DPR Sebut Kinerja Satgas BBM Tidak Efektif - Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Kian Marak

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Satya W.Yudha menilai, kinerja satuan tugas bahan bakar minyak (Satgas BBM) yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi belum efektif. Pasalnya, sampai saat ini kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi masih marak terjadi.

"Masalah pencurian BBM bersubsidi di tanah air selama ini sangat masif. Mestinya Pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, lintas kementerian, termasuk aparat keamanan berkoordinasi untuk membekuk otak pelakunya," kata Satya dalam pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Senin malam (4/11).

Hal ini disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar itu menanggapi adanya penangkapan yang dilakukan satgas BBM atas sebuah kapal mini tanker berkapasitas 500 KL yang sedang mengisi tugboat (kapal tunda) milik pihak ketiga di pelabuhan bongkar pasir Marunda Jakarta Utara, Jumat subuh hari, pekan lalu.

BBM yang dijual oleh kapal mini tanker tersebut diduga adalah BBM ilegal. Ironisnya, pemiik kapal tersebut seorang oknum Polisi anggota Polair Jakarta yang berasal dari Maros Sulsel berpangkat Ajun Inspektur Satu (AIPTU).

"Saya tidak yakin dia bekerja sendirian, dan sesuatu yang aneh jika anggota Polisi berbisnis BBM dalam skala besar. Makanya perlu diselidiki siapa yang menjadi dalang di belakang oknum polisi tersbut," tukasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VII lainnya, Ali Kastela. "500 KL itu bukan jumlah yang sedikit, jadi ada kemungkinan pihak ketiga ikut terlibat," katanya.

Menurut dia, keterlibatan oknum aparat dalam penyelundupan BBM ilegal di tanah air telah terjadi di berbagai daerah. "Untuk itu Presiden harus tegas menegur atasan dari oknum tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pengawasan internal aparat," tutur politisi Partai Hanura ini.

Tindak Tegas

Sementara anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Edi Sitanggang meminta pihak BPH migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas) dan Bareskrim Polri untuk bekerjasama memberantas penyalah gunaan BBM ilegal.

"Polri juga harus bertindak tegas terhadap anggotanya yang melakukan segala macam tindak pidana tanpa pandang bulu. Artinya Jika BPH Migas bisa membuktikan bahwa ada oknum Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM ilegal yang ditangkap di daerah Marunda pekan lalu maka Baharkam Polri sebagai atasan langsng pelaku harus mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang melanggar hukum," kata Edi dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, semua anggota Polri wajib menjaga dan mengamankan asset Negara. "Apalagi BBM Bersubsidi, kita juga minta masyarakat harus melaporkan bila ditemukan transaksi yang mencurigakan. Tapi saya yakin bila benar terbukti anggota Polisi yang terlibat maka pasti akan diindak. Ini komitmen Kapolri. Tapi kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah," tuturnya.

Sekedar diketahui, apa yang dilakukan oknum Polisi anggota Polair Jakarta Ini mirip dengan kasus yang dilakukan Aiptu Labora Sitorus, anggota Polsek Raja Ampat Papua, yang telah ditangkap beberapa bulan lalu di wilayah Papua yakni dalam kasus penjualan BBM ilegal. Untuk itu Kapolri harus membersihkan institusi kepolisian dari oknum oknum seperti ini.

Sementara anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengatakan, kapal pengangkut BBM ilegal tersebut bersama empat anak buah kapal yang ditangkap pihaknya pekan lalu saat ini telah diamankan Polisi Air dan Udara Tanjung Priok.

"Setiap hasil tangkapan langsung kita serahkan kepada pihak kepolisIan untuk diproses lebih lanjut," kata Ibrahim Hasyim saat dihubungi wartawan via telepon genggamnya di Jakarta, Senin.

Ketika ditanya soal perkembangan pemeriksaan, mantan Deputi Direktur Bidang Perkapalan Pertamina ini mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

"Belum ada, masih diproses sesuai tahapannya. Pada waktunya nanti, proses penangkapan terssebut akan diminta keterangan ahli dari BPH Migas," katanya. "Untuk diketahui, Satgas BBM bentukan pemerintah terdiri dari aparat hukum termasuk kepolisian," tambah pria asal Aceh ini.

Related posts