NERACA

Jakarta – Di tengah laju kenaikan harga yang kian kencang, upaya para buruh meraih kecukupan hidup dengan menuntut kenaikan upah yang setinggi mungkin sepertinya akan sia-sia. Lihatlah, misalnya, dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 yang ditetapkan sekitar 40%. Alih-alih buruh sejahtera, kenaikan UMP justru nyaris tak berguna ketika harga-harga seluruh kebutuhan pokok naik tak kalah tinggi. Itu sebabnya, demo buruh lebih tepat diarahkan kepada pemerintah untuk menurunkan harga seluruh kebutuhan primer ketimbang menuntut kenaikan upah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengatakan selama ini, tuntutan buruh untuk kenaikan upah yang tinggi akan sia sia saja, ketika pemerintah tidak bisa menjaga gejolak harga kebutuhan dan barang yang ada dimasyarakat. "Kenaikan upah dinilai tidak berarti karena harga barang juga terus meningkat. Setiap kenaikan upah selalu diiringi kenaikan harga. Pemerintah disebut gagal dalam menjaga harga," jelas Sofjan saat dihubungi Neraca, Rabu (6/11).

Hal senada diakui anggota Komisi IX DPR Hang Ali Saputra Syah Pahan. Dia mengatakan, kenaikan upah buruh yang selalu diiringi kenaikan harga komoditas pangan dan harga-harga kebutuhan pokok yang lain tentu saja tidak akan pernah membuat buruh hidup layak. “Harusnya setidaknya ada itikad dari pemerintah untuk menurunkan harga-harga komoditas pangan, atau sembilan bahan pokok, sehingga masyarakat tidak terlalu menjerit untuk masalah pangan” ujarnya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah bisa menekan biaya produksi sektor industri. Caranya, pemerintah harus mampu menyediakan infrastruktur yang menunjang. “Kalau pemerintah mampu memberikan fasilitas yang bagus buat industri nasional, pasti pengusaha juga bisa menekan biayanya, dan adanya kenaikan upah buruh tidak menjadi probelem yang terlalu mendasar,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai pemerintah hanya sebagai penonton pertarungan antara pengusaha dan buruh terkait pro kontra penetapan UMP yang terulang setiap tahun. Alasannya kenaikan UMP setiap tahun selalu dibarengi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Pemerintah sekarang hanya melihat buruh dan pengusaha bertarung dan ini tidak sehat. Negara tidak pernah hadir dalam bentuk subsidi atau bantuan apapun kepada pengusaha dan buruh agar lebih kuat terutama menopang perekonomian nasional," kata Timboel.

Menurut dia, biaya kebutuhan hidup yang terus naik dan harus ditanggung para buruh sebagai bentuk minimnya keberpihakan pemerintah kepada buruh. "Buruh itu perlunya upah riil bukan upah minimum. Buruh tidak perlu naik yang namanya upah minimum tetapi sekarang harga cabai Rp 50.000/kg, harga tarif bus naik Rp 50.000/hari, buat apa upah buruh besar kalau harga-harga naik. Bagaimana peran Anda pemerintah? Negara ini bisa menjadi G20 karena kita yang menyumbang domestik bruto. Dimana peran negara. Negara harus turun, sistem pengupahan tidak akan selesai kalau negara tidak turun," imbuhnya.

Lebih dari itu, Timboel meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melihat nasib para buruh. Pernyataan Presiden SBY soal upah buruh murah sudah berakhir justru dipertanyakan oleh para buruh. "Kemarin Pak SBY mengatakan era upah buruh murah berakhir tetapi tidak konkret apa yang sudah dilakukan. Bagaimana peran negara? Sistem pengupahan kita ke depan pemerintah harus ikut sama seperti di China. Buruh juga membayar pajak kok bukan hanya pengusaha," katanya.