Oleh : Prof Firmanzah PhD

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Indonesia saat ini lagi elakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi baik investasi maupun industrialisasi. Strategi intensifikasi baik investasi maupun industrialisasi dilakukan melalui peningkatan aktivitas dan keterkaitan di dalam sektor. Sementara strategi ekstensifikasi dilakukan melalui dorongan dan stimulus untuk masuk ke sektor-sektor yang selama ini belum teroptimalkan. Penerapan ke dua strategi tersebut secara paralel telah memberikan hasil positif. Realisasi investasi sampai kuartal III-2013 menurut BKPM telah mencapai Rp 293 triliun atau meningkat 27,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Diharapkan sampai akhir tahun 2013, realisasi investasi dapat mencapai di atas Rp. 390 triliun.

Namun, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lagi investasi untuk mendukung upaya industrialisasi. Struktur industri dari hulu-hilir perlu terus kita perkuat. Tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam, tetapi hal ini juga dapat meningkatkan serapan lapangan kerja baru. Sementara itu, efek spillover terhadap rantai nilai produksi juga dapat menciptakan lapangan usaha baru. Yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional dan mengurangi ketergantungan impor atas produk yang selama ini belum mampu diproduksi di dalam negeri.

Baik investasi dan industrialisasi dilakukan secara terpadu melalui sejumlah program dan proyek pembangunan. Kerangka MP3EI yang sampai saat ini realisasi investasi telah mencapai Rp 737 triliun diharapkan dapat menjadi acuan rencana investasi. Upaya untuk terus menarik minat investasi dilakukan di sejumlah even dan diplomasi bisnis. Misalnya, selama pelaksanaan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIIC), pemerintah Indonesia menawarkan 56 proyek infrastruktur penting senilai lebih dari Rp. 490 triliun di enam koridor ekonomi nasional.

Kekayaan alam yang kita miliki baik yang terbarukan maupun tidak-terbarukan membutuhkan investasi untuk dapat kita optimalkan. Pemerintah terus mendorong keterlibatan baik BUMN maupun swasta nasional untuk melakukan perluasan investasi di dalam negeri. Sementara investor asing juga terus diundang untuk masuk ke sektor-sektor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Keterbatasan anggaran dalam APBN untuk investasi dan pembangunan infrastruktur telah mendorong optimalisasi skema public-private-partnership (PPP). Infrastruktur yang memiliki nilai ekonomi akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Sementara anggaran APBN diperuntukkan untuk membangun infrastruktur yang bersifat dasar.

Kita berharap dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur akan menarik sekaligus mendorong investasi di tanah air. Investasi di sektor riil dan infrastruktur dapat memacu proses industrialisasi dan hilirisasi di Indonesia. Keterpaduan strategi dan kebijakan yang lebih pro-investasi semakin kita butuhkan. Selama ini, baik otoritas fiskal maupun moneter telah berupaya memperbaiki iklim doing-business di tanah air. Hal ini dilakukan melalui strategi debirokratisasi, stimulus fiskal, penyederhanaan prosedur perijinan, harmonisasi kebijakan pusat-daerah, serta memperluas fasilitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).