Pungut Pajak UKM, Pemerintah Luncurkan PP 46

NERACA

Jakarta – Sejauh ini kesadaran para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pajak masih sangat rendah, alasannya pun beragam. Mulai dari prosesnya yang berbelit-belit, rendahnya pemahaman tentang pajak, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pemerintah dalam waktu dekat akan meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 46/2013 tentang pajak UKM.“Selama ini para pengusaha UKM masih kurang tanggap dan peduli dengan pajak, maka dari itu dikeluarkan PP No. 46 ini untuk mendorong para pengusaha UKM agar taat terhadap pajak,” kata Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (6/11).

Dia menuturkan, dalam PP No.46/2013, pengusaha dimudahkan dalam membayar pajak, tanpa harus mengisi data ataupun membuat buku keuangan. Pengusaha hanya menyerahkan 1% saja dari omset usahanya setiap bulannya. “Banyak pengusaha UKM tidak bisa dalam membuat laporan keungan, sehingga mereka kebingungan menghitung berapa pajak yang harus dibayar. Tapi dengan adanya PP No. 46 ini pengusaha tidak susah repot-repot lagi mengisi atau membuat laporan keuangan, langsung saja ambil1 % dari omset tiap bulannya,” imbuhnya.

Selain itu, pengusaha juga dimudahkan dalam proses pembayaran, karena bisa dilakukan pembayaran melalui ATM. Pembayaran itu bisa dilakukan melalui ATM dari 4 bank yakni: BNI, BRI, Mandiri, dan BCA dan struknya tinggal dilaporkan ke kantor pajak. Adapun Syaratnya, pengusaha wajib pajak harus memiliki (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP. Kalau tidak memiliki NPWP bisa mengurusnya terlebih dahulu di kantor pajak.“Kalau pun tidak memiliki ATM bisa membayar tunai di bank atau kantor pos, atau kalau mau tidak repot mengantri lama bisa menggunakan ATM saudara atau yang lain, asal kan pengusaha tersebut sudah memiliki NPWP. Dan saat ini untuk membuat NPWP sangat mudah bisa langsung datang ke kekantor pajak terdekat,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi Fuad menjelaskan pelaporan pajak penghasilan (PPh) UKM sebesar 1%. PPh ini dikenakan terhadap UKM dengan omzet di bawah Rp 400 juta per bulan atau Rp 4,8 miliar per tahun. Menurutnya, tidak ada pembedaan pengenaan pajak 1% terhadap omzet atau pendapatan pengusaha UKM.

Permudah Layanan

Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengenaan pajak dan menutup celah permainan pengusaha dengan petugas pajak nakal.“Selama ini banyak penyimpangan terhadap pajak, tapi dengan pola seperti ini tidak ada lagi penyimpangan. Karena semua wajib pajak melakukan pembayaran langsung via bank atau kantor pos, dan uangnya masuk langsung ke kas negara,” jelasnya

Karena selama ini banyak kasus yang terjadi di lapangan, banyak tertanggung pajak yang membayar pajak pada petugas perpajakan, padahal selama ini tidak ada pungutan pajak langsung yang dilakukan oleh direktorat perpajakan. “Saya tekankan lagi, kalau mau bayar pajak jangan ke petugas pajak, tapi langsung ke bank atau kantor pos,” tegasnya.

Sejauh ini, dari data yang masuk hingga saat ini hanya 10 % dari enam juta badan usaha yang baru membayar pajak. Untuk itu, dengan adanya kemudahan perpajakan ini harapnnya para pelaku usaha UKM untuk setia membayar pajak yang ditetapkan sebesar satu persen dari omzetnya setiap bulan."Saat ini, sebanyak 90% badan usaha tidak taat pajak. Dan kalau semuanya taat terhadap pajak negara punya kas yang besar untuk biaya infrastruktur" paparnya

Diakuinya, kalau untuk UKM memang nilainya tidak terlalu banyak, tapi setidaknya memberikan sumbang sih terhadap pembangunan negara. “Disini kami hanya memberikan rasa keadilan saja terhadap semua pengusaha baik pengusaha kecil maupun besar, karena nantinya semuanya menikmati,” katanya.

Karena sejatinya tetap yang memberikan kontribusi besar terhadap perpajakan nasional dari pengusaha-pengusaha besar. Karena memang secara nominal besar, tapi kalau semua pengusaha UKM sadar pajak juga nilainya tidak sedikit juga. “Tetap orientasi kita pada pengusaha besar, tapi UKM juga harus membayar. Karena memang seluruh pengusaha wajib membayar pajak,” pungkasnya. (agus)

Related posts