NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan berjanji akan mempermudah pengucuran kredit usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di daerah-daerah. Langkah yang dilakukan regulator industri keuangan ini yaitu meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendirikan lembaga Penjamin Kredit Daerah (Jamkreda). Dengan demikian, kesulitan para pelaku usaha untuk mendapat kredit dapat terjawab.

"Kesulitan para pelaku UMKM, terutama di daerah, karena minimnya akses kredit. Terlebih mereka pada umumnya tidak punya agunan (jaminan). Sehingga perbankan tidak berani ambil risiko," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Firdaus Djaelani, di Jakarta, Senin (11/11).

Dia juga mengaku bahwa tujuan dari pembentukan Jamkreda ini untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengajukan kredit kepada perbankan karena berperan sebagai pemberi jaminan. Dengan begitu, pihak perbankan dapat memberanikan diri untuk memberi kredit pada pelaku UMKM yang tidak memiliki agunan.

"Kalau masalahnya tidak punya agunan, ya, kita ajak Pemda membangun Jamkreda. Jadi nantinya segala kekurangan syarat untuk kredit dapat teratasi. Karena sudah ada jaminan yang diberikan oleh Jamkreda tersebut," jelas Firdaus.

Selain permasalahan minimnya agunan, persoalan tingginya suku bunga juga kerap menjadi persoalan. Padahal Pemerintah sendiri telah mendorong peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan program channeling. Namun faktanya program channeling justru dinilai kerap membuat kredit UMKM di daerah kian mahal.

"Sebetulnya program channeling itu mekanismenya bank-bank besar memberi kesiapan modal kepada bank-bank kecil cabangnya lebih menjangkau masyarakat daerah. Sementara kalau channelingnya murah tentu kredit, misalnya, di BPR juga akan lebih murah. Tapi kalau nyatanya justru jadi lebih mahal, ya, nanti kita pelajari lagi," ungkap Firdaus.

Dia mengatakan, sejatinya Pemerintah membuat skema subsidi kredit. Hal ini bertujuan untuk menekan tingginya suku bunga perbankan. "Karena pada dasarnya kita juga tidak bisa memaksa bank-bank untuk suku bunganya rendah. Karena itu kebijakan internal mereka," terangnya.

Karena saat ini Pemerintah juga belum bisa menekan tingginya suku bunga kredit, maka jalan yang terbaik yang harus ditempuh hanyalah dengan mencoba membuat UMKM sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika para UMKM sudah banyak dengan sendirinya maka dapat diharapkan para pemain pasar itu sendiri bisa menekan Pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang mendukung.

"Kalau pelakunya banyak maka suplai kredit juga memiliki potensi bisa banyak. Dengan begitu para pelaku usaha sendiri bisa menekan pemerintah dengan sendirinya untuk menekan suku bunga," tandasnya.

Ketersediaan pasar

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM dan Koperasi Kamar Dagang Indonesia, Erwin Aksa, mengatakan hal paling penting yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah ketersediaan pasar. Sementara ini pasar untuk para UMKM sendiri terbilang minim.

"Yang paling mudah untuk diterapkan yaitu pemerintah dalam pengadan barang modal dan barang jasa semestinya memanfaatkan UMKM. Tentu kontrak dangannya harus multiyears. Supaya para pelaku UMKM juga punya jaminan keberadaan pasar untuk jangka panjang," ungkap Erwin.

Dia mengatakan, dalam membuka pasar semestinya pemerintah juga mampu mendorong UMKM untuk menguasai suplai dalam negeri. Caranya dengan memberi dukungan jaringan dan teknologi. Agar para pelaku UMKM juga bisa berinovasi dalam produk-produk yang dijual.

"Sekarang jangan bicara ekspor dulu karena pasar dalam negeri kita saja sudah mulai digerus asing. Padahal itu sangat potensial untuk memajukan UMKM. Karena pasar dalam negeri sebetulnya jumlahnya juga sangat besar," tukas Erwin. [lulus]