NERACA

Jakarta – World Trade Organization (WTO) dinilai telah mengalami penurunan kredibilitas terhadap kebijakan-kebijakan yang sempat dikeluarkannya. Pasalnya, paket yang dikenal dengan Doha Development Agenda (DDA) tidak banyak mengalami kemajuan sehingga kredibilitasnya terasa menurun.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dalam konferensi pers tentang persiapan Indonesia menjadi tuan rumah WTO, Rabu (6/11). Bayu mengatakan pada 2001 telah ada pertemuan para menteri anggota WTO di Doha. Dalam ajang tersebut, telah ada kesepakatan yaitu Doha Development Agenda (DDA).

“Sayangnya sampai saat ini, setelah 12 tahun tidak banyak kemajuan yang dicapai DDA tersebut, sehingga kepercayaan terhadap kredibilitas WTO terasa menurun. Orang mulai menganggap WTO itu tidak berguna. Padahal WTO itu adalah lembaga yang bisa melakukan negosiasi dengan mitra dagang,” imbuh Wamendag.

Ia mengatakan bahwa WTO adalah sebuah fasilitas berdagang yang baik dan teratur. Jika kepercayaan terhadap WTO menurun, lanjut Bayu, maka ketika ada masalah terhadap negara mitra dagang maka akan sulit dipecahkan karena harus berurusan satu persatu. “Kalau sudah begitu, maka kekuatan politik dan dagang saja yang berbicara banyak, yang kuat maka dia yang akan menang,” tuturnya.

Bagi Indonesia, kepercayaan terhadap WTO yang menurun adalah sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Bayu menilai, apabila penurunan kepercayaan terhadap WTO tidak diatasi, suatu saat akan membawa Negara-negara anggota, termasuk Indonesia, ke dalam kerumitan kegiatan perdagangan satu negara dengan negara lain tanpa pegangan umum (general agreement). “Indonesia berkepentingan untuk mendorong kemajuan perundingan DDA khususnya sektor pertanian dan implementasi special and differential treatment, yakni perlakuan khusus dan berbeda dikaitkan dengan kesejahteraan petani dan perlindungan konsumen,” ujar Bayu.

Saat ini, pemerintah Indonesia tengah bersiap diri untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke 9 World Trade Organisation, atau Ministerial Conference 9 WTO (MC 9 WTO) di Bali, Desember mendatang. Bayu mengatakan misi utama pertemuan MC 9 di Bali adalah membangun kembali kepercayaan terhadap WTO dengan cara menghasilkan kesepakatan small but credible package of deliverables untuk mengatasi kebuntuan Perundingan Putaran Doha.

Indonesia punya paket Bali yang tengah diperjuangkan akan mencakup beberapa elemen perundingan bidang pertanian, fasilitasi perdagangan, dan isu-isu pembangunan termasuk kepentingan negara-negara baru berkembang (less developed countries). “Konferensi ini diharapkan juga untuk mampu menghasilkan kesepakatan Bali yang akan memperkuat sistem perdagangan dunia,” katanya.

Lebih lanjut lagi, Bayu menjelaskan WTO adalah suatu organisasi internasional dimana Negara-negara yang tergabung sebagai anggotanya telah menyepakati sejumlah tata aturan bersama dalam melaksanakan perdagangan dunia. Melalui sistem multilateral dengan prinsip non-diskriminasi, WTO telah berusaha untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan serta mendorong Negara-negara anggota untuk melakukan perdagangan dengan cara yang adil (fair).

Selain itu, WTO juga mempunyai instrumen hukum yang cukup efektif berupa fasilitas dispute settlement, untuk menjembatani perbedaan kepentingan antar negara yang berdagang. Sebagai anggota yang sekaligus menjadi tuan rumah, perhelatan ini mempunyai makna yang sangat penting.

Bagi Indonesia, kata dia, pertemuan ini sangat penting karena kita ingin adanya aturan perdagangan dunia yang dapat memfasilitasi kepentingan- kepentingan Indonesia seperti perlindungan terhadap petani dan pembangunan pedesaan, kelancaran arus barang, dan perdagangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan. “Sebagai tuan rumah Indonesia berkesempatan lebih besar membawakan pemikiran terkait hal tersebut di WTO,” imbuhnya.

Tidak Layak Lolos

Indonesia for Global Justice (IGJ) mengklaim paket Bali yang akan dibahas WTO tidak layak untuk diloloskan. Pasalnya, menurut M Riza Damanik, eksekutif direktor IGJ, paket tersebut justru membawa kerugian bagi perekonomian Indonesia. Ia pun secara terang-terangan berharap agar perundingan di Bali mendatang, mengalami kebuntuan. “Paket Bali bukanlah paket yang layak untuk diloloskan. Justru itu adalah tahap konsolidasi sempurna dari proses liberalisasi perdagangan dan investasi,” kata Riza.

Adapun 3 hal yang ada dalam paket Bali tersebut ialah, perjanjian trade facilitation, perjanjian pertanian khususnya proposal dari negara G33, serta, paket pembangunan Least Developed Countries (LDCs/negara kurang maju). Riza mengatakan, sejak berkomitmen dengan WTO, perdagangan Indonesia sudah 75% liberal. Konsekuensi dari komitmen ini adalah negara-negara harus mengurangi hambatan-hambatan perdagangan.

Salah satu contoh, kata Riza, beberapa waktu lalu pemerintah pernah berani mengambil langkah memproteksi perdagangan, dengan aturan importasi hortikultura. Namun, tak berselang, keberanian menguap menyusul kekhawatiran tuntutan dari negara anggota WTO. Aturan importasi hortikultura pun digugurkan. “Kalau proposal pangan sesuai permintaan negara maju, maka impor pangan kita semakin tak terbendung,” ungkapnya.