Masalah Sistem Logistik Sangat Kompleks

NERACA

Jakarta - Sistem logistik nasional yang belum memadai masih menjadi batu sandungan bagi para pengusaha dalam menjalani aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak negatif bagi daya saing produk dalam negeri.

Menurut Pendiri Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, sistem logistik Indonesia belum mampu berperan sebagaimana mestinya meskipun peran utamanya sebagai pendukung konektivitas antar wilayah demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

"Indikasi persoalan ini dapat dilihat dari ketersediaan tingkat harga, fluktuasi harga dan disparitas harga antar wilayah untuk beberapa barang, komoditas pokok dan strategis di Indonesia. Imbasnya terhadap biaya dan mempengaruhi daya saing barang baik di dalam maupun luar negeri," kata Setijadi.

Masalah di dalam sistem logistik Indonesia, tambah dia, sangat kompleks karena berbagai faktor, seperti keragaman komoditas, luas wilayah dan kondisi geografis, kondisi infrastruktur, dan sebagainya.

Faktor lainnya adalah banyak pihak terkait dengan berbagai kepentingan dalam sistem logistik, seperti beberapa kementerian dan instansi di tingkat pusat, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan swasta, dan lainnya.

Sementara itu, Setijadi menambahkan, implementasi Blue Print Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sejak dua tahun lalu belum sesuai harapan. Padahal blue print ini telah rilis 5 Maret lalu melalui Keputusan Presiden Nomor 26/2012 tanggal 5 Maret 2012."Kendala implementasi Sislognas adalah komitmen para pihak terkait dalam pengembangan logistik nasional, terkait itikad para pihak untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan tujuan Sislognas pada 2025," ujarnya.

Di tingkat pemerintah pusat, lanjut Setijadi, komitmen ini diperlukan dari pemerintah daerah, Badan Umum Milk Negara (BUMN) dan swasta sebagai pelaku dan penyedia jasa logistik, selain asosiasi dan pihak lain.

Masalah lain yang menjadi fokus perhatian, kata Setijadi, evaluasi dan pengawasan dalam implementasi Sislognas, seperti perencanaan dan pembangunan infrastruktur logistik, maupun dalam kegiatan operasionalnya. Dalam tahap operasional, evaluasi dan pengawasan diperlukan berkaitan dengan kinerja pelayanan yang pada akhirnya dapat merugikan para pengguna tersebut.

Penguatan Logistik

Sementara itu, Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menjelaskan, untuk meningkatkan daya saing industri nasional dibutuhkan dukungan berbagai pihak. Salah satunya adalah sistem logistik yang efisien dan efektif. Pasalnya, negara kepulauan yang luas seperti Indonesia, penguatan sistem logistik harus dengan cara menyeimbangkan jumlah angkutan kargo atau komoditas antar wilayah melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara progresif dan massif.

Menurut Menperin, pengembangan sistem logistik nasional dapat dilakukan dengan membuat konektivitas atau keterhubungan pusat-pusat kegiatan ekonomi antar koridor, wilayah, pulau, kota, desa, orang, serta pusat–pusat produksi domestik ke pasar nasional dan internasional melalui penyediaan infrastruktur logistik secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, Sistem Logistik Nasional perlu diperkuat untuk mengelola dan mengkoordinasikan komponen penyusun sistem logistik yang meliputi komoditas, SDM, Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik, Infrastruktur dan Teknologi, dan Regulasi dan Kebijakan dalam rangka menata dan mengelola pergerakan barang atau komoditas dari wilayah penghasil ke wilayah konsumen secara efektif dan efisien untuk membangun daya saing nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri yang baru, Kementerian Perindustrian telah menginisiasi dengan menyusun Master Plan dan Rencana Strategis beberapa kawasan industri, di antaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Sumatera Utara serta Kawasan Industri Bitung di Sulawesi Utara. Pembangunan kawasan industri tersebut, diintegrasikan dengan infrastruktur dasar dan berbagai komponen sistem logistik, salah satunya adalah Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pelabuhan Kuala Tanjung di Selat Malaka memiliki akses langsung pengapalan dengan volume 110-120 ribu pelayaran per tahun. Pelabuhan Kuala Tanjung dan aset jaringan intermoda yang terbangun di Sumatera Utara, diharapkan mengurangi ketergantungan absolut logistik terhadap Malaysia (Port Klang-Tanjung Pelepas) dan Singapura (Port of Singapore). Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki kapasitas (dermaga A & B ) 2×30.000 DWT, dan bisa dikembangkan menjadi 50.000 DWT. Lokasi Strategis Pelabuhan Kuala Tanjung menjadikan kawasan sebagai modal dasar untuk akses logistik ke pasar dunia.

Di dalam MP3EI, Kuala Tanjung merupakan salah satu dari sistem logistik nasional melalui pengembangan pelabuhan Hub Internasional yang juga untuk menunjang KEK Sei Mangkei. Pengembangan kawasan industri di Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara menjadi satu kebutuhan untuk merespon dinamika yang ada.

Related posts