NERACA

Batam - Saat ini ada sekitar 350 wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di Indonesia. Sekitar 70% lokasi eksplorasinya berada di lepas pantai. Hal ini merupakan peluang bisnis bagi perkembangan industri alat penunjang minyak dan gas khususnya subsea tree dalam negeri.

Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang P3DN dan Pemasaran Ferry Yahya mengungkap dengan semakin banyaknya industri yang memproduksi peralatan pendukung untuk sektor minyak dan gas maka diharapkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)  di sektor tersebut meningkat.

Lebih lanjut Ferry saat ini GE merealisasikan komitmennya dengan melakukan perluasan fasilitas manufaktur subsea product di Batam. Fasilitas ini akan memproduksi vertical subsea trees untuk kebutuhan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia.

Namun, Ferry juga mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk senantiasa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap program yang dijalankannya.

Dengan dimulai dari K/L, etos bangga menggunakan produk dalam negeri diharapkan dapat secara nyata konkret dan nyata diterapkan di masyarakat luas. "Sayangnya kami melihat belum semua Kementerian dan Lembaga punya kesadaran, punya kepedulian terhadap penggunaan produk dalam negeri. Mau (menggunakan) tapi kurang (maksimal). Memang perlu pengorbanan. Perlu kerja keras dan diperjuangkan bersama-sama," ujar Ferry.

Meski demikian, menurut Ferry, pihaknya mengaku tidak bisa menakar mana-mana saja Kementerian yang memiliki TKDN tinggi dan juga rendah.

Persentase TKDN suatu Kementerian, Ferry menjelaskan, hanya bisa ditakar berdasarkan per proyek pengadaan dan sifatnya beragam di setiap Kementerian. Selain itu, tingkat ketersediaan produk dalam negeri juga harus diperhitungkan dalam setiap upaya pengukuran TKDN suatu proyek kelembagaan.

"Jadi cenderung variatif ya. Meski memang kita bisa menyebut seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu TKDN-nya sudah bagus. Pipa migas, katupnya dan banyak hal lainnya sudah banyak mengandalkan produk nasional. Tapi, misalnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kami melihat masih kurang (TKDN-nya)," tutur Ferry.

Kurangnya TKDN di Kemenkes, lanjut Ferry, karena kebanyakan pengadaan barang di lembaga pimpinan Nafsiah Mboi tersebut bersifat paket sehingga kerap dianggap sulit dipenuhi oleh produk dalam negeri. Padahal jika dipilah satu per satu, Ferry meyakini ada banyak item barang yang bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri.

"Misalkan saja begini. Mereka perlu satu paket fasilitas rumah sakit. Nah kalau digabung dalam satu paket gitu,akan terlihat bahwa produk dalam negerinya belum tersedia. Misalkan alat-alat kedokterannya itu. Padahal kalau dipisah per produk, bed untuk pasien, kursi pemeriksaan, itu produk dalam negeri kita sudah punya. Dan kualitasnya nggak kalah dengan produk impor. Hanya karena pengadaannya per paket,jadi ya terpaksa semua impor," tegas Ferry.

Perekonomian Kuat

Di sisi lain, Ferry mengungkapkan perekonomian nasional akan menjadi sangat kuat jika belanja barang/jasa pemerintah dioptimalkan untuk penggunaan produk dalam negeri. Saat ini tercatat besarnya belanja modal pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013  mencapai Rp213 triliun dan belanja modal perusahaan BUMN diatas Rp1.000 triliun.

Ferry mengatakan  untuk program P3DN (program peningkatan penggunaan produk dalam negeri), Presiden RI sebenarnya sudah mengeluarkan Instruksi Presiden No 2/2009 tentang Penggunaan Produk Daalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam aturan tersebut, setiap kementerian dan lembaga didorong agar dalam setiap pengadaan barang atau jasa memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. “Penggunaan produk dalam negeri telah berhasil mendorong peningkatan kinerja industri yang pada akhir tahun lalu tumbuh 6,40%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23%,” ujarnya.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, lanjutnya,  adalah tingginya serbuan barang-barang impor sebagai dampak dari implementasi berbagai perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) di tengah semangat penguatan daya saing industri dan pengamanan pasar produk dalam negeri.

Ferry menambahkan,  dalam setiap lelang penyediaan barang dan jasa pemerintah, apabila peserta lelang memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 25% maka lelang tersebut hanya akan dilakukan oleh peserta dari dalam negeri. “Kalau ada yang memiliki nilai TKDN sampai 40%, maka barang tersebut wajib digunakan,” kata Ferry.

Kementerian Perindustrian telah mengusulkan perpanjangan masa berlaku sertifikat TKDN hingga tiga tahun sebagai mendorong naiknya potensi P3DN. Tercatat, sejak dilaksanakan program sertifikasi TKDN terdapat 5.000-an perusahaan telah diverifikasi.