Pengusaha Kemasan Plastik Keluhkan Pembelian Bahan Baku Pakai Dolar - Pemerintah Dituntut Turun Tangan

NERACA

Jakarta - Pelaku industri kemasan plastik berkeluh kesah. Hingga kini mereka harus menanggung pembelian bahan baku dengan menggunakan mata uang dolar. Padahal, penjualan produk mereka yang antara lain ditujukan kepada industri makanan atau minuman masih dibayar dalam bentuk rupiah.

"Yang menjadi masalah kita sebenarnya pembayaran ini menggunakan dolar. Walaupun beli dari lokal juga seperti itu. Ini kendala terbesar kita," ujar Ketua Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas) Felix S. Hamidjaja di Jakarta, Selasa (12/11).

Dia menjelaskan, hal ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 1989 lalu. Sebanyak 80% transaksi bahan baku menggunakan dolar. Tak cuma bahan baku impor, pembelian dengan mata uang dolar juga berlaku bagi bahan baku dari lokal.

Menurut Felix, hal ini terjadi karena pada industri hulu yang menyediakan bahan baku bagi industri kemasan seperti Pertamina masih mempergunakan dolar dalam transaksi jual belinya. Hal ini dinilai mempengaruhi industri selanjutnya.

"Kalau Pertamina jual produknya ke pabrik plastik hulu dalam rupiah, makanya semuanya dari hulu ke hilir akan ikut. Pertamina saja masih membayar dalam gas dalam dolar, padahal itu berasal dari bumi Indonesia. Kita bayar dalam dolar dan jual dalam rupiah," tutur dia.

Felix mengaku telah mengeluhkan masalah ini berkali-kali kepada pemerintah, namun hingga saat ini tidak ada tindakan yang realistis dan solusi yang tepat dari pemerintah. "Sudah bertahun-tahun tetapi tidak didengar. Pemerintah tidak peduli soal hal itu," tandas dia. Industri kemasan selama ini merupakan produsen produk seperti kemasan plastik. Adapun bahan baku kemasan seperti polipropilena dan polietilena.

Hulu Hilir

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan saat ini struktur industri plastik nasional cukup lengkap dari hulu ke hilir. Namun dia mengakui, masih ada tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri tersebut. "Terbataskan kapasitas produksi akibat sebagian besar bahan bakunya seperti polipropilen dan polictilena yang masih diimpor, kurangnya kapasitas oil refinery yang menghasilkan bahan baku naphta dan kondensat untuk bahan baku industri petrokimia hulu," jelas Hidayat.

Maka dari itu, lanjut Hidayat, pemerintah akan mendorong pengembangan industri oil refinery agar terintergrasi dengan industri perrokimia dengan memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk untuk barang modal dan mendorong pengembangan SDM.

"Ini memiliki potensi pasar yang sangat prospektif baik didalam maupun luar negeri, karena selain untuk perabot rumah tangga, kan ini juga banyak digunakan untuk kemasan barang-barang kebutuhan konsumen," terangnya.

Saat ini sendiri, ada sekitar 892 industri kemasan plastik yang menghasilkan rigid packaging, flexible packaging thermoforming dan extrusion yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia."Ini dengan kapasitas terpasang sekitar 2,35 juta ton per tahun dan utilisasi sebesar 70% sehingga produksi rata-rata sebesar 1,65 juta ton," lanjutnya.

Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Alex SW Retraubun industri kemasan harus memiliki standar untuk menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar bebas, khususnya di ASEAN. "Industri kemasan juga harus memiliki standar. Intinya, semua hasil produksi dalam negeri harus memiliki standar untuk meningkatkan daya saing," katanya.

Ia mengatakan perhatian terhadap standar dan kualitas pada kemasan sangat penting, karena kemasan merupakan awal penilaian konsumen terhadap suatu barang dan menarik mereka untuk membeli. Industri kemasan, lanjut dia, selama ini didorong oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman, farmasi, maupun barang kebutuhan konsumen lainnya.

Berdasarkan bahan baku yang dipergunakan, industri kemasan dapat dibagi menjadi lima sektor yakni, kertas dan karton, plastik kaku, plastik fleksibel, kemasan logam, dan kemasan gelas atau kaca. Sebanyak 40% kemasan yang dipergunakan di Indonesia merupakan kemasan kertas dan karton, 34%kemasan plastik, 14% kemasan logam, dan 11% kemasan gelas.

Pemerintah sendiri terus mendorong perkembangan dan peningkatan daya saing khususnya industri kemasan, dengan memperkuat struktur industri hulu ke hilir, dan menurunkan tarif bea masuk bahan baku untuk yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Selain itu, juga mendorong inovasi teknologi proses produksi yang efisien dan bernilai tambah tinggi, mendorong pertumbuhan sektor industri pengguna kemasan terutama pada industri makanan, minuman dan farmasi.

Related posts