BNI Syariah Bakal Dikucuri Dana Haji Rp500 Miliar - Akhir November

NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT Bank BNI Syariah, Dinno Indiono, menegaskan bahwa perseroan akan memperoleh Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp500 miliar dari induk usaha, PT Bank Negara Indonesia Tbk, pada akhir bulan ini. “Alhamdulillah, akhir November kita mendapatkan Rp500 miliar dari induk usaha. Itu dana haji. Nah, tahun depan bertambah jadi Rp3 triliun. Ini bukti kalau perbankan syariah sudah siap secara infrastruktur,” terangnya di Jakarta, Minggu (17/11) pekan lalu.

Lebih lanjut Dinno menuturkan, dengan rata-rata pertumbuhan bank syariah (compounded annual growth rate/CAGR) 35%-40% pada tahun lalu, kemudian pangsa pasar (market share) yang masih besar serta disokong oleh induk usaha, tidak ada alasan lagi kecuali siap menampung dan mengelola dana haji.

Peralihan bertahap dana haji ini bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam proses pengalihan tersebut. "Pengalihan ini harus perlahan-lahan sehingga kedua bank baik konvensional maupun syariah tidak terkejut," paparnya.

Awalnya, rencana pengalihan dana haji dari bank konvensional ke bank syariah dilakukan sejak mulai Juni 2013 atau dalam proses hingga kurun waktu satu tahun. Memang, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan bahwa dana haji yang dikuasai Pemerintah sebesar Rp56 triliun hingga Juni 2013.

Rinciannya, Rp31 triliun dana haji tersebut ditempatkan di sukuk atau surat berharga syariah. Sementara 12,5% dari Rp25 triliun, yaitu Rp3,125 triliun, akan dialokasikan di perbankan syariah, sedangkan sisanya sebesar Rp21,875 triliun tetap disimpan di perbankan konvensional.

Dinno optimistis kehadiran Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, Anggito Abimanyu, akan membuat pengalihan dana haji ke bank syariah lebih terencana. Dia pun yakin kejadian dana haji yang ditarik mendadak oleh Kementerian Agama tidak akan terulang lagi. "Pak Anggito sangat perhatian ke bank syariah," ungkapnya.

BNI Syariah akan mengeluarkan akad-akad yang lebih maju, seperti akad Mudharabah Muqayadah, yakni akad bagi hasil dimana kewenangan alokasi peruntukan berada pada pemilik dana. Selama ini BNI Syariah menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, di mana alokasi peruntukkan berada di pihak bank.

Ke depan, dana yang disimpan di perbankan syariah akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Anggito menambahkan, pihaknya telah membuat regulasi untuk rekening Kemenag yang akan disertai dengan qq nama jamaah haji, yang menurut dia, hal ini sebagai salah satu bukti penjaminan. [ardi]

Related posts