NERACA

Jakarta – Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi World Trade Organization (WTO) dinilai tidak bermanfaat untuk negeri ini. Pasalnya, keikutsertaan Indonesia di WTO telah membuat Indonesia semakin menganut perdagangan bebas, bahkan bisa membahayakan perekonomian nasional.

“WTO itu membahayakan perekonomian Indonesia. Sejak 1994 sampai sekarang, tidak ada manfaat yang didapat dari ke ikut sertaan Indonesia di WTO. Yang ada, ekonomi jadi semakin liberal,” kata Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng menilai saat dihubungi Neraca, Selasa (12/11).

Dia menilai ada keanehan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yaitu ketika hampir semua negara anggota WTO tidak sepenuhnya menjalankan keputusan-keputusan WTO akan tetapi pemerintah dengan gagahnya mengajukan diri sebagai tuan rumah WTO. “Misalnya terkait dengan kebijakan subsidi pangan. Hampir seluruh negara-negara maju anggota WTO tidak menjalankan kebijakan tersebut karena negara-negara tersebut mengetahui jika dicabut subsidinya maka krisis pangan akan terjadi di negara-negara mereka. Akan tetapi dengan gagahnya Indonesia mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah yang artinya mendukung kebijakan subsidi terhadap pertanian,” ucapnya.

Menurut dia, jika mendesak pemerintah untuk keluar dari anggota WTO sangatlah mustahil. Pasalnya rezim Presiden SBY ingin dikenal baik oleh negara-negara lain meskipun untuk Indonesia justru kerugikan. “Tidak akan berani untuk keluar. Ada cara yang lebih cerdas lagi yaitu berunding yang benar-benar memberikan keuntungan bagi Indonesia,” tegasnya.

Pengamat ekonomi UI Telisa Aulia Falianty, mengatakan jika pemerintah mundur dari keanggotaan WTO maka dampaknya akan begitu besar, dan implikasinya akan terkena embargo. Padahal secara fundamental ekonomi pemerintah Indonesia lagi lesu. “Memang pilihan yang sulit maju kena, mundur pun kena. Kalau pun pemerintah ingin mundur bisa dengan cara berlahan, tidak bisa serentak,” kata dia.

Mulai dari sekarang pemerintah berbenah untuk memperkuat pondasi secara fundamental ekonomi secara perlahan, meningkatkan daya saing, jika sudah mendukung baru mengundurkan diri. “Kita harus bangun pondasi kuat dulu, baru mengundurkan diri. Harusnya pemerintah bisa bernegosiasi untuk adanya dispensasi untuk beberapa sektor yang dianggap kuat,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) di Nusa Dua, Bali pada Desember mendatang tidaklah bermanfaat untuk Indonesia. “Bagaimana kita melakukan capaian dari yang kita inginkan, apa kita bisa melihat WTO sebagai manfaat? Saya nggak,” ujarnya.

Bahkan menurut Sofjan, acara-acara bertarif internasional seperti KTM WTO ke-9 akan membuat kemacetan terutama di kawasan Nusa Dua, karena tingginya arus kunjungan ke wilayah tersebut. “WTO itu cuma bikin macet. Nggak ada manfaatnya, kalau Bali itu nggak capai apa-apa kita ikut macetkan saja. Nggak ada gunanya," katanya.

Menurut Sofjan tidak ada arah yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Sofjan pesimis sebaiknya pemerintah tidak berharap terlalu banyak dari pertemuan WTO. “Seharusnya tiap WTO harus kita liat segi kepentingan nasional. Apa untung kita jadi tuan rumah. Kadang-kadang kita, saya melihat nggak tahu sebagai tuan rumah nggak tahu inginnya terus hasilnya seperti apa,” jelasnya.