia.