PROBLEM DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN - Sulit, Capai Target 3% PDB

Jakarta – Kalangan pengusaha, pengamat dan akademisi menilai kondisi defisit transaksi berjalan (current account) Indonesia dalam dua tahun terakhir memang parah. Data Bank Indonesia mengungkapkan pada 2012 total defisit tercatat US$24,418 miliar, sementara sampai dengan triwulan III-2013 mencapai total defisit mencapai US$24,276 miliar. Ini menggambarkan target defisit sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) semakin sulit tercapai pada akhir tahun ini.

NERACA

Menurut guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih, target menurunkan defisit transaksi berjalan sebanyak 3% dari PDB akan sulit terealisasi pada akhir tahun ini, mengingat keterbatasan waktu dan kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan saat ini.

"Target itu akan sulit dicapai, karena kecenderungan impor kita masih tumbuh sangat tinggi dibandingkan ekspor kita yang masih sangat sulit untuk tumbuh pesat", ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, kekhawatiran akan terjadinya capital outflow yang terus meningkat dan nilai rupiah yang cenderung melemah dan saat ini di posisi Rp 11.000 lebih, membuat BI tidak dapat berbuat banyak. Hal ini disebabkan BI minim pilihan untuk memperbaiki pelemahan rupiah yang terus terjadi belakangan ini.

"Pilihan BI tidak banyak, karena memang tugasnya menjaga stabilitas rupiah. Selain itu, kebijakan menaikkan BI Rate tidak secara langsung terkait dengan neraca transaksi berjalan, tetapi hanya terkait dengan transaksi aliran modal saja", katanya.

Karena itu, menurut dia, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya yang harus mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ini. "Kemendag dan instansi terkait yang bertanggung jawab untuk mengatasi kondisi defisit transaksi berjalan, karena mereka yang langsung berhubungan dengan neraca perdagangan ekspor impor kita", ujarnya.

Menurut dia, untuk mengatasi kondisi ini hanya dengan berusaha mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Selain itu, konversi energi sangat efektif dalam mengurangi impor BBM yang membuat rupiah terus tergerus.

Menurut data BI, defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2013 tercatat US$8,449 miliar (lihat tabel), atau 3,8% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama 2012 yang mencapai US$5,265 miliar. Adapun faktor yang mempengaruhi kenaikan defisit tersebut menurut laporan BI, adalah defisit neraca migas yang mencapai US$5,85 miliar, jauh lebih besar dibandingkan dengan kuartal II-2013 US$5,29 miliar.

Salah Kaprah

Secara terpisah, pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha menilai upaya Bank Indonesia  menaikkan BI Rate sebagai upaya untuk menekan defisit transaksi berjalan adalah tindakan salah kaprah. Pasalnya,  defisit transaksi berjalan disebabkan karena maraknya produk impor yang masuk ke dalam negeri.

"Tidak ada hubungan antara menaikkan BI Rate dengan upaya menekan defisit transaksi berjalan. Kebijakan BI Rate itu kaitannya hanya dengan neraca keuangan," ujarnya, Sabtu.

Menurut dia, kenaikan suku bunga BI Rate  memang dapat mengundang investor untuk masuk ke dalam negeri karena suku bunga yang tinggi, akan tetapi para investor hanya untuk jangka pendek.

Dia menjelaskan penyebab membengkaknya defisit transaksi berjalan akibat pengaruh jasa transportasi dan sektor jasa. "Selama tidak bisa mengurangi ketergantungan terhadap asing baik di sektor transportasi dan jasa, maka defisit akan tetap menghantui neraca transaksi berjalan," ujarnya.

Namun demikian, menurut Eugenia, salah satu upaya yang tepat dalam menekan defisit transaksi berjalan adalah dengan menekan konsumsi impor. "Ketergantungan masyarakat terhadap produk-produk impor masih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan neraca transaksi berjalan defisit. Ini menjadi tugas pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor," imbuhnya.

Menurut dia, sektor jasa yang paling memungkinkan untuk diproteksi adalah perbankan, tetapi pemerintah justru terkesan membiarkan sektor itu jatuh ke tangan asing. "Laba bank itu sangat besar. Nah, itu yang membuat defisit transaksi berjalan karena harus membagikan dividen kepada orang asing," ujarnya.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto pun mengaku prihatin dengan rezim suku bunga tinggi yang diterapkan BI saat ini. Pasalnya, hal tersebut bisa mengganggu pembangunan infrastruktur yang mengandalkan kredit perbankan. Kadin sangat prihatin dengan kebijakan BI yang kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7,5%. Kebijakan moneter tersebut, kata dia, dikhawatirkan akan mengganggu penyaluran kredit dari pembankan kepada pengembang infrastruktur.

"Tentu kami sangat prihatin, karena akan berdampak pada pembanguan infrastruktur. Kalau suku bunganya naik saja, terus tidak ada gangguan terhadap kelancaran mendapatkan kredit, (kebijakan) itu masih bisa dimengerti," ujarnya Jakarta, Jumat (15/11).

Kemudian dia menegaskan, kebijakan BI yang kontraktif diyakini akan mengganggu pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya melemahkan daya saing nasional."Kalau mengambil kebijakan ekonomi yang kontraktif dan tidak ekspansif, maka ini akan sangat memprihatinkan bagi dunia usaha," tutur Suryo.

Suryo pun menambahkan, apabila suku bunga bank mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014, maka kondisi tersebut semakin tidak menjamin adanya peningkatan pembangunan infrastruktur di dalam negeri."Kalau suku bunga naik tahun depan, kami sangat prihatin. Karena, prasyarat penting peningkatan daya saing Indonesia perlu adanya jaminan kemudahan berusaha," tegas dia.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, kenaikan BI Rate tersebut akan berdampak pada sektor riil karena secara otomatis suku bunga pinjaman bank-bank umum akan tinggi.

"Otomatis dampaknya ke bank umum lending ratenya akan tinggi, ke industri pasti akan lebih tinggi. sekarang kredit rumah sudah dibatasi mobil juga sudah oke, jadi saya tidak tahu alasannya," ujarnya.

Menurut dia, cara terbaik untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dan impor migas adalah dengan kebijakan dari pemerintah, misalnya dengan kebijakan harga minyak, impor, diversifikasi pasar dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. nurul/iwan/bari/sylke/mohar

 

TABEL :

                                    Defisit Transaksi Berjalan (Miliar US$)

Periode                                                2012                                      2013

Triwulan   I                                          3,192                                     5,873

Triwulan  II                                          8,149                                     9,954

Triwulan III                                          5,265                                     8,449

Triwulan  IV                                        7,812                                     ---

 

Total                                                24,418                                    24,276

Sumber : Data Bank Indonesia                                                                                                  

BERITA TERKAIT

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…