NERACA

Jakarta – Pemerintah mengakui bila sistem perizinan investasi di dalam negeri sangat berbelit-belit. Hal ini m,enyebabkan para investor mengalami kesulitan untuk menanamkan modalnya, terutama untuk proyek MP3EI (Masterplan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Padahal, untuk menuju pertumbuhan ekonomi dukungan investasi sangat mutlak dibutuhkan, khususnya sektor infrastruktur.

“Kita tengah mendorong pihak swasta untuk segera terlibat dalam proyek MP3EI dengan memberi jaminan kepada swasta mengenai pendanaan dan kemungkinan dapat dikomersilkan proyek-proyek tersebut. Namun upaya di atas juga harus disertai langkah penyederhadaan berbagai macam perizinan yang mengganggu investor kita,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (13/11).

Dia lalu mencontohkan, saat ini Pemerintah sedang memangkas sejumlah perizinan investasi di sektor migas yang kurang lebih terdiri dari 86 jenis. Hatta menjelaskan, dengan tata cara perizinan yang berlaku sekarang, jika para investor menanam modalnya saat ini maka baru bisa direalisasikan dua atau tiga tahun kemudian. Hal itu jelas memperlambat pertumbuhan investasi.

“Maka dari itu perizinan yang bertele-tele memang juga jadi perhatian Pemerintah untuk dipangkas. Karena jika tidak dirubah dari sekarang maka pertumbuhan investasi akan sangat lambat. Bahkan keterlambatan waktu itu juga berdampak pada meningkatnya biaya investasi itu sendiri,” tutur Hatta.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, kebutuhan Pemerintah akan investasi dalam skema MP3EI juga sangat mendesak. Karena Hatta melihat proyeksi ekonomi pada 2014 bahwa ekonomi Amerika Serikat, China, India, dan Jepang, akan membaik. Dengan begitu, Indonesia juga perlu segera sektor-sektor strategis, terutama sektor riil.

“Sektor riil kita harus segera membaik. Karena selain ekonomi negara-negara yang kuat perekonomiannya di dunia akan tumbuh di tahun 2014. Ingta, kita sebentar lagi akan segera menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Ini semua ada di depan mata,” tegas Hatta.

Permasalahan yang dialami sektor riil itu sendiri disebabkan oleh minimnya pembangunan infrastruktur. Hatta menjelaskan, hingga saat ini biaya logistik sektor riil bisa mencapai 26% dari PBD atau 14,08% dari ongkos produksi. “Kita menyadari salah satu hal yang mempersulit perekonomian kita adalah beratnya biasanya logistik. Dengan pembangunan infrastruktur kita berharap biaya logistik bisa turun menjadi 20% dari PDB atau menjadi 10% dari ongkos produksi," tukasnya.

Kendala MP3EI

Hatta mengungkapkan sejak MP3EI diluncurkan pada tahun 2011 telah masuk sejumlah investasi dalam bentuk projek senilai Rp737,9 triliun. Dalam realiasinya, sebanyak Rp355 triliun telah tererap untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan sisanya terserap untuk investasi sektor riil.

“Kami menyadari angka tersebut belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita akan pendanaan infrastruktur. Masalahnya pemerintah dan BUMN sendiri modalnya terbatas. Sedangkan swasta belum banyak berperan,” imbuh Hatta.

Dia mengatakan, dari sejumlah investasi yang sudah masuk tersebut 36% berasal dari APBN, 30% berasal dari BUMN dan 28% nya berasal dari campuran. Sedangkan yang berasal dari swasta sendiri baru mencapai angka 5%. “Kami mengerti permasalahan yang dilihat oleh swasta dalam MP3EI. Masalahnya dalam beberapa proyek memang tidak terlihat kemenarikan sisi komersilnya," paparnya.

Akn tetapi Pemerintah juga tidak lepas tangan. Hatta mengklaim telah disiapkan sejumlah program insentif untuk swasta yang mau ambil bagian dalam proyek MP3EI. Hal itu dilakukan dalam bentuk penyediaan dana penyertaan.

“Pemerintah nantinya juga akan memberi dana penyertaan untuk suatu projek yang investasinya tidak tercukupi meskipun swasta dan BUMN sudah menamkanb modalnya. Jadi tidak semuanya kita serahkan juga pada swasta. Maksimal pemerintah bisa memberikan dana penyertaan itu tak lebih 51% dari total nilai investasi,” tutur Hatta.

Hingga saat ini pemerintah sendiri telah menentukan sekitar 20 hingga 25 proyek prioritas MP3EI. Sejumlah proyek itu sendiri akan rencannya akan digarap pada tahun 2014. “Jumat besok baru bisa kita launching siapa saja yang ikut poyek, gimana sekemanya, dan lokasi mana yang sudah jadi prioritas,” tutup Hatta. [lulus]