NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari seluruh industri keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, dan dana pensiun, akan meluncurkan cetak biru program Strategi Nasional Literasi Keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengetahuan agar dapat bersaing dengan dunia internasional.

Pasalnya, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan masyarakat di negara kawasan. “Program ini dimaksudkan agar masyarakat menjadi cerdas dalam mengelola keuangan. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat,” kata Kepala Eksekutif Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S Soetiono, di Jakarta, Senin (18/11).

Berdasarkan hasil survei Bank Dunia bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia sangat rendah, yakni hanya 20%. Tak pelak, Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. “Filipina (tingkat literasi keuangannya) sudah mencapai 27%, Malaysia 66%, Thailand 73%, dan bahkan Singapura hampir 100%, yaitu di level 98%,” tegasnya.

Maka dari itu, menurut Titu sapaan akrab Kusumaningtuti, tidak heran jika masyarakat Indonesia kerap menjadi korban kejahatan yang dilakukan industri keuangan. Karena masyararakat sendiri memang belum teredukasi dengan baik mengenai produk-produk keuangan. Selain itu, strategi perencanaan dan pengelolaan keuangan, juga masih minim.

"Rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dan produk-produknya itu membuat masyarakat mudah untuk tergelincir pada produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya," ujar Titu.

Dia pun mencatat masalah yang berkaitan dengan kasus investasi sepanjang tahun ini, antara lain kasus Rayhan Jewelry, Golden Traders Indonesia serta Virgin Gold Coorporation. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya terdapat kasus PT QSAR, Gamasmart, Koperasi Langit Biru dan Cahaya Forex.

Titu menjelaskan target dari program literasi keuangan kepada masyarakat ini untuk penduduk berusia 15-54 tahun. Selain usia tersebut dianggap produktif, fakta Badan Pusat Stastitik (BPS) juga menunjukan jumlahnya mendominasi. Hingga 60% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta jiwa.

“Lalu yang kita tahu penduduk usia produktif itu tersebar di desa atau pelosok hingga 50% dan di perkotaan juga 50%. Nah, untuk menjangkau yang ada di pelosok itu kita juga akan meluncurkan “Si Molek” (Mobil Literasi Keuangan). Tentu konten pendidikannya juga akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Karena kebutuhan mereka juga tentu berbeda dengan yang di perkotaan,” tuturnya.

Diresmikan hari ini

Untuk merealisasikan program ini, Titu mengaku kalau pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai macam lembaga seperti Kementerian dan Lembaga, Universitas, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sementara yang sudah menandatangi perjanjian kerja sama (MoU) untuk melancarakn program ini di antaranya Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Nanti akan disusul oleh Kemenakertrans, Kemenpora, Kementerian Koperasi dan UKM, serta perguruan tinggi. Sekarang sudah ada delapan perguruan tinggi yang sudah siap seperti UGM, UI dan UMM (Universitas Muhammadiyah Malang),” ungkapnya.

Adapun untuk implementasi, Titu mengaku kalau proses edukasi tentang literasi keuangan ini baru akan terealisasi pada 2014 dan 2015 untuk segmentasi anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga dan masyarakat ekonomi lemah. Kemudian pada 2016 dan 2017 kepada golongan masyarakat yang bekerja di sektor formal dan informal serta pensiunan.

Program literasi keuangan tersebut akan diselenggarakan pada 19 November 2013 di JCC Jakarta, sekaligus OJK memperkenalkan Mobil Literasi Keuangan (Si Molek), maskot dan jargon literasi keuangan (SiKAPI Uang dengan Bijak), serta mini website dan Financial Customer Care (FCC) di nomor 021-500 OJK. [lulus]