Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2013 hanya 5,62% (year on year-yoy). Pertumbuhan ini kian melambat ketimbang pencapaian di triwulan II yang mampu mencapai 5,8%. Lebih parahnya lagi, capaian pertumbuhan juga lebih rendah dalam tiga tahun terakhir secara yoy. Pada triwulan III-2012 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,16%, kemudian triwulan III-2011 (6,49%) dan tahun 2010 mencapai 5,81%. Sedangkan triwulan III-2009 pertumbuhan tercatat sebesar 4,27%.

NERACA

Tak hanya itu, BPS juga mencatat jumlah pengangguran terbuka telah mencapai 7,39 juta orang (per Agustus 2013) atau meningkat sebesar 6,14% (7,24 juta orang) dibandingkan periode yang sama 2012. “Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2012 sebesar 6,14% atau 7,24 juta orang. Februari 2013 sebesar 5,92% atau 7,17 orang. Agustus 2013 sebesar 6,25% atau 7,39 juta orang,” ungkap Kepala BPS Suryamin di kantornya, Jakarta, Rabu (6/11).

Masalah tidak berhenti disana. Pekan lalu, BPS juga memaparkan data neraca perdagangan (Jan-Sept) mengalami defisit mencapai US$6,26 miliar. Hal itu karena tidak berimbangnya antara ekspor yang hanya sebesar US$3,48 miliar sementara impor sebesar US$9,74 miliar.

Terkait indikator-indikator ekonomi itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati menilai, pemerintah bekerja tetapi tidak efektif karena tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat didorong naik, sektor industri saja tidak bisa tumbuh.

“Jika dari data BPS pengangguran meningkat karena ada penambahan tenaga kerja baru, sementara jumlah lapangan pekerjaan tidak memadai. Banyak sektor industri yang minus, tutup dan relokasi”, ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Selain itu, paket kebijakan yang berubah-ubah dan tidak ada realisasi dari pemerintah semakin mempertegas kerja pemerintah yang tidak efektif. Eni menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hanya retorika semata. “Sektor riil saja tidak dapat didorong untuk tumbuh, apalagi ekonomi secara menyeluruh?”, ujar dia.

Eni menambahkan, dalam pemerintahan, dari tingkat bawah hingga presiden, banyak posisi elit yang memiliki double job sehingga tidak fokus lagi pada urusan pemerintahan. Seperti di tingkat kementerian banyak yang dari partai dan mencalonkan diri dalam Pemilu 2014. “Di tingkat elit, mereka punya double job yaitu untuk kepentingan partai dan dirinya jelang pemilu 2014 dan urusan pemerintahan. Sehingga saat ini tidak fokus lagi untuk urusan pemerintahan”, ungkap dia.

Sebenarnya, pemerintah telah punya senjata ampuh yaitu paket kebijakan dalam menghadapi pelemahan ekonomi tersebut. Antara lain, kebijakan menurunkan impor migas dengan mengganti biodiesel, memberikan insentif, menjaga daya beli masyarakat. Dan paket terakhir adalah kemudahan berusaha.

Akan tetapi, menurut pengamat ekonomi Iman Sugema, masalah-masalah ekonomi yang mendera Indonesia sudah cukup parah. “Masalah di Indonesia terlalu besar. Pemerintah sebenarnya mengetahui jalan keluarnya akan tetapi sampai sekarang belum juga direalisasi. Misalnya masalah ekspor impor, seharusnya pemerintah menghadang impor dan meningkatkan ekspor akan tetapi tidak ada upaya menuju kesana,” ujarnya.

Iman juga menjelaskan, paket kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tidak bisa langsung dirasakan efeknya. “Paket-paket tersebut tidak bisa langsung dirasakan seperti yang pernah diungkapkan oleh pemerintah, karena paket-paket tersebut sifatnya jangka menengah. Jadinya jangan mengharapkan bisa langsung dirasakan efeknya,” imbuh dia.

Sementara di mata Direktur  Institute for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng, sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, dari isi dan fokusnya memang untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional tapi gagal. Dan saat ini pemerintah sudah menyiapkan paket kebijakan ekonomi baru. Tapi, bisa diindikasikan tidak akan merubah dan menjadikan ekonomi nasional akan lebih baik, karena memang saat ini menjelang akhir jabatan kinerja pemerintah menurun.

“Apapun yang akan dikeluarkan pemerintah sekarang tidak akan pernah menyelamatkan ekonomi nasional, karena saat ini pemerintah dinilai sudah tidak lagi bekerja mengurusi negara. Mereka lebih fokus pada kursi jabatannya untuk pemilu tahun 2014 esok,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Karena para pemangku pemerintah, lanjut Daeng, lebih fokus pada partai mereka bernaung, agar mampu memenangkan pemilu 2014 nanti. “Mereka hanya berpikir bagaimana menyelamatkan jabatan dan partainya,” imbuhnya.

Dan untuk menyelematkan itu tentu saja butuh dana yang lebih besar, makanya bisa jadi korupsi akan lebih menggila sampai dengan pemilu. “Pemerintah sudah tidak lagi mengurusi perekonomian nasional, tapi lebih pada bagaimana partainya bisa memenangkan pemilu,” tukas Salamudin.

Ucapan senada dilontarkan oleh M. Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ bahwa pembangunan ekonomi saat ini tidak berkualitas. Sehingga tidak mampu menyejahterakan masyarakat, dengan tingginya harga-harga bahan pokok, minimnya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran meningkat. “Itu mengindikasikan pemerintahan saat ini sudah tidak mau bekerja,” kata Riza.

Apalagi kalau melihat dari rencana Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) 2014 sebagian besar hanya untuk Bantuan Sosial (Bansos), ini jelas sekali sudah didesain pemerintah sekarang untuk tidak bekerja lagi untuk rakyat tapi lebih pada bagaimana menyiapkan Pemilu 2014 nanti.

Tidak Berdampak

Sementara itu, Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi membenarkan bahwa perlambatan ekonomi telah menyebabkan pengurangan lapangan kerja sehingga berkurangnya penyerapan tenaga kerja, kemudian pengangguran menjadi 7,39 juta orang (per Agustus 2013). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, padahal paket kebijakan ekonomi sudah diterapkan. “Pemerintah tidak bekerja dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia sehingga berdampak kepada segi kehidupan masyarakat yang tidak baik,” kata dia kepada Neraca, Rabu.

Menurut Uchok, paket kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah tidak berdampak baik kepada sektor kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dikatakan bahwa paket kebijakan pemerintah meleset dari target atau tujuan atas diberlakukannya kebijakan ini. “Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah berarti salah dikarenakan tidak berdampak bagus terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan memperburuk perekonomian Indonesia,” ujar dia.

uchok menuturkan seharusnya pemerintah menjalankan paket kebijakan ekonomi dengan bijak dan tepat sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun pemerintah mengeluarkan berapa pun kebijakan ekonomi, namun mental para penjabat negara yang tidak bekerja dengan baik maka kebijakan ini akan tidak bermanfaat. “Kebijakan ekonomi harus diiringi dengan kinerja para pejabat negara yang harus mementingkan masyarakat daripada individunya atau partai politiknya,” imbu Uchok.

Dia mengaku kecewa bahwa meskipun APBN digunakan untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia, namun realisasinya hanya berdampak sedikit atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Anggaran pemerintah yang digunakan untuk menumbuhkan perekonomian banyak sekali disalahgunakan dimana banyaknya korupsi anggaran yang terjadi.