Distorsi Pasar dan Inflasi Regional

Oleh: Eko Listiyanto

Peneliti Indef

Secara umum tingkat inflasi sepanjang Januari-Oktober 2013 meningkat dibandingkan periode yang sama 2012. Inflasi tahun kalender (Januari-Oktober) 2013 telah mencapai 7,66%, sementara periode yang sama tahun lalu baru 3,66%. Kecenderungan meningkatnya tekanan inflasi pada 2013 ini sejatinya sudah terlihat sejak awal tahun, terutama dengan karut-marut fluktuasi harga yang terjadi pada sejumlah bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat serta tarik-ulur penaikan harga bahan bakar minyak.

Dari sisi sumbernya, tekanan inflasi pada 2013 lebih banyak berasal dari inflasi harga makanan bergejolak dibanding inflasi inti dan inflasi harga yang diatur pemerintah. Cukup tingginya angka inflasi dikarenakan stok bahan pangan yang langka akibat terganggunya distribusi dan produksi. Selain itu faktor struktur pasar beberapa komoditas yang mengarah pada bentuk kartel juga turut memicu kenaikan harga makanan, khususnya daging, sayur, buah, dan bumbu makanan.

Fenomena dominannya kontribusi inflasi yang bersumber dari volatile foods sesungguhnya juga tidak lepas dari persoalan pengendalian inflasi di daerah. Inflasi regional menjadi salah satu tantangan utama dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Hal ini terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang kepulauan dengan luas wilayah yang sangat besar. Kurangnya dukungan infrastruktur membuat distribusi barang kerap kali mengalami hambatan sehingga harga melonjak. Faktor inilah yang membuat inflasi regional harus menjadi fokus utama dalam strategi pengendalian inflasi ke depan, baik oleh otoritas moneter maupun otoritas fiskal.

Sumbangan inflasi di daerah terhadap inflasi nasional cukup besar. Sekitar 77% inflasi di 66 kota disumbang oleh daerah di luar Jakarta (BI, 2011), sehingga upaya menekan inflasi akan sangat tergantung pada efektifnya pengendalian harga di daerah. Jika dikelompokkan, setidaknya ada 5 tantangan pengendalian inflasi regional yang perlu segera dicarikan jalan keluar:

Pertama, permasalahan struktural terkait dengan masih rendahnya keterhubungan antar daerah dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Kedua, produktivitas pangan yang menurun dan permasalahan konversi lahan yang mengganggu kesinambungan produksi pangan dalam negeri. Ketiga, prospek ketidakpastian perekonomian global rentan memicu kembali terjadinya gejolak harga komoditas di tingkat regional. Keempat, dampak ikutan dari berbagai kebijakan Pemerintah terkait harga barang/jasa. Kelima, kesenjangan informasi harga yang menyebabkan pembentukan harga rentan dipengaruhi oleh isu/persepsi.

Untuk mengatasi tingginya inflasi regional salah satunya adalah mengurangi distorsi pasar dengan perbaikan akses masyarakat di daerah terhadap pasar. Selain itu, mengingat inflasi di daerah juga terkait dengan kurangnya pasokan, untuk mengatasi hal ini maka pembangunan di daerah harus berorientasi pengembangan potensi ekonomi lokal, sehingga suplai kebutuhan pokok dapat tercukupi dari daerah sekitar.

Gangguan distribusi yang terjadi di daerah juga sering menyebabkan inflasi. Persoalan ini dapat diatasi dengan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan ke pasar-pasar tradisional. Terakhir, dari sisis kelembagaan, peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu dioptimalkan dan didukung oleh semua pihak agar inflasi tidak semakin menggerus daya beli.

Related posts