Shadow Banking Sistemik Bagi Lembaga Keuangan - BI HARUS LEBIH WASPADA

NERACA

Jakarta - Pernyataan Bank Indonesia (BI) soal maraknya shadow banking atau lembaga kredit non bank yang tidak perlu dikhawatirkan, dan jangan ditelan mentah-mentah. Pasalnya, pengalaman krisis Amerika Serikatmenjadi pelajaran berharga bila lembaga seperti ini memiliki dampak sistemik bagi lembaga keuangan di kemudian hari.

Pengamat ekonomi FEUI Lana Soelistianingsih menilai, fenomena shadow bangking atau dikenal sebagai investment banking, bisa membahayakan sistem keuangan dalam negeri. "Yang berbahaya ketika mereka (perusahaan sekuritas, kreditur non bank) pinjam ke luar negeri. BI tidak bisa memantau neracanya, karena memang bukan wewenang BI," ujarnya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (14/7).

Menurut dia, produk lembaga keuangan yang dikelola Bapepam-LK sangat rancu dalam sistem keuangan dan bahkan shadow banking dimungkinkan tidak diatur sepenuhnya. "Memang produknya abu-abu. Bukan produk bank, tapi banyak dijual oleh bank. Biar likuiditasnya bagus, mungkin. Saya sebenarnya berharap OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bisa mengatur, tapi saya pikir juga OJK nggak bagus-bagus amat," jelasnya.

Kasus yang menimpa Bank Century, menurut Lana, merupakan satu contoh betapa produk bukan bank (produk skuritas) yang diperjualbelikan perbankan kerapkali berujung petaka. Makanya perlu ada pengaturan lembaga keuangan bank dan non bank.

"Regulasi ini penting agar pengaturan dan pengawasan sama-sama ketat antara keuangan di perbankan dan non-bank," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan guru besar FE Universitas Trisakti Prof. Dr. Sofyan S Harahap yang menegaskan, bentuk lembaga yang menyerupai bank dan sejenisnya harus dihentikan. Apa yang disampaikan BI, menurut dia, jangan terlalu gegabah.

Oleh karena itu, dia menganggap apa yang disampaikan Deputi Gubernur BI Hartadi dianggap "angin" lalu yang menyatakan shadow banking tidak perlu dikhawatirkan.

Menurut Sofyan, pemerintah sudah saatnya meninjau ulang oknum yang melakukan kegiatan perbankan di luar bank. Mengingat gencarnya pertumbuhan kreditur bukan bank yang sudah ada saat ini. ”Banyak aktivitas perbankan menurut undang-undang harus dikerjakan oleh pihak bank, tapi dikerjakan oleh industri keuangan lain. Saya tidak sependapat dengan Hartadi, ini perlu untuk dipertimbangkan,” tukas Sofyan.

Sikap menganggap ”remeh” isu shadow banking, menurut Sofyan, bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, kegiatan yang berbasis shadow banking sedikit banyak akan memengaruhi perekonomian Indonesia, terutama berpengaruh pada tingkat inflasi. ”Memengaruhi inflasi? Ya ada walau sedikit pengaruhnya, karena perputaran uang itu ada dan terjadi. Tanpa diketahui oleh bank,” tandasnya

Harus Ditindak

Menurut Sofyan, bukan pemerintah saja yang dirugikan, masyarakatlah yang lagi-lagi menjadi ”tumbal” kalau shadow banking ini benar-benar terjadi. Masyarakat bisa mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. ” Ini bisa merugikan masyarakat. Karena kegiatan-kegiatan itu tidak ada perlindungan hukumnya,”jelasnya.

Oleh karena itu, apapun dan siapapun yang melakukan kegiatan perbankan tanpa izin, harus ditindak tegas. Pemerintah tak boleh membiarkan begitu saja oknum-oknum yang saat ini bebas melakukan kegiatan tersebut.

”Saya yakin saat ini masih banyak. Jangan dibolehkan lembaga atau kegiatan apapun yang melakukan kegiatan perbankan di luar bank. Itu saja ditegakkan. Jangan ada lagi bank in bank. Sudah jelas ada undang-undangnya. Dendanya bagi pelaku bisa miliaran,” tutup Sofyan.

Sementara ekonom Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika menjelaskan, soal shadow banking semestinya semua bank mempunyai prinsip kehati-hatian, melakukan prinsip mengenal dahulu nasabah siapa sebenarnya siapa mitra bisnis. ”Artinya bank harus tahu persis dahulu produknya,”tegasnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono menilai regulasi yang akan dikeluarkan ditingkat G-20 mengenai shadow banking tidak perlu dikhawatirkan. Shadow banking di Indonesia masih dapat dikendalikan dan belum mempunyai dampak signifikan terhadap lembaga keuangan dalam negeri.

"Saya tidak bisa kasih info lebih banyak soal shadow banking khususnya isu-isu yang ada di G-20 karena belum final. Tapi memang kepada kita tidak usah terlalu khawatir soal shadow banking," ujarnya. iwan/munib/salim/bani

BERITA TERKAIT

Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut - Laporan Keuangan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Jaya Konstruksi Bagi Dividen Rp 94,58 Miliar

NERACA Jakarta – Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) bakal membagikan…

APRESIASI BAGI KARYAWAN

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto (kedua kiri) memberikan bingkisan kepada karyawan yang tetap bertugas selama Masa…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

SETELAH TERTUNDA SEJAK MARET 2018 - Peluncuran OSS Tunggu Putusan Presiden

Jakarta- Setelah tertunda pelaksanaannya sejak Maret hingga kini, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rencana peluncuran sistem perizinan terpadu secara…

PENGUSAHA KHAWATIR PERLAMBATAN EKONOMI - IMF: Perang Dagang AS-China Tingkatkan Risiko

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) mengingatkan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan perang dagang dengan China dapat meningkatkan…

BANK DUNIA TURUNKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2018 - Kebijakan “Pre-Emptive” Redam Gejolak Pasar

Jakarta-Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan pre-emptive (menyerang) dengan menaikkan tingkat suku bunga mendahului The Fed ternyata cukup efektif dalam…