Pemerintah, Biang Keladi Persoalan Pangan

NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat pertanian dan pangan menilai, biang keladi permasalahan pangan di Indonesia justru muncul dari pemerintah sendiri sehingga hingga saat ini Indonesia masih kesulitan untuk keluar dari masalah pangan. Padahal tanpa harus mengimpor, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan di negeri sendiri.

Hal itu disampaikan pengamat pertanian dan pangan Dwi Andreas Santosa. Dia juga menyesalkan masih rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap petani dan permasalahan pangan. Hal ini bisa dilihat dari persentase APBN untuk pertanian yang terbilang sangat kecil. Untuk 91,9 juta petani, subsidi langsung berupa pupuk saat ini diperkirakan hanya sebesar Rp18 triliun, sedang untuk benih hanya sebesar 1,45 miliar. “Artinya, kurang dari Rp2 triliun, jauh dari yang dibutuhkan petani untuk dapat mendukung produktivitasnya,” kata Dwi kepada Neraca, Rabu (13/11).

Dari situ, sambung dia, sangat jelas seberapa besar keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian dan pangan. Hal ini ditengarai karena pemerintah mencari jalan pintas dengan mengimpor. Selain itu melalui impor, juga berikan keuntungan kepada beberapa pihak. “Sebenarnya ada upaya untuk memajukan pertanian kita, namun selalu saja dihambat oleh banyaknya kartel di pangan, seperti di bawang dan lainnya,” ujarnya.

Pengamat ekonomi UI Telisa Aulia Falianty berpendapat, Indonesia masih selalu mengikuti tekanan-tekanan dari pihak asing terkait dengan kepentingan pangan seperti halnya WTO. Menurut Telisa, Indonesia memang masih menganut dogma term of trade dimana semua harga pangan akan semakin menurun. "Sebenarnya, untuk Indonesia, negara yang memiliki penduduk besar teori itu tidak berlaku," tandasnya.

Menurut Telisa, seharusnya pemerintah benar-benar mendukung petani.Selain subsidi sosial yang diberikan kepada masyarakat dan petani. "Memang, pemerintah itu harus benar-benar pro dengan petani, misalnya dengan meningkatkan pemberian subsidi itu sangat perlu, misalnya subsidi pupuk, benih dan sebagainya dan pemerintah jangan lebih mementingkan perdagangan," cetus dia.

Adapun Utusan Kepresidenan Bidang Penanggulangan kemiskinan HS Dillon menyebutkan pemerintah Amerika Sertikat (AS) lebih cerdas dibandingkan pejabat-pejabat Indonesia. Sehingga mereka (pemerintah AS) memiliki kebijakan yang menguntungkan bagi petaninya untuk mengekspor. “Tidak mungkin kita dapat membangkitkan pertanian jika pemerintahnya tidak turut andil dalam langkah besar tersebut”, ujar dia.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Global Justice (IGJ) Riza Damanik menilai keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian masih lemah. Hal itu dibuktikan dengan anggaran subsidi ke sektor pertanian yang masih minim sehingga menyebabkan produktifitas menjadi lemah. “Anggaran ke sektor pertanian masih sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Padahal Indonesia dikenal dengan negara agraris, akan tetapi kenapa subsidinya masih kecil,” tegas Riza.

Jika pemberian subsidi ditentang oleh World Trade Organization (WTO) karena bisa mendistorsi harga pangan di pasar internasional, menurut Riza, hal itu adalah upaya dari negara-negara maju untuk mendiskreditkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pasalnya negara-negara maju memberikan subsidi yang besar terhadap sektor pertanian.

“Amerika Serikat (AS) yang dikatagorikan sebagai negara maju memberikan subsidi terhadap pertaniannya di 2010 mencapai US$130 miliar pertahun. Sementara Eropa mencapai US$109 miliar. Hal itu berbeda jauh dengan Indonesia yang memberikan subsidi untuk ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan sebesar US4,36 miliar dan subsidi pangan untuk raskin dan pupuk sebesar US$1,6 miliar. Artinya jika dijumlahkan maka negara-negara tersebut lebih peduli terhadap sektor pertaniannya,” tegasnya.

Dari data tersebut, kata dia, menggambarkan bahwa negara-negara maju memberikan subsidi yang besar bagi sektor pertanian, sementara Indonesia tidak. “Ini agak aneh, padahal dengan memberikan subsidi yang banyak terhadap sektor pertanian maka bisa meningkatkan produksi pertanian dan tentunya menjadikan harga pangan bisa lebih murah. Kenapa bahan-bahan impor itu jauh lebih murah dibandingkan produk pangan lokal, karena produk impor diberikan subsidi oleh pemerintah setempat,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Riza, upaya untuk memproteksi pangan dari produk-produk impor juga belum dilakukan oleh pemerintah. Ia menilai justru pemerintah memberikan ruang lebih banyak kepada produk impor untuk bisa menguasai pasar Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan beberapa komoditas seperti kedelai ataupun daging yang tidak dikenakan bea masuk. “Tidak hanya dibebaskan bea masuk tapi dibebaskan kuotannya dan dipermudah proses perizinan. Dengan maraknya produk-produk pangan impor yang masuk, membuat petani semakin “tercekik” dan kalah bersaing dengan produk-produk impor,” tuturnya.

Related posts