PENYEBAB BURUH TAK SEJAHTERA

Harga Kebutuhan Primer Tak Terkendali

Banyak pihak menyatakan rendahnya tingkat kesejahteraan para buruh di Indonesia bukan semata-mata dipicu oleh upah yang minimum. Tapi, justru diakibatkan oleh gejolak harga-harga yang cenderung tak terkendali.

Mengapa harga-harga kebutuhan dasar masyarakat terutama kaum buruh menjadi tak terkendali? Penyebabnya karena penyediaan barang-barang kebutuhan pokok itu diserahkan ke mekanisme pasar. Pemerintah yang sudah tergiur menjadi negara liberal lebih percaya, mekanisme pasar mampu menyejahterakan rakyat banyak.  

Tapi, pada kenyataannya, nyaris tiap tahun kaum buruh bergejolak menuntut kenaikan upah. Padahal, diyakini,  berapapun kenaikan upah itu dituruti, mereka tetap saja tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. “Dulu, di era Orde Baru, dengan gaji kecil masih bisa menabung, sekarang, dengan gaji besar pun tak tersisa sedikit pun buat menabung,” kata sosiolog Musni Umar dari Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hiayatullah.

“UMP naik berapapun tak akan mampu menolong pekerja, karena harga sembako terus membumbung ak terkendali,” kata Musni. Menurut dia, sangat disesalkan ketika pemerintah hanya karena ingin bermanis-manis di hadapan negara-negara barat, lalu menyerahkan seluruh kebutuhan atau hajat hidup orang banyak ke mekanisme pasar.

Yag terjadi adalah, nyaris sepanjang waktu harga tak terkendali, di antaranya karena dikondisikan stok barang tak pernah mencukupi permintaan. Alhasil, ditempuhkan kebijakan darurat yang bernama impor. Pemerintah, kata Musni, lengah karena tak mempersiapkan mobilisasi produksi kebutuhan bahan pokok agar tak tergantung pada mekanisme impor.

“Kini saatnya, pemerintah tak perlu malu untuk kembali menjadi pengendali barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Musni lagi. Yang mendesak untuk dikendalikan pemerintah saat ini adalah sembilan bahan pokok (sembako).

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/mpp/kep/2/1998 tertanggal 27 Februari 1998, yang dimaksud dengan sembako adalah beras dan sagu, jagung, sayuran dan buah-buahan, daging (sapi dan ayam), susu, gula pasir, garam beryodium, minyak goreng dan margarine, serta minyak tanah atau gas elpiji. Menurut Musni, kebutuhan lain yang juga mengangkut hajat hidup orang banyak, terutama kaum bawah lainnya adalah air bersih, listrik, juga sarana transportasi.

Musni menyontohkan, di Malaysia, dengan uang 3 Ringgit Malaysia (RM) atau setara dengan Rp 10 ribu, sudah bisa makan kenyang di kantin. Sedangkan di Jakarta, sekali makan siang di kaki lima sekalipun tak cukup hanya Rp 10 ribu.

“Berapa kali harga gula dan beras naik, juga susu dan minyak goreng, apalagi kedelai yang mayoritas impor,” kata Musni yang juga direktur eksekutif Institute for Social Empowerment and Democracy (Insed).  Padahal, di Singapura, pemerintahnya tak malu  tetap mengendalikan harga sembako. Itu sebabnya, di sana harga-harga tergolong murah dilihat dari pendapatan per kapitanya. Dia menyontohkan, uang sen dolar Singapura masih ada harganya. Sebaliknya, uang pecah Rp 500 apalagi Rp 100 nyaris tak ada harga, tak cukup untuk dibelanjakan barang.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Menurut dia, tuntutan buruh untuk kenaikan upah yang tinggi itu akan sia sia saja. Sebab, kenaikan upah buruh tak akan pernah mampu mengejar gejolak harga barang dan kebutuhan masyarakat.

"Kenaikan upah tidak berarti karena harga barang juga terus meningkat. Setiap kenaikan upah selalu diiringi kenaikan harga. Dalam hal ini, pemerintah telah gagal dalam menjaga harga," kata Sofjan yang dihubungi secara terpisah. Karenanya, kata Sofjan, setiap unjuk rasa para buruh tak tepat jika ditujukan ke pengusaha atau perusahaan, tapi harusnya ke pemerintah. (saksono)