Kebijakan Radikal Atasi Macet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengungkapkan kemacetan di Jakarta sudah sangat parah sehingga wajar jika banyak keluhan dari internal maupun dari pemimpin negara-negara sahabat yang tinggal di Ibukota. Sayangnya, presiden menyatakan bahwa yang bertanggung jawab soal itu adalah kepala daerah bersangkutan, padahal pemerintah pusat juga mempunyai andil dalam kebijakan mengatasi kemacetan di kota-kota besar.

Sebenarnya Jakarta sebagai ibu kota negara sudah lama diramalkan akan terjebak kemacetan lalu lintas yang sangat parah, namun tampaknya belum ada kebijakan yang bersifat radikal yang mampu mengatasinya. Selama ini kebijakan yang ada hanya bersifat seperti “pemadam kebakaran” sehingga penanganan kemacetan tidak pernah tuntas dari waktu ke waktu.

Adalah wajar bila ada yang pro kontra terhadap kebijakan baru. Karena, untuk mengatasi suatu masalah, terutama kemacetan di jalan raya, diperlukan kebijakan yang radikal. Tanpa gebrakan radikal, maka permasalahan kemacetan di Ibu Kota tidak akan selesai sampai kapanpun.

Pernah dilontarkan gagasan penerapan sistem ganjil-genap nomor kendaraan, sehingga kendaraan yang turun ke jalan akan berkurang. Dampaknya adalah penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan, mengurangi kemacetan hingga 42%, dan diyakini dapat mengurangi polusi. Namun, pembahasan ganjil-genap ini tampaknya terbentur oleh masalah ekonomi dan sosial politik.

Persoalannya, penerapan sistem ganjil-genap harus diimbangi dengan semakin banyaknya persediaan transportasi massal di Jakarta. Sementara kondisi armada bus Transjakarta, Metromini dan Kopaja saat ini masih memprihatinkan, bahkan tidak memberikan rasa nyaman dan aman bagi penumpangnya.

Sistem ganjil-genap yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya semula akan diberlakukan sekitar Maret 2013, kini akhirnya menjadi hasil kajian yang tak berguna lagi. Padahal konsep ganjil genap itu cukup bagus apalagi dibarengi dengan pelaksanaan sistem berbayar melewati jalan tertentu (Electronic Road Pricing-ERP).

Kebijakan radikal lainnya yang cukup ampuh seperti diterapkan di Singapura, adalah memberlakukan sistem usia kendaraan yang diperkenankan beroperasi di wilayah Jakarta. Misalnya usia kendaraan (mobil dan motor) yang layak beroperasi di Jakarta maksimal 10 (sepuluh) tahun. Apabila lewat dari 10 tahun, maka kendaraan tersebut dilarang keras beroperasi di Jakarta, dan wajib dimutasi ke wilayah lain di luar Jakarta.

Tidak hanya itu. Kita juga bisa meniru Jepang untuk persyaratan memiliki mobil antara lain harus mempunyai rumah yang ada garasinya, sehingga jelas seseorang dapat memiliki mobil jika yang bersangkutan terlebih dulu mempunyai rumah yang siap dengan garasinya. Walau calon pembeli mobil mempunyai uang banyak tetapi belum memiliki rumah yang bergarasi, maka dia tidak bakal mempunyai mobil sampai kapanpun.

Gubernur DKI juga dapat meminta Kemenhub, Ditlantas Polda Metro Jaya dan PT Jasa Marga, untuk melarang truk bertonase lebih dari 10 roda atau kontainer lewat di tol dalam kota Jakarta pada jam-jam sibuk kerja mulai Pk. 06.00 sampai dengan pk. 22.00, sebagai upaya mengurangi kepadatan di jalan bebas hambatan tersebut.

Jadi, untuk mengatasi kemacetan Jakarta, Gubernur DKI tidak bisa bekerja sendirian, namun perlu dukungan political will dari Presiden, Kapolda, Pangdam, dan kementerian terkait untuk menyiapkan landasan hukum yang kuat, misalnya dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB). Jika dalam praktiknya nanti terjadi pelanggaran, maka harus disiapkan tindakan hukum yang keras untuk membuat pelaku jera melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Semoga!

Related posts