Cabut Pasal Karet di UU ITE

Berita buruk itu datang dari Mahkamah Agung (MA), yang memutuskan perbuatan Prita Mulyasari yang menyebarkan keluhan terhadap RS Omni International di internet, adalah salah.

Apa yang menimpa Prita sekarang ini tidak terlepas dari pasal karet pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 28 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, baik politik maupun modal, cenderung menggunakan pasal karet ini untuk melindungi reputasi dirinya dari kritik masyarakat.

Selain Prita, beberapa orang lainnya juga pernah mendapat ancaman dengan menggunakan pasal karet ini. Bambang Kisminarso misalnya, polisi sempat menahannya berserta anaknya M. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik melalui UU ITE.

Selain itu ada Yudi Latif, seorang intelektual publik yang pernah terancam terjerat pasal karet UU ITE ini. Pada akhir tahun 2010 lalu, Yudi latif, dilaporkan ke Polisi oleh para kader Partai Golkar dengan tuduhan mencemarkan nama baik pimpinan partainya, Aburizal Bakrie. Apa artinya? Siapapun kita, akan berpotensi terjerat oleh pasal karet itu.

Terkait dengan itu, Yayasan SatuDunia sebagai sebuah organisasi yang concern pada isu informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi menilai bahwa kondisi ini tentu harus diakhiri. Tidak bisa tidak, pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE harus segera dicabut.

Luluk Uliyah

Knowledge Officer SatuDunia

Telp : +62-21-83705520

BERITA TERKAIT

BEI Bakal Cabut Suspensi Saham BLTA

Cukup lama disuspensi atau dihentikan sementara perdagangan saham PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali…

Nilai Tambah Kelapa Sawit dan Karet Kian Dipacu - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Provinsi Jambi sepakat melakukan kerja sama dalam upaya peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan…

Pemerintah Didesak Cabut Izin Impor Makarel Bermasalah - Niaga Produk Pangan

  NERACA Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendesak pemerintah dapat segera mencabut izin impor ikan makarel yang produk…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Sinergi DJP-DJBC: Strategi Pengamanan Keuangan Negara

  Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja sama dan Humas Kanwil DJP WP Besar *) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan…

Indonesia Siap Gelar Asian Games 2018

  Oleh : Steven Sulu, Mahasiswa Nusa Cendana Kupang Kali ini ajang pertandingan antar negara siap dilakukan di Indonesia. Asian…

Strategi BPIP Menangkal Perjuangan Khilafah

Oleh : Toni E dan Torkis T Lubis, Pemerhati Kebijakan Publik Sangat menarik mempertanyakan bagaimana perjuangan menegakkan khilafah untuk menggeser…