Banyak Toko Modern Langgar Aturan

NERACA

Kuningan – 50 persen dari total jumlah toko modern yang ada di Kuningan, yaitu 34 dari 67 toko modern lokasinya merapat atau berada di seputar lingkungan pasar tradisional. Jika terus dibiarkan, akan mematikan keberadan pasar tradisional yang sebagian besar dihuni oleh para pedagang kecil.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Nana Sudiana, didampingi Kasi Perdagangan, Erwin Irawan, keberadaan pasar modern (lebih banyak minimarket), yang ada di dekat pasar tradisional tersebut karena dalam peraturan pemerintah maupaun Perda (Peraturan Daerah) yang dulu, tidak tegas dalam menyikapinya. Baik dari sisi izn maupun dari aspek sanksi, sehingga pelaksanaannya ngawur.

Namun setelah ada revisi Perda baru, yang baru disahkan oleh DPRD beberapa minggu lalu, lebih komprehensif, terutama dalam masalah sanksi. Dalam Perda baru tersebut, bagi toko modern yang melanggar dikenakan sanksi kurungan 3 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.

“Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti akan lebih optimal. Tetapi karena baru disahkan, jadi Perdanya belum diberi nomor. Tahap awal kita akan melakukan sosialisasi dulu, baru kita akan melakukan action,” jelas Nana.

Dalam aturan toko modern dan pasar tradisional, ketentuannya, jarak dari pasar ke toko modern minimal 1.000 m, dari satu toko modern ke toko modern lainnya minimal 100 m, buka mulai pukul 10.00 wib hingga pukul 22.00 wib, dan mengakomodir produk lokal (UKM). Namun, yang melanggar akibat dari Perda lama, hampir 50 persen dari total toko modern yang ada.

“Tahap awal dari pelaksanaan Perda baru, kami akan memberikan surat pemberitahuan kepada toko modern yang lama, yaitu dengan memberi batas hingga dua tahun untuk merubah menejemen dari toko modern ke toko biasa, atau pindah lokasi,” ujarnya.

Sementara itu, mahasiswa asal Kuningan, Rudiana yang ditemui Neraca di Bandung mengatakan, seharusnya pemda Kuningan tidak hanya mengandalkan kepada Perda untuk menjadi payung hukum dalam menertibkan toko-toko modern yang dianggap melanggar. Tapi pemda juga harus mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

Misalanya, lanjut dia, tidak serta merta memberikan sanksi kepada pemilik toko modern yang lalai tapi memberi pembinaan. Kemudian, pemda juga berlaku adil terhadap para pedagang tradisional, sehingga keberadaan toko modern itu tidak menguras pelanggan pedagang tradisional.

BERITA TERKAIT

BEI Ingatkan Soal Aturan Free Float Saham - Siapkan Sanksi Tegas

NERACA Jakarta - Meskipun meleset dari target, pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengingatkan emiten untuk memenuhi kewajiban aturan…

Eksportir Wajib Konversikan 50% DHE - PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN KHUSUS (PP)

Jakarta-Pemerintah akhirnya siap menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) yang semula berbentuk mata uang asing ke rupiah.…

BEI Belum Ubah Aturan Main Saham UMA

Meningkatnya tren saham yang mask dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atau bergerak di luar kewajaran dan bisa disebut…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

YEL Dukung PLTA Batangtoru Ramah Lingkungan

YEL Dukung PLTA Batangtoru Ramah Lingkungan NERACA Jakarta - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Tapanuli Selatan merupakan…

PT Rekadaya Elektrika Gelar Program CSR Pelatihan HTHT di Bukittinggi - Agar Kualitas Hidup ABK Lebih Baik dan Mandiri

PT Rekadaya Elektrika Gelar Program CSR Pelatihan HTHT di Bukittinggi  Agar Kualitas Hidup ABK Lebih Baik dan Mandiri NERACA Bukittinggi…

Proses Penyaluran Dana LPDB Tetap Berjalan

Proses Penyaluran Dana LPDB Tetap Berjalan NERACA Jakarta - Realisasi penyaluran dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro…