Jakarta –  Terhitung Oktober 2013 lalu, masa kontrak kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan konsorsium investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd (NAA) di proyek Inalum akan berakhir. 

"Setelah masa kontrak berakhir, otomatis Inalum menjadi BUMN, karena 100 persen sahamnya dikuasai negara," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta, Selasa (16/4). Menurut Dahlan, Inalum akan menjadi BUMN yang ke-143. Menurut dia, dengan dikuasai pemerintah, status Inalum tidak diambilalih, tetapi  sudah benar-benar beralih menjadi BUMN. "Jadi, ini bukan pengambilalihan, tetapi sudah menjadi BUMN," kata mantan Dirut PLN ini.

Tetapi hingga saat ini eksekusi belum juga dilakukan, Soal lamanya waktu akuisisi inalum ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tidak mengkhawatirkan lamanya proses pengambilan kesepakatan nilai aset PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), dengan Nippon Asahan Alumunium (NAA), Jepang.

Karena menurut dia, hal terpenting saat ini adalah Inalum sudah ada di tangan negara sehingga perusahaan hilir yang memproduksi alumunium tersebut dapat dikelola oleh pemerintah. Meskipun eksekusinya sendiri masih belum ada kejelasan.

"Tidak apa lama. Saya tidak masalah kan hal tersebut. Yang penting perusahaannya sudah di tangan negara," ucap Dahlan, Rabu (6/11).

Dikatakan Dahlan, pemerintah saat ini fokus menunggu audit Badan Pemeriksa Keungan Pembangunan (BPKP) terkait nilai aset Inalum. Pemerintah menghindari proses arbitrase dalam menjalankan kesepakatan nilai aset Inalum. (ahm)