AS Mendukung Pemerintah Terapkan JKN

NERACA

Jakarta - Para pengusaha dan investor asal Amerika Serikat, yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council, menyatakan dukungannya atas langkah pemerintah dalam meraih tujuan Indonesia Sehat dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dengan delegasi US-ASEAN Business Council.

“Sebagai pihak swasta, kami ingin menyelaraskan bisnis kami dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kami bisa lebih mendukung pemerintah. Untuk itu, kami berharap dialog seperti ini dapat dilakukan lebih intensif,” ungkap Chris Tan, Managing Director MSD (Merck Sharp & Dohme) Indonesia, kepada Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam pertemuan dengan delegasi US-ASEAN Business Council di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, salah satu hal yang disampaikan adalah tentang perlunya meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. US-ASEAN Business Council sendiri memandang partnership antara swasta dan pemerintah memang diperlukan untuk mendukung kesuksesan program JKN yang akan dimulai 2014 mendatang.

Dukungan ini penting karena pemerintah memiliki program-program jangka panjang di bidang kesehatan, termasuk pengendalian penyakit tidak menular dan pengendalian jumlah penduduk. Seperti diketahui, pemerintah kini tengah menekankan beberapa program di bidang kesehatan seperti penekanan angka kelahiran dan pengurangan angka kematian ibu melahirkan melalui program Keluarga Berencana (KB). Hingga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang rencananya dimulai awal 2014.

Namun, pelaksaan program tersebut masih menemui banyak tantangan seperti, lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,49% tiap tahun, tingginya angka kematian ibu, serta maraknya penyakit mematikan seperti diabetes dan kanker di Indonesia.

Mengapresiasi swasta

Sementara itu, Menkes menyampaikan penghargaannya kepada stakeholder yang mendukung program Kementerian Kesehatan, termasuk swasta. Ia menyatakan upaya meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu harus terus dilakukan.

“Dari waktu ke waktu kita berusaha meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu untuk menghapuskan disparitas antar wilayah, antar kelompok masyarakat, dan antar tingkat sosial-ekonomi,” papar Nafsiah.

Lebih lanjut Menteri Kesehatan berharap agar perilaku hidup bersih dan sehat atau lebih dikenal sebagai PHBS dapat membudaya sejak dini melalui pendidikan baik di sekolah maupun di rumah. Pasalnya, mayoritas dana jaminan kesehatan digunakan untuk penyakit-penyakit tidak menular yang sebenarnya bisa dicegah dengan menjalankan PHBS.

"Sekitar 83% dana jaminan kesehatan ternyata digunakan untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah seperti diabetes, kanker, stroke, gagal ginjal dan lainnya. Itu dapat dicegah tapi tanpa upaya-upaya promosi kesehatan, hal ini akan menyedot dana JKN yang dikelola BPJS," lanjutnya.

Nafsiah mencontohkan banyak masyarakat yang belum menjalankan PHBS yang bisa jadi merupakan hasil dari kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh kurangnya promosi kesehatan. Karenanya sangat penting upaya edukasi yang terus menerus kepada masyarakat.

Sekedar informasi, MSD adalah salah satu dari 100 delegasi US-ASEAN Business Council yang berasal dari berbagai sektor bisnis. Saat ini, para delegasi tengah melakukan kunjungan di berbagai instansi pemerintah RI untuk bekerjasama di sektor perdagangan, penguatan ekonomi dan integrasi ekonomi. Lembaga ini mendedikasikan diri untuk mengefektifkan hubungan bilateral negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat melalui kekuatan ekonomi dan perdagangan. [lulus]

Related posts