Penerapan Otonomi Daerah Perburuk Ekonomi Indonesia

NERACA

Jakarta - Penerapan sistem otonomi daerah yang dilakukan sejak era reformasi dimulai, telah membuat ekonomi Indonesia terpuruk. Hal tersebut dikarenakan berbagai kebijakan yang dipegang oleh setiap daerah dilakukan dengan sewenang-wenang.

"Setelah reformasi tahun 1998, demokrasi dan otonomi diterapkan, ekonomi Indonesia terpuruk. Kalau harusnya ekonomi tumbuh 8-9%, sekarang cuma 6-7%. Jadinya 2% dikorbankan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dalam dalam Diskusi bertajuk "Pilkada dalam Konteks Otonomi Daerah" di Jakarta, Jumat (8/11).

Pemimpin-pemimpin di daerah, lanjut Sofjan, sering membuat peraturan seenaknya yang menguntungkan pihaknya. Hal mengkibatkan pengusaha dan rakyat pun menjadi pihak yang dirugikan."Peraturan daerah itu selalu dimanfaatkan, kalau mereka tidak suka dibuat seperti ini, kalau mereka tidak suka, dibuat seperti itu," ujar dia.

Dia pun membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara lain. Vietnam yang merdeka setelah Indonesia, memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari Indnesia."Negara kita ini terlalu sibuknya berdemokrasi, berotonomi, akibatnya gagal dalam mengurus ekonominya," imbuh Sofjan.

Solusinya, tambah Sofjan, tidaklah harus merombak habis sistem otonomi dan menggantinya dengan sistem yang lain. Menurut dia, sistem otonomi masih banyak juga mengandung hal-hal yang positif. Oleh karena itu, perbaikan seperti pengetatan pengawasan, sistem otonomi masih bisa diperbaiki.

"Misalnya, 25.000 dari 27.000 peraturan daerah kita harusnya dicabut karena melanggar. Kita sudah laporkan itu ke pemerintah pusat, tapi sepertinya mereka enggak ada waktu untuk melakukan pengecekan," tandas dia.

Menurut dia, Pemilihan umum kepala daerah pada era otonomi daerah menelan biaya besar, tetapi belum mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kalangan pengusaha menilai keberhasilan otonomi daerah tidak lebih dari 15%. Kemudian sekitar 85% otonomi daerah bisa dikatakan gagal karena tidak membawa kemajuan bagi daerahnya dan masyarakat setempat. Sebagian besar anggaran daerah dihabiskan untuk keperluan pegawai dan tidak dialokasikan untuk pembangunan.

"Masalah utama kegagalan otonomi daerah terletak pada pemimpin di daerah yang bersangkutan," imbuh Sofjan.

Padahal, menurut Sofjan, kalau pemimpin di daerah berperilaku baik maka daerah tersebut akan maju karena pengusaha akan mendukung melalui proses usaha. Menurut dia, pengusaha yang tak baik tersebut adalah sering mengeluarkan perda yang menghambat dunia usaha.

"Pemimpin yang tidak baik biasanya menganggu pengusaha dengan mengeluarkan perda," tutur Sofjan.

Lebih lanjut, Sofjan mengatakan, perda memang diperlukan namun itu perlu dijalankan dengan benar. Dia mengungkapkan dalam membuat kebijakan, pengusaha tidak pernah dilibatkan.

"Kita tahu-tahu hanya disuruh mengikuti peraturan tanpa mendengarkan kemauan pengusaha," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, ketidakpuasan terhadap otonomi daerah tidak serta-merta bisa ditimpakan pada mekanisme pilkada. Yang salah bukan sistem pemilihannya, melainkan kinerja kepala daerah dan jajarannya.

"Namun, menyalahkan pilkada memang lebih mudah karena itulah yang paling mudah diakses," tambah dia.

Tujuan yang baru tercapai dalam pilkada, lanjut dia, hanya sebatas memilih kepala daerah. Namun, tujuan umum pilkada, yakni untuk keterwakilan politik, integritas politik, dan pemerintahan yang efektif, belum tercapai.

Kemudian dia menyarankan agar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara serentak. Langkah itu bisa menghemat anggaran dan memperbesar partisipasi masyarakat dalam pemilu.

"Pemilu kita berbiaya tinggi. Memang berbiaya tinggi dan terlalu sering. Pelaksanaan pilkada itu, kalau diambil angka statistik, setiap tiga hari sekali pada tahun 2010 ada pemilihan kepala daerah. Entah itu kepala daerah kabupaten kota, maupun kepala daerah provinsi. Belum lagi ada pemilu legislatif, belum lagi ada pemilu presiden. Biaya untuk membayar penyelenggara juga tinggi," jelas Titi.

Titi pun menilai, masyarakat saat ini telah bosan dengan jadwal pilkada yang padat dan berdekatan."Jadwal musti diatur dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat bisa melaksanakan pemilihan secara baik dan benar," tambah dia.

Related posts