Pemerintah Diminta Perjuangkan Proposal G33 di WTO - Dukung Sektor Pertanian

NERACA

Jakarta - Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-9 yang akan diadakan di Bali, Desember mendatang, pemerintah diminta untuk memperjuangkan proposal G33. Pasalnya dengan memperjuangkan proposal G33 maka sektor pangan Indonesia jauh lebih baik. Hal tersebut seperti diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesian Global Justice (IGJ) Riza Damanik saat ditemui usai diskusi Strategi Menghadapi Liberalisasi Perikanan dan Pertanian di Jakarta, Rabu (13/11).

Riza mengatakan proposal G33 yang digagas oleh India berisikan tentang memperbolehkan negara-negara berkembang untuk memberikan subsidi di sektor pertanian. “Seharusnya pemerintah memperjuangkan proposal tersebut. Apalagi Indonesia juga menjadi pemimpin dalam negara-negara anggota G33. Selain itu, sektor pertanian Indonesia masih membutuhkan subsidi untuk meningkatkan produksinya dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri,” kata Riza kepada Neraca.

Namun sayangnya, kata dia, pemerintah Indonesia dalam pertemuan WTO tersebut tidak mengambil posisi yang strategis. Justru, lanjut Riza, pemerintah Indonesia hanya ingin jadi penengah yaitu mendukung program-program dari negara-negara maju dan juga mendukung dari negara-negara berkembang. “Indonesia kan masuk dalam anggota G33, apalagi menjadi pemimpin. Seharusnya sebagai tuan rumah dan pemimpin negara-negara G33, Indonesia harus mendukung proposal tersebut,” tegas Riza.

Isu-isu yang akan dibawa dalam KTM WTO di Bali mendatang antara lain trade facilitation, agriculture dan paket pembangunan negara-negara kurang berkembang atau Less Developed Countries (LCDs). Menurut Riza, isu-isu tersebut hanya menguntungkan negara-negara maju. Pasalnya jika paket-paket akan membuat sektor pertanian di negara-negara berkembang semakin terkekang. “Yang lebih parah adalah negara-negara berkembang tidak diperbolehkan menggunakan sistem subsidi dalam memproduksi sektor pertaniannya karena dianggap bisa mendistorsi harga di pasar internasional,” katanya.

Ia menjelaskan sejak berdirinya WTO pada 1994, lembaga tersebut sudah mengatur sektor pertanian. Lebih mengkhawatirkan adalah sistem perdagangan pertanian yang disusun oleh WTO memperparah ketimpangan khususnya di negara-negara berkembang. Riza mencontohkan Asia memproduksi 40% total sereal di dunia dan mejadi produsen 48% daging di dunia. Akan tetapi kenyataannya 6 dari 10 orang yang lapar di dunia ini adalah dari Asia.

Menurut dia, proposal G33 akan mendapatkan penolakan terhadap negara-negara maju. Karena jika disetujui proposal tersebut maka implikasinya adalah kedelai yang masih bergantung dengan Amerika dan daging yang ketergantungan dengan Australia akan sendirinya terkoreksi. “Sebenarnya mereka menginginkan proposal tersebut disetujui dengan secara terbatas misalnya hanya dalam waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun saja, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Pemerintah Indonesia jangan sampai menggunakan posisinya di pemimpin G33 untuk tukar guling. Artinya menurunkan tensi proposal G33 dan menaikkan trade facilitition,” imbuhnya.

Berikan Keuntungan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi merasa tidak percaya World Trade Organisation (WTO) memberikan keuntungan untuk Indonesia. Pasalnya kebijakan pemerintah pusat sampai saat ini tidak membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. “Saya nggak percaya WTO ada hasilnya, kalau di dalam negeri begini-begini saja,” ujar Sofjan.

Sofjan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan Indonesia tidak punya penawaran saat WTO berlangsung. Sektor pertanian menurut Sofjan menjadi kunci kesuksesan negara, namun petani di Indonesia tidak pernah mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia. “Di sektor pertanian jelek koordinasi, hampir semua impor, mempertahankan apa yang kita punya setengah mati, gagal, atau macet,” ungkap Sofjan.

Selain sektor pertanian, sektor tenaga kerja menurut Sofjan menjadi ujung tombak perekonomian negara. Tetapi dengan adanya kenaikan upah buruh, membuat citra Indonesia sebagai penghasil tenaga kerja terbesar di Asean menjadi buruk. “Kita merupakan salah satu pemilik tenaga kerja terbesar, itu pun dengan kenaikan upah buruh terakhir kita akhirnya tidak bisa maju,” jelas Sofjan.

Sementara itu, Direktur Jendral Kerjasama Perdagangan Intenasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo mengatakan, tiga aspek yaitu pertanian, industri dan jasa menjadi fokus yang akan dibahas oleh negara berkembang seperti Indonesia, khususnya untuk pertanian. “Pertanian tetap akan menjadi permasalahan dan fokus untuk kita selesaikan secara bersama. Mengingat kebutuhan pangan yang terus meningkat. Kemudian industri dan jasa juga bersama pertaninan menjadi fokus bersama,” ungkap Iman.

Dia juga menganggap bahwa dibukanya keran ekonomi dalam WTO kemugkinan akan membuat industri dalam negeri akan kalah bersaing dengan barang-barang produksi negara maju. Tetapi Indonesia sendiri juga mempunyai kepentingan terhadap dibebaskannya biaya masuk produk-produk pertanian ke negara lain.

Related posts