NERACA

Jakarta - Pemerintah memakai skema kemitraan pemerintah dan swasta (KPS) dalam membangun kilang pengolahan minyak mentah berkapasitas 300.000 barel per hari. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Jakarta, Jumat mengatakan, pembangunan kilang akan memakai dua skenario. "Pertama adalah KPS dan kedua melalui APBN," katanya.

Menurut dia, melalui skema KPS atau "public private partnership" (PPP), maka proyek kilang akan ditender. Skema KPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan skema KPS, maka proyek akan mendapat dukungan pemerintah untuk memperkecil risiko.

Dukungan pemerintah yang diberikan menteri/kepala lembaga/kepala daerah itu antara lain berupa penjaminan, insentif, dan regulasi. Susilo juga mengatakan, pembangunan kilang APBN berkapasitas 300.000 barel per hari masih berjalan. "Pemerintah sudah menganggarkan dana APBN untuk melakukan studi kelayakan pembangunan kilang," katanya.

Mafia Minyak 

Sementara itu, Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, Indonesia saat ini sangat perlu tambahan kilang baru. "Hampir 80% kebutuhan BBM dipasok dari impor, kilang kita usianya tua-tua. Jadi kebutuhan kilang minyak sangat mendesak, apalagi dengan terus meningkatnya kebutuhan BBM seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkap Djoko.

Namun, rencana pembangunan kilang tidak mudah, karena banyak yang menentang, terutama para mafia minyak internasional. "Kilang di mana pun dibangun, termasuk di Indonesia, pasti akan ditentang para mafia minyak internasional," ujarnya.

Mengapa? karena ini akan menggantu pasar-pasar mereka selama ini. "Kalau ada kilang dibangun di mana pun itu harga minyak bergejolak, ditentang banyak mafia, karena bisa menggangu pasar mereka, terutama yang di Singapura, di Arab. Apalagi Indonesia salah satu pasar mereka karena konsumsinya besar, kalau Indonesia punya kilang tambahan tentu impornya pasti berkurang," tambah Djoko.

Contohnya seperti saat ini saja, Indonesia punya rencana membangun tiga kilang, namun ada berbagai macam kendalanya. "Kilang kerjasama dengan investor dari Saudi Aramco, Kuawait banyak sekali permintaan insentif ini, keringan ini dan banyak lagi, kilang pemerintah sekarang mengantung karena Kementerian Keuangan belum menyetujui proyek kilang ini masuk dalam proyek multiyears. Kilang ini tergantung pemerintah, pembangunan kilang jangan dilihat dari nilai ekonomis atau untung bagi investor, tetapi untuk ketahanan energi Indonesia," tandas Djoko.

 Sementara itu, Executive Director of Reformier Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pemerintah seharusnya memikirkan tata kelola yang baik. Di sektor hulu yakni dengan kebijakan yang prioritas pada meningkatkan produksi (lifting) dan mengurangi ketergantungan impor minyak mentah dengan membangun kilang minyak (refinary). Ia menegaskan, hanya ada dua pilihan untuk membangun kilang minyak. Pertama, kilang dibangun dengan dana pribadi. Kedua, menarik investor asing. “Di hulu, pemerintah harus berani keluar modal," katanya.

Ia mengatakan jika pemerintah meminta Pertamina sebagai pelaku, maka harus ada insentif, agar penambahan kilang tetap berjalan. Pri pun mengakui pengadaan kilang mendatangkan keuntungan yang tidak besar. Artinya, jika pemerintah betul-betul ingin menciptakan ketahanan energi, dukungan pemerintah harus juga tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Harusnya pemerintah buat regulasi Pertamina sebagai pelaku, tidak bisa masalah kilang dibebankan ke Pertamina, harus ada insentif sehingga running," kata dia.

Tanpa membangun kilang, ketahanan energi menjadi ihwal yang sulit. Terlebih lagi bagi negara yang sedang bertumbuh seperti Indonesia. Pri mangatakan dalam hal minyak, Indonesia bisa melirik China dan India, yang sejak 2002 sudah mengerti betapa pentingnya kilang minyak untuk mewujudkan ketahanan energi. "China dan India tumbuh dua digit, kebutuhan energi semakin besar. Dia tidak berbicara aneh-aneh, dia bikin kilang minyak," ujarnya.

Pembiayaan kilang APBN tersebut dilakukan secara tahun jamak (multi years). Biaya pembangunan kilang berkapasitas 300.000 barel per hari diperkirakan sekitar Rp90 triliun. Pemerintah membentuk tim percepatan pembangunan kilang yang beranggotakan lintas kementerian. Tim yang diketuai pejabat Kementerian ESDM beranggotakan antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian PPN/Bappenas, dan PT Pertamina (Persero).

Tim akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Pembangunan kilang mendesak dilakukan menyusul kebutuhan impor BBM yang terus meningkat, sehingga Indonesia mengalami defisit perdagangan. Saat ini, kebutuhan BBM mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari, sementara produksi dari kilang dalam negeri hanya 700 ribu barel per hari. Indonesia terakhir mengoperasikan Kilang Balongan, Indramayu, Jabar pada tahun 90-an.

Sebagai gambaran, pada 2002, kapasitas kilang minyak India sebanyak 2 juta kiloliter, naik menjadi 11 juta kiloliter. Sementara di China, dari 5 juta kiloliter pada 2002 menjadi 11 juta kiloliter. Secara total, Indonesia memiliki enam kilang yang dioperasikan Pertamina dengan kapasitas disain 1,031 juta barel minyak mentah per hari. Keenam kilang tersebut adalah Dumai, Riau berkapasitas 170.000 barel per hari, Plaju, Sumsel 118.000 barel, Cilacap, Jateng 348.000 barel, Balikpapan, Kaltim 260.000 barel, Balongan, Jabar 125.000 barel, dan Kasim, Papua Barat 10.000 barel.