IPO Dituding Muluskan Asing Kuasai PTPN

NERACA

Jakarta – Rencana pemerintah melaksanakan go public PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui mekanisme penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di pasar modal, rupanya direspon negatif oleh Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI).

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi GAPKI, Tungkot menilai, ada skenario asing dibalik rencana pemerintah melepas saham PTPN di pasar modal, “Patut diduga ini sekenario asing, jangankan kebun, bank saja milik asing lewat pasar modal. Yang punya akses pasar modal adalah pasar asing,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, pemerintah diminta kaji ulang kembali rencana PTPN masuk ke pasar modal. Alasannya, penawaran umum saham perdana atau IPO adalah pertanda masuknya asing ke perkebunan kelapa sawit negara.

Menurutnya, peraturan menteri pertanian tidak akan bisa menggapai perkebunan yang telah melantai di bursa. Namun dirinya, tidak bisa menghalangi PTPN untuk melakukan IPO sebab itu adalah hak perusahaan. IPO bisanya untuk menambah modal perseroan, “IPO tergntung dari DPR, berarti persiapan administrasi harus dilakukan, dan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Audit keuangan untuk IPO membutuhkan waktu lebih dari stahun. Sebelum melantai di bursa saham, harus dilakukan pembenahan,”katanya.

Sebagai informasi, PT Perkebunan Nusantara X (Persero) berencana masuk ke pasar modal pada tahun 2014 atau paling lambat 2015. Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X Dolly P Palungan pernah bilang, rencana mencatatkan saham di pasar modal adalah upaya perseroan mencari dana segar yang digunakan untuk mendukung sejumlah program pengembangan usaha, “Semua sedang kami kaji, apakah mekanisme pencarian dana segar itu melalui IPO, penerbitan emisi obligasi, medium term notes (MTN), atau produk pasar modal lainnya,”katanya.

Menurutnya, perseroan telah menyewa konsultan keuangan untuk mengkaji rencana tersebut. Selain mencari dana untuk ekspansi bisnis, lanjut Pulungan, rencana masuk pasar modal juga bertujuan meningkatkan tata kelola perseroan menjadi lebih baik, transparan, kredibel, dan akuntabel.

Sejumlah rencana pengembangan usaha yang menjadi agenda BUMN perkebunan dengan bisnis utama gula itu, antara lain optimalisasi kapasitas giling pabrik gula, pembangunan pabrik gula baru yang terintegrasi di Pulau Madura, dan perluasan areal lahan budi daya tanaman tebu.

Selain itu, perseroan juga berencana memperkuat bisnis nongula, seperti program "co-generation" dengan memproduksi listrik dari bahan baku ampas tebu, pabrik bioetanol, pupuk organik, hingga pembelian saham milik PT Mitra Tani 27 (produsen kedelai berkualitas ekspor). "Salah satu anak usaha perseroan yakni pabrik plastik PT Dasaplast, rencananya juga diperbesar. Hingga kini, kami masih menghitung target perolehan dana jika nantinya masuk pasar modal," tambahnya. (bani)



BERITA TERKAIT

Sentimen Bursa Asia Bawa IHSG Ke Zona Hijau

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (18/4) sore, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup…

Anggarkan Capex Rp84 Miliar - MCAS Pacu Pertumbuhan Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan bisnisnya, PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) akan memperkuat pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV), bisnis…

Sektor Perbankan Dominasi Pasar Penerbitan Obligasi

NERACA Jakarta -Industri keuangan, seperti sektor perbankan masih akan mendominasi pasar penerbitan obligasi korporasi tahun ini. Hal tersebut disampaikan Kepala…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Sentimen Bursa Asia Bawa IHSG Ke Zona Hijau

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (18/4) sore, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup…

Anggarkan Capex Rp84 Miliar - MCAS Pacu Pertumbuhan Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan bisnisnya, PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) akan memperkuat pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV), bisnis…

Sektor Perbankan Dominasi Pasar Penerbitan Obligasi

NERACA Jakarta -Industri keuangan, seperti sektor perbankan masih akan mendominasi pasar penerbitan obligasi korporasi tahun ini. Hal tersebut disampaikan Kepala…