Cabut Pasal Karet di UU ITE

Berita buruk itu datang dari Mahkamah Agung (MA), yang memutuskan perbuatan Prita Mulyasari yang menyebarkan keluhan terhadap RS Omni International di internet, adalah salah.

Apa yang menimpa Prita sekarang ini tidak terlepas dari pasal karet pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 28 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, baik politik maupun modal, cenderung menggunakan pasal karet ini untuk melindungi reputasi dirinya dari kritik masyarakat.

Selain Prita, beberapa orang lainnya juga pernah mendapat ancaman dengan menggunakan pasal karet ini. Bambang Kisminarso misalnya, polisi sempat menahannya berserta anaknya M. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik melalui UU ITE.

Selain itu ada Yudi Latif, seorang intelektual publik yang pernah terancam terjerat pasal karet UU ITE ini. Pada akhir tahun 2010 lalu, Yudi latif, dilaporkan ke Polisi oleh para kader Partai Golkar dengan tuduhan mencemarkan nama baik pimpinan partainya, Aburizal Bakrie. Apa artinya? Siapapun kita, akan berpotensi terjerat oleh pasal karet itu.

Terkait dengan itu, Yayasan SatuDunia sebagai sebuah organisasi yang concern pada isu informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi menilai bahwa kondisi ini tentu harus diakhiri. Tidak bisa tidak, pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE harus segera dicabut.

Luluk Uliyah

Knowledge Officer SatuDunia

Telp : +62-21-83705520

BERITA TERKAIT

Industri Plastik dan Karet di Hilir Prospektif

NERACA Jakarta – Industri plastik dan karet hilir memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia karena tingkat konsumsi terhadap kebutuhan…

MK: BUMN Cermin Pasal 33 UUD 1945

MK: BUMN Cermin Pasal 33 UUD 1945 NERACA Kuta, Bali - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Arief Hidayat menegaskan bahwa…

BEI Cabut Suspensi Saham Nusa Konstruksi

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pencabutan penghentian sementara perdagangan (unsuspend) saham PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Indonesia Bukan Hanya Jawa dan Jakarta di Tangan Jokowi

  Oleh : Dodik Prasetyo, Pemerhati Kebijakan Publik LSISI   Presiden Joko Widodo yang merupakan presiden ke-tujuh Republik Indonesia, menjadi…

Menilik Beberapa Capaian Utama Bidang Perekonomian

Oleh: Calvin Basuki Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dalam pemaparan mengenai kinerja 3 tahun pemerintah, menyebutkan mengenai capaian-capaian utama…

Memanfaatkan Laporan Keuangan Pusat sebagai Sumber Rujukan Nilai Kinerja Pemerintah

Oleh: Muhammad Taufik, KPPN Liwa Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu *) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanahkan Menteri Keuangan, sebagai kuasa fiskal…