Terkait LCGC, Pemerintah Jadi Limbung - Anggaran Subsidi dan CAD Makin Membengkak

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengakui kalau rencana penjualan mobil murah ramah lingkungan atau low car green car (LCGC) pada 2014 menuai tanda tanya. Pasalnya, tidak hanya menambah kemacetan di lingkungan perkotaan, namun anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) kian membengkak lantaran Pemerintah masih mengandalkan impor minyak dan gas (migas), sehingga membuat defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) makin meningkat pula.

“Sebenarnya, penjualan LCGC itu bertujuan untuk mempermudah mobilitas masyarakat di pedesaan. Tapi faktanya mereka (masyarakat pedesaan) sendiri belum tertarik. Jadi (Pemerintah) masih bingung mau dibawa kemana LCGC ini?” ungkap Kepala Bidang Kebijakan Subsidi Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Noor Iskandsyah, dalam acara pada acara diskusi Bauran Kebijakan Makroekonomi Indonesia Menghadapai Gejolak Ekonomi Global di UI Salemba, Jakarta, Sabtu (16/11) pekan lalu.

Bahkan, Noor sendiri mengatakan kalau kebijakan tersebut akan membuat anggaran subsidi BBM yang selama ini kerap membuat defisit neraca transaksi berjalan, terus meningkat. Pasalnya, impor terbesar Pemerintah berasal dari sektor migas. “Kalau saja LCGC jadi dipasarkan tahun depan, maka anggaran subsidi sector migas semakin tergerus. Bahkan selama ini, pagu kita untuk subsidi juga bisa meningkat hingga 50% per tahun. Sayangnya, peningkatan ini justru diperbolehkan oleh undang-undang,” terang dia.

Noor juga menjelaskan, adanya anggaran subsidi BBM yang tertuang dalam APBN 2013 senilai Rp199,5 triliun, hal itu sudah membuat negara mengalami defisit hingga Rp150 trilun dalam neraca transaksi berjalan. Angka tersebut dipastikan bakal membengkak jika Pemerintah memaksa penjualan LCGC di tahun depan. “Tapi lihat nanti. Yang pasti, kita juga akan membuat perhitungan fiskalnya,” tukasnya.

Masyarakat harus menanggung

Pada kesempatan yang sama, Ketua Program MPKP UI, Telisa Aulia Falianty menjelaskan, dengan penambahan jumlah konsumi BBM dalam negeri maka dapat dipastikan nilai tukar rupiah akan terus melemah. Pasalnya, Pemerintah selama ini untuk memenuhi kebutuhan minyak masih melalui impor. Dengan begitu, Pemerintah akan terus mengalami capital outflow dengan cuma-cuma.

Sementara produk dalam negeri yang bisa diekspor tidak begitu besar. “Meskipun LCGC diklaim Pemerintah mobil buatan dalam negeri tapi tetap konsumsi BBM pasti meningkat. Inilah yang harus diperhitungkan. Lagipula perlu dipertegas, apakah benar komponennya juga buatan dalam negeri?” sindir Telisa.

Tak hanya itu, dirinya mengingatkan kalau saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih dikisaran Rp11 ribu. Dengan begitu, dia justru khawatir jika LCGC tetap dipertahankan untuk dijual oleh Pemerintah, maka rupiah akan terus melemah. Pada akhirnya, kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah untuk memperbaiki berbagai macam defisit neraca di dalam negeri.

“Ya, tidak mungkinlah seluruh defisit neraca kita akan membaik kalau Pemerintah sendiri kebijakannya justru terus menciptakan defisit. Apalagi kalau LCGC jadi dipasarkan, maka akan terus membengkak. Pada akhirnya, masyakaratlah yang harus menanggung beban karena nilai tukar rupiah makin melemah,” tukas Telisa.

Meski menuai kritikan tajam, Pemerintah masih percaya diri bahwa program LCGC tetap berjalan. Setidaknya, terdapat enam alasan mengapa Pemerintah begitu ngotot menyukseskan program ini. Pertama, Pemerintah mengklaim 60 juta pemilik kendaraan bermotor ingin memiliki mobil. Kedua, kesiapan menghadapi perdagangan bebas, khusus Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Ketiga, menekan emisi karbon. Keempat, Membangun Industri Komponen Otomotif. Kelima, Mengurangi Beban Konsumen. Terakhir, mendorong Investasi dan Lapangan Kerja. Demikian dikutip dari situs resmi Kementerian Perindustrian, di Jakarta, kemarin. [lulus]

Related posts