Kembangkan Nelayan dan Petambak, KP3K Gandeng Inkud

NERACA

Jakarta – Sejauh ini para petambak dan nelayan di daerah pesisir terutama untuk pulau-pulau kecil masih belum secara menyeluruh dan optimal dalam menerima serta menjalankan program-program yang ada di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena memang aksesnya yang sulit. Selain itu juga infrastruktur yang kurang menunjang. Oleh karena itu, KKP, melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) menggandeng Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) untuk dapat menjalankan program-program yang mendukung peningkatan petambak dan nelayan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Kopersi merupakan soko guru perekonomian bisa bermitra di lapangan dan langsung menyentuh masyarakat. INKUD pernah punya anggota lebih dari 7000 di seluruh Indonesia dan KKP sedang mengembangkan program yang langsung brsentuhan dengan masyarakat," kata Sudirman Sa'ad, Direktur Jenderal KP3K, Rabu (13/11).

Sejauh ini permasalahan dan kendala yang terjadi untuk daerah pesisir khususnya pulau-pulau kecil karena memang infrastruktur yang belum memadai, seperti gudang maupun akses jalan. Disamping itu belum banyak wadah yang dapat menampung mereka, sehingga peningkatannya belum berjalan.

“Padahal potensi perikanan dan kelautannya sangat besar tidak kalah besar, maka dari itu dengan adanya kerjasama ini Inkud bisa merangkul seluruh kelompok nelayan dan petani tambak tersebut untuk bergabung menjadi anggota koperasi sehingga usaha mereka menjadi lebih meningkat,” tambahnya.

Selian itu dengan adanya kerjasama ini juga, dapat lebih mengotimalisasikan lagi peran serta koperasi terutama dalam pemberdayaan potensi hasil kelautan dan mengembangkan perikanan agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional. “Kedapan nantinya Koperasi Unit Desa (KUD) bisa menajdi penyangga perekonomian masyarakat khususnya di desa-desa,” harapnya.

Adapun jenis kerjasama ini lebih pada mengedepankan pengembangan fasilitas dan pembiayaan masyarakat pesisir sehingga mampu menumbuhkan dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pesisir dan pulau kecil dan perekonomian nasional secara keseluruhan. “Dengan fasilitas yang memadai dan pembiayaan yang kuat para petambak dan nelayan akan dapat lebih cepat berkembang,” tuturnya.

Sedangkan menurut Pahlevi Pangerang, Ketua Umum Indkud koperasi saat ini mempunyai misi untuk dapat membuat atau membangun kantor KUD diseluruh desa, dan target kami akan membuka 1 kantor KUD setiap desa, sehingga mampu membuka jalur distribusi barang yang sangat besar. ika ini semua sudah teralisasi diperkirakan akan ada 81 ribu jalur distribusi seluruh Indonesia.”Disini kita mengingkan membuka akses jaringan yang seluas-luasnya,” katanya.

Karena memang melihat kondisi yang ada saat ini, masih banyak gudang-gudang milik KUD yang fakum, dengan adanya sinergi ini, nantinya gudang-gudang ini bisa dimanfaatkan. Sehingga akan menumbuhkan lagi peran serta koperasi yang lebih besar di desa-desa. “Kita optimalisasikan sarana yang sudah ada, kedepan kita akan lebih diperkuat lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, kerjasama ini merupakan suatu bentuk sinergi dua instansi pemerintah yang sangat positif, dan saling mendukung. Disini optimalisasi dari koperasi bisa berjalan, bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang lebih daya guna, sehingga koperasi di berbagai daerah mampu memanfaatkan peluang usaha di sektor kelautan dan perikanan.

"intinya kerja sama ini sangat bagus dan bermanfaat bagi KKP dan koperasi, karena ke depan koperasi diharapkan memiliki entitas usaha yang mampu mensejahterakan anggotanya. Maka dari itu kami akan terus merangkul dan mengajak kelompok-kelompok nelayan atau petani tambak yang belum menjadi anggota koperasi untuk bergabung sehingga bisa bersama-sama mengembangkan usaha skala besar maupun kecil di sektor perikanan," paparnya.

Begitu juga menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM dan Koperasi Erwin Aksa adanya kerjasama ini tentu akan mengangkat pera pelaku usaha terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk bisa lebih mandiri. “Jalinan kerjasam antar pemerintah ini merupakan pintu buat para pelaku usaha terutama UKM agar bisa lebih maju lagi,” kata Erwin.

Related posts