Pemerintah Optimis KTM WTO Pengaruhi Perdagangan Multilateral

NERACA

Jakarta – Disaat banyak kalangan yang tidak percaya bahwa penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-9 di Bali mendatang dapat memberikan hasil yang positif bagi Indonesia, namun Menteri Perdagangan Gita Wirjawan merasa optimistis KTM WTO dapat memberikan angin segar khususnya bagi sistem perdagangan multilateral.

"Jika sukses akan memberikan angin segar bagi sistem perdagangan multilateral, dan berkontribusi sebanyak 10-20% dari putaran Doha," kata Gita di Jakarta, Senin (18/11).

Gita mengatakan, saat ini dalam General Council Meetings WTO di Jenewa, negara-negara anggota tengah menyelesaikan rumusan-rumusan yang akan dibawa dalam KTM WTO ke-9 di Bali pada Desember 2013 mendatang. "Negosiasi WTO semestinya harus bisa teraktualisasi sebelum 21 November 2013 ini," ujar Gita, yang juga mengatakan bahwa hingga Senin (18/11) pagi, laporan yang masuk menyatakan bahwa negosiasi telah mengarah pada kesimpulan yang baik.

Ia menambahkan, apabila negosiasi tersebut mengalami kebuntuan, maka aspirasi negara berkembang dan negara tidak berkembang belum bisa dipenuhi oleh negara-negara maju. "Namun apabila bisa dipenuhi, bisa mengaktualisasikan kepentingan negara berkembang dan tidak berkembang, jadi kepentingan kita juga bisa terpenuhi," kata Gita.

Selain itu, pemerintah juga mengharapkan KTM WTO ke-9 di Bali mampu mengembalikan kepercayaan dunia terhadap organisasi dunia tersebut dan mampu menghasilkan kesepakatan untuk mengatasi kebuntuan Perundingan Putaran Doha. KTM WTO ke-9 juga diharapkan mampu membuahkan Paket Bali yang mencakup beberapa elemen perundingan bidang pertanian, fasilitasi perdagangan, dan isu-isu pembangunan termasuk kepentingan negara-negara baru berkembang (less developed countries).

WTO merupakan organisasi internasional dimana negara-negara yang tergabung sebagai anggota telah menyepakati sejumlah tata aturan bersama dalam melaksanakan perdagangan dunia. Melalui sistem multilateral dengan prinsip non-diskriminasi tersebut, WTO telah berusaha untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan serta mendorong negara-negara anggota untuk melakukan perdagangan dengan cara yang adil.

Selain itu, WTO juga mempunyai instrumen hukum yang cukup efektif berupa fasilitas 'dispute settlement', untuk menjembatani perbedaan kepentingan antar negara yang berdagang. Indonesia sendiri tengah bersiap diri untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO (MC 9 WTO), yang akan berlangsung pada 3 - 6 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali, dan akan dihadiri oleh para menteri yang membidangi perdagangan dari 159 negara.

Keluar dari WTO

Dikala pemerintah optimis dengan WTO, akan tetapi Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ), M Riza Damanik mengaku, sejak masuk dalam WTO pada 1995, beban Indonesia justru semakin berat akibat peraturan yang hanya menguntungkan negara-negara industri, seperti Amerika Serikat (AS), Eropa dan sebagainya.

"Bergabung dengan WTO selama 18 tahun merupakan pengalaman cukup pahit bagi Indonesia. Sebab cuma kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan atau perusahaan asing multinasional saja yang semakin kaya menguasai sektor-sektor strategis, seperti air, pangan dan lainnya," ujar riza.

Menurut Riza, keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO justru memberikan dampak lebih luas bagi negara ini. "Tidak ada relevansinya bergabung, sekarang malah pemerintah dan rakyat Indonesia ditakut-takuti dengan gugatan. Masalah subsidi dipersoalkan," terangnya.

Bahkan, lanjut dia, kebijakan kuota ekspor dan impor oleh WTO semakin membuat negara Indonesia seperti tidak punya kendali lagi untuk mengatur perdagangan dalam negeri. Padahal sebagai negara berdaulat, pemerintah berandil besar menetapkan setiap kebijakan yang mendorong petani maupun pedagang lokal.

"Kuota adalah siasat WTO, karena mereka melarang adanya perlakuan berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Jadi semua sudah diatur, dan kuota itu hanya menumbuhkan praktik korupsi, permainan yang memang menjadi musuh negara," jelas Riza.

Dengan pertimbangan itu, pemerintah diimbau untuk segera menyudahi keterlibatannya dalam WTO. Momen yang tepat adalah pada saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 di Bali pada 3-6 Desember 2013. "Dalam KTM ini yang sedang merumuskan Paket Bali (Bali Package) dengan fokus pada fasilitasi perdagangan, pertanian, perlakuan khusus berbeda dan isu negara miskin. Di momen tersebut, Grup 33 (G-33) yang diketuai Indonesia muncul dengan usulan berbeda yang membela negara-negara berkembang khusus di bidang pertanian," urainya.

Usulan yang diajukan itu itu meliputi, pengecualian atau perlakuan berbeda untuk dapat melakukan dukungan domestik terkait pembelian stok pangan dengan tujuan mendorong produsen berpendapatan rendah, program reformasi lahan, pembangunan pedesaan dan keamaan penghidupan desa.

Related posts