Wahai Para Menteri, Fokus Kinerja

Badan Pusat Statistik (BPS) pekan lalu merilis kondisi melambatnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal III-2013 yang hanya tumbuh 5,62% , lebih rendah dibandingkan kuartal II-2013, PDB masih tumbuh 5,83% (year on year). Jelas ini mencerminkan belum optimalnya kinerja Kementerian dan lembaga negara (K/L) mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Apalagi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal-III tahun ini adalah konsumsi rumah tangga yang memegang porsi sekitar 58%. Padahal dilihat per sektor, pertumbuhan tertinggi dialami sektor pengangkutan dan komunikasi yang naik 10,46%, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan tumbuh 8,09%, dan konstruksi sebesar 6,24%. Bukankah ini memperlihatkan paradoks pertumbuhan?

Memang benar, penurunan pertumbuhan PDB kuartal III lebih disebabkan belum kuatnya investasi, menurunnya laju konsumsi rumah tangga, serta perlambatan ekspor. Konsumsi rumah tangga melambat karena menurunnya daya beli akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan melejitnya inflasi. Sedangkan ekspor melambat karena harga komoditas yang menjadi andalan ekspor nasional belum kunjung membaik.

Namun yang perlu dicermati sekarang, adalah berkurangnya kontribusi sektor manufaktur dalam struktur PDB. Peran sektor manufaktur yang pernah mencapai 27% terus menurun dan saat ini sekitar 23,11%. Penurunan ini merupakan indikasi adanya deindustrialisasi, atau semakin tergencetnya industri padat karya oleh gempuran barang impor, sebagai dampak dari perjanjian perdagangan bebas.

Pemerintah juga tampaknya mendukung era liberalisasi perdagangan itu. Karena BKPM baru-baru ini merilis akan kembali melonggarkan batasan kepemilikan asing di sejumlah sektor strategis seperti pelabuhan, bandar udara, terminal barang dan periklanan, melalui revisi daftar negatif investasi (DNI).

Kita tidak tahu latar belakang pemikiran pemerintah mencari jalan keluar seperti itu di tengah situasi perlambatan ekonomi saat ini. Padahal, dampak dari perlambatan ekonomi cukup fatal. Tingkat pengangguran meningkat. Pada Agustus 2013, angka pengangguran naik menjadi 7,39 juta (6,25%) orang, dari posisi 7,24 juta orang (6,14%) pada Agustus 2012.

Yang merisaukan lagi, penurunan jumlah tenaga kerja terjadi pada sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan serta sektor padat karya industri manufaktur. Padahal, kedua sektor tersebut menjadi andalan penyerapan tenaga kerja. Ini pertanda lampu kuning bagi pemerintah. Perlambatan PDB juga diperkirakan memicu kenaikan angka kemiskinan, yang tinggal menunggu BPS mengumumkan data terbaru.

Kita semua tahu bahwa proses perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah sesuai prediksi dari berbagai lembaga internasional. Bahkan, penurunan pertumbuhan ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah dan Bank Indonesia. Seperti publik ketahui, BI sengaja mengerem pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan BI Rate yang berdampak kenaikan suku bunga perbankan membuat sektor riil susah bergerak.

Adapun memburuknya pertumbuhan disebabkan oleh membengkaknya defisit transaksi berjalan yang mencapai 4,4% dari PDB. Defisit transaksi berjalan, yang dipicu oleh defisit neraca perdagangan Indonesia akhirnya mengancam stabilitas makroekonomi, karena membuat nilai tukar rupiah melemah dan inflasi meningkat akibat imported inflation.

Lalu pemerintah dan BI kembali meluncurkan sejumlah kebijakan stabilisasi yang bertujuan untuk menyehatkan defisit transaksi berjalan. Tetapi dampaknya, pertumbuhan ekonomi dikorbankan, karena pemerintah dan BI lebih mengutamakan stabilitas. Kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) dibarengi dengan kebijakan loan to value (LTV) membuat ekspansi kredit secara umum melambat dan penyaluran kredit perbankan mulai menyusut secara alami.

Seharusnya pemerintah dan BI sadar, penyakit utama perekonomian saat ini adalah defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan yang idealnya diobati dengan pembenahan internal sektor riil, jangan mengorbankan jalur moneter yang berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Related posts