Tuntutan Buruh Masuk Akal atau Akal-Akalan? - Oleh: Reza Sanubari

Sejumlah aksi demonstrasi buruh di beberapa daerah menuntut adanya peningkatan kesejahteraan kaum buruh. Tuntutan umum kaum buruh adalah peningkatan kesejahteraan mereka dengan peningkatan upah kerja dan dihapuskannya system outsourcing yang merugikan.

Seperti sedang kecanduan, buruh ketagihan mendesak kenaikan Upah Minimum hingga batas tidak rasional. Upah tinggi sekarang sebesar 2,2 juta belum genap setahun, buruh mantap minta 3,7 juta tahun depan. Kilah buruh tuntut kenaikan UMP 2014 tentu saja adalah kebutuhan hidup.

Faktor upah rendah tentu persoalan tersendiri bagi buruh Indonesia. Kebutuhan yang dituntut buruh memang suatu angka yang bisa diperdebatkan. Di satu sisi kelihatan ideal untuk mencapai tangga kesejahteraan, di sisi terlihat “manja atau kalau tidak mau dikatakan berlebihan”.

Tuntutan buruh untuk naik gaji membuat banyak pengusaha geleng-geleng kepala. Soalnya, tuntutan mereka dinilai mengada-ada, seperti menuntut mesin cuci dan televisi masuk dalam Kompenen Hidup Layak (KHL). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia tahun ini meminta tambahan komponen KHL yang dimasukkan dalam penghitungan Upah Minimum Provinsi 2014.

Tahun lalu, Dewan Pengupahan DKI Jakarta hanya menyetujui 60 KHL dari 74 yang diajukan oleh serikat buruh. Kini mereka menuntut ada penambahan menjadi 84 komponen sebelum penetapan Upah Minimun Provinsi 2014 pada akhir Oktober ini.

Salah satu tuntutan buruh yang mengundang pertanyaan dari para pengusaha adalah tuntutan di bidang perumahan. Di bidang ini ada 12 item tambahan. Antara lain mesin cuci (satu unit per tiga tahun), dispenser (satu unit per tiga tahun), sapu lidi dan sapu ijuk (dua unit per tahun), talenan plastik (satu unit per dua tahun), tikar (dua unit per dua tahun) dan gunting stainless (satu unit per tahun). Di sektor pendidikan ada penambahan satu komponen, yakni televisi minimal ukuran 19 inci (satu unit per tiga tahun).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai unjuk rasa buruh yang masih berlangsung sampai saat ini merugikan masyarakat, termasuk buruh-buruh perusahaan itu sendiri. Pasalnya, tujuan aksi ini dianggap sudah bukan lagi untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang sesungguhnya tetapi tujuan tertentu dari pemimpin serikat buruh itu sendiri. Pemimpin buruh yang menggalang unjuk rasa sebenarnya bukan pekerja atau buruh. Mereka hanya memobilisasi buruh perusahaan demi tujuan politik atau tujuan lain mereka.

Dampak dari kenaikan UMP tahun 2013, antara lain terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) massal dan relokasi sejumlah industri. Apindo mengungkapkan sekitar 90 perusahaan di Jabodetabek segera merelokasi pabriknya. Sebelumnya, Apindo juga melansir 15 ribu buruh akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam satu atau dua bulan ke depannya.

Jika ditelaah alasan-alasannya, (ancaman) relokasi pabrik bahkan hengkang ke luar negeri ini memang logis. Demikian juga soal PHK.

Menyangkut kebijakan UMP, untuk mengatasinya memang tidak mudah. Ini sangat terkait dengan persaingan dengan sejumlah negeri lain, seperti Vietnam, Bangladesh, bahkan China. Salah dalam mengelola standar pengupahan, bisa-bisa semua industri kita akan hengkang dan merelokasi pabrik mereka ke negeri lain, yang berujung pada buruh sendiri akhirnya yang dirugikan. (mimbar-opini.com)

Related posts