<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Jakarta - Bank Indonesia (BI) baru-baru ini menyatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke tiga 2013 sebesar 5,62 persen (yoy), itu artinya pertumbuhan  ekonomi Indonesia saat ini sudah sesuai apa yang telah diperkiraank.

Berdasarkan keterangan mereka, perlambatan ekonomi terutama bersumber dari belum kuatnya investasi akibat menurunnya pertumbuhan investasi bangunan dan masih lemahnya investasi non-bangunan.

Selain itu, net ekspor juga masih lemah akibat masih kuatnya impor. Sementara itu, konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah menunjukkan peningkatan.

Sebagai informasi, defisit perdagangan Indonesia hingga Juni  tercatat US$ 2,5 juta, lalu cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia sejak akhir 2012 hingga Juli 2013 juga kian berkurang, dari US$112 miliar menjadi US$92,7 miliar.  Apalagi sekarang  motor penggerak ekonomi seperti ekspor non migas dan investasi menghadapi tantangan yang berat, karena pelemahan ekonomi global dan kebijakan pemerintah yang dianggap belum pro growth  dan pro poor.

Di sisi lain, defisit neraca perdagangan barang dan jasa yang semakin membengkak dan dari sisi keuangan negara, APBN juga selalu defisit dengan nilai yang cenderung terus meningkat.  Sekarang bukan twin deficit, namun menghadapi quarto deficit  dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga perlu kebijakan terobosan supaya prospek pertumbuhan dan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Bank Indonesia memandang perlambatan ekonomi domestik adalah hasil dari kebijakan stabilisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam membawa pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih sehat dan seimbang.

Dengan perkembangan hingga kuartal ketiga 2013, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 masih dalam kisaran proyeksi sebelumnya di 5,5-5,9 persen.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2013 mencapai 5,62 persen (yoy) atau lebih rendah dari angka triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,81 persen.

Sehingga, secara kumulatif pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga triwulan III 2013 dibandingkan periode yang sama tahun lalu tumbuh sebesar 5,83 persen. (ahm)

Hatta: DNI Belum Capai Final

Kamis, 07 November 2013 14:16 wib

Petrus Paulus Lelyemin - Okezone

Browser anda tidak mendukung iFrame

Menko Perekonomian Hatta Rajasa. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru. Meski demikian, keterangan yang disampaikan ini merupakan draft yang masih harus dibahas lagi oleh lembaga terkait.

"Ini kan suka seakan-akan sudah diputuskan. Itu usulan yang dibahas BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dunia usaha, kemudian diusulkan pada eselon untuk dibahas, lalu kemudian dibawa ke rakor," tutur Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Dia melanjutkan, hasil rapat koordinasi telah dikembalikan lagi untuk dibahas lebih dalam untuk kemudian nanti diputuskan. "Itu kan yang berkembang  dari usulan  Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Kadin (Kamar Dagang Indonesia), BKPM. kan tidak diputuskan.

Penegasan Hatta ini menyusul pemberitaan beberapa media yang menurut dia telah memberitakan seakan-akan revisi DNI telah diputuskan. "Jadi enggak boleh dikatakan kita sudah buka untuk asing. Wong belum ada keputusan. Gimana coba?," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi merevisi DNI. Kepala BKPM, Mahendra Siregar menyatakan hasil tersebut masih dalam bentuk draft dan masih akan didalami untuk kemudian dibahas lagi dalam rakor selanjutnya sebelum disampaikan ke presiden.