Jakarta – Kalangan pengamat dan DPR mengingatkan pemerintah akan bahaya yang mengancam kemandirian ekonomi nasional di tengah upaya merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal terhadap sektor usaha yang strategis dalam waktu dekat ini. Karena dampak pelonggaran tersebut diprediksi menambah beban defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi neraca berjalan (current account).

NERACA

Seperti publik ketahui, bahwa subsektor usaha yang semula tertutup bagi asing akan dibuka penuh 100% yaitu pelabuhan, bandar udara, terminal barang, terminal darat dan periklanan. Sedangkan subsektor lainnya yang akan dilonggarkan a.l. lembaga keuangan, farmasi, telekomunikasi dan wisata alam.

Kepala BKPM Mahendra Siregar mengakui pihaknya dalam waktu dekat akan mengajukan draf revisi Peraturan Presiden No 36/2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski dilepas ke asing, menurut Mahendra, pembukaan larangan itu masih dibatasi. Misalnya untuk bisnis periklanan, porsi asing hanya dibatasi maksimal 51% dan dibatasi khusus investor asal ASEAN, karena terkait dengan pakta perjanjian kawasan ASEAN.

Selain itu, kenaikan porsi kepemilikan asing dalam industri farmasi semula 75% akan ditingkatkan menjadi 85%, dan wisata alam semula 49% melesat menjadi 70%. Khusus untuk sektor transportasi, menurut Mahendra, yang dibuka buat asing adalah pengelolaannya. Sedangkan kepemilikannya masih di bawah naungan Pelindo dan Angkasa Pura.

Sebelumnya pemerintah melalui PP No 29/1999 telah membuka kepemilikan saham bank umum hingga maksimal 99% oleh WNA atau lembaga asing. Setelah perjalanan waktu lebih 15 tahun terakhir, kondisi kepemilikan asing di perbankan nasional tersebut tetap tidak berubah.  

Dijajah Asing

Menurut pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha,  ekonomi Indonesia saat ini dijajah asing. Menurut dia, istilah ini dapat menggambambarkan banyaknya asing yang menguasai sektor ekonomi Indonesia sehingga pemerintah tidak lagi mampu mengatur negaranya sendiri.
"Pemerintah sudah tidak punya kuasa lagi atas Indonesia. Sehingga yang punya uang banyak yang dapat mengatur negara ini", ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan, dibukanya pasar dan kran bagi asing secara terus menerus akan menipiskan cadangan devisa negara. Karena akan membuat utang Indonesia semakin banyak, yang harus dibayarkan oleh devisa negara. "Kondisi ini sangat berbeda dengan China yang mengusahakan industrinya tersebar ke semua negara dan membatasi barang yang masuk ke negaranya", katanya.

Selain itu, dia juga menilai kondisi perekonomian saat ini mirip tahun 1998. Dimana pada 1998, pemerintah benar-benar tidak punya uang dan IMF turun tangan untuk menolong. Tetapi, saat ini asing diberikan “karpet merah” untuk investasi di Indonesia yang dampak tidak langsungnya adalah asing menjadi pengendali negara Indonesia.

"Memang dapat dikatakan pemerintah tidak punya akal untuk mengendalikan ini semua karena sudah tidak punya uang lagi. Sehingga pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa", katanya.

Dia menambahkan, sekalipun pada Pemilu 2014 terpilih presiden yang disukai rakyat dan asing, tidak akan berdampak pada perekonomian bangsa. Dampaknya hanya akan dirasakan secara politis saja. "Jika pemerintahan mendatang dapat berhemat produk impor dan rakyat mau menggunakan produk dalam negeri, akan membantu pemerintah kembali memiliki kekuasaan atas negara Indonesia", jelas dia.

Tetapi pada realisasinya sulit, karena pemerintah telah diwarisi budaya mengimpor segala sesuatu dari luar, karena negara lain telah memiliki kekuasaan atas negara ini. Dia menyebutkan, barang mewah dan yang tidak perlu serta tersedia di dalam negeri tidak perlu lagi diimpor.

Pengamat ekonomi UGM Hendri Saparini mengungkapkan, sebaiknya pemerintah mempunyai tujuan yang jelas di dalam pembukaan investasi di dalam negeri. Karena, kalau salah pembukaan investasi dapat membahayakan untuk industri didalam negeri dan yang lebih penting lagi, investasi yang masuk ke sini harus bermanfaat untuk negeri ini.

"Pembukaan investasi asing memang cukup bagus. Namun, harus berdasarkan atas strategi ekonomi yang jelas, terutama demi kepentingan nasional. Selama ini pemerintah tak punya strategi, pemerintah hanya sekadar berpikir mendorong investasi. Jadi membuka selebar-lebarnya akses dan seolah-olah ada pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak mengerti arahnya ke mana,"ujarnya.

Lebih lanjut Hendri memaparkan sebaiknya pemerintah harus punya referensi strategi pembukaan investasi. Kita membuka dan menutup itu terpisah dari rencana strategis karena kita memang tidak punya rencana yang komprehensif. 

"Pemerintah acap kali telanjur membuka akses asing di sejumlah bidang usaha dan baru di kemudian hari menyadari ada permasalahan. Ini, misalnya terjadi di sektor perbankan.Saat keran liberalisasi sektor perbankan dibuka tahun 1998, banyak investor Malaysia dan India masuk. Konsekuensinya, rencana bisnis ditentukan pihak asing. Sementara pengaruh pemerintah dalam mengajak bank mendorong kepentingan nasional menjadi minim,"ujar Hendri.

Menurut Hendri, sebaiknya DNI bisa dibuat lebih spesifik disandingkan dengan insentif yang tepat, termasuk dalam hal lokasi penanaman modalnya. Dengan demikian, insentif, DNI, kepentingan swasta ataupun nasional sinkron. Tanpa itu, apalagi nihil strategi, yang terjadi adalah kerugian kepentingan nasional,"tegas Hendri.

China misalnya, kata Hendri, membutuhkan waktu sembilan tahun untuk meliberalisasi sektor perbankan dan keuangan. Sektor keuangan diletakkan sebagai pendukung sektor riil.
"Dengan demikian, strateginya adalah menguatkan sektor riil dulu. Ini yang tidak terjadi di kita. Kita liberalisasi keuangan dulu. Riil baru belakangan,” pungkas Hendri.

Pengamat ekonomi Indef Eko Listyanto mengatakan,  dengan terbukanya beberapa investasi oleh asing akan memberi dampak yang cukup signifikan. Salah satunya adalah meningkatnya investasi asing di dalam negeri. "Dampaknya investasi asing bakal menggeliat di dalam negeri. Terlebih dengan kondisi pasar Indonesia yang sangat potensial," ujarnya.

Menurut dia,  terbukanya DNI bagi investor asing untuk masuk tidaklah sangat mendesak. "Terbukanya DNI tidak urgent. Terlebih lagi, kalaupun invetasi dapat meningkat namun keuntungannya lebih banyak dinikmati pemodal asing, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan banyak berdampak pada pengurangan kemiskinan," ucapnya.

Terhadap neraca perdagangan, lanjut Eko, potensi peningkatan defisit neraca perdagangan bisa cukup lebar. Pasalnya dengan peningkatan investasi maka akan semakin banyak barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri. "Barang-barang modal akan banyak masuk karena investasi asing akan membawa masuk barang-barang khususnya mesin-mesin produksi berteknologi," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana mengatakan sikap pemerintah yang membuka keran kepemilikan asing untuk berinvestasi sektor strategis melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) janganlah membahayakan kepentingan nasional. Pemerintah harus mengatur kepemilikan sektor-sektor yang menjadi prioritas kepentingan nasional sehingga sektor usaha strategis tidak dikuasasi oleh asing.

"Kita bukanlah anti terhadap investasi asing melainkan kepentingan nasional harus menjadi prioritas terpenting dalam berinvestasi. Janganlah kepentingan nasional dikorbankan untuk memenuhi investasi yang akan masuk ke Indonesia," kata dia.

Menurut dia, dalam berinvestasi, bukan hanya masalah kesempatan ekonomi, namun pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan risiko jaringan usaha dan keamanan nasional. Kemudian investasi yang masuk harus juga sebanding atas manfaat yang diterima oleh Indonesia, apalagi selama ini investasi asing yang masuk ke Indonesia lebih besar cost nya daripada benefit nya.

"Investasi yang masuk harus bermanfaat bagi masyarakat dan harusnya pemerintah merumuskan terlebih dahulu kebijakan apa yang ditempuh dalam menerima investasi asing," ujar Erik.

Dengan adanya investasi asing yang masuk, lanjut Erik, akan terjadi liberalisasi bidang usaha semakin lebar. Semestinya pemerintah Indonesia belajar dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang menerapkan sistem liberalisasi dimana sistem ini dianggap gagal serta membuat negara tersebut mengalami krisis. nurul/bari/iwan/mohar