NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satya menilai bahwa politik dagang luar negeri Indonesia masih lemah. Hal itu dibuktikan dengan masih lemahnya pemerintah dalam menghadapi berbagai isu miring mengenai produk asal Indonesia dan upaya diversifikasi pasar ekspor yang tak kunjung mendapatkan hasil yang baik dan lemahnya atase perdagangan luar negeri.

“Politik dagang luar negeri Indonesai masih lemah. Pasalnya kebijakan untuk mendukung politik dagang luar negeri tidak dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya posisi tawar menawar pemerintah dengan beberapa negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia,” kata Erik kepada Neraca, Senin (4/11).

Menurut Erik, Indonesia adalah pasar yang potensial karena daya beli masyarakat yang tinggi sehingga dijadikan tujuan utama bagi negara-negara lain untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Ia juga mengungkapkan strategi pemerintah dalam perdagangan luar negeri juga belum jelas. Ia mencontohkan dengan produk unggulan ekspor yaitu sawit.

“Sawit menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor. Akan tetapi ketika sawit Indonesia mendapatkan kampanye hitam dari beberapa oknum, akan tetapi pemerintah seakan diam dan tidak ada respon. Padahal hal itu akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Seharusnya pemerintah memberikan support dengan kebijakan moneter dan fiskal terhadap komoditas tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, Erika menjelaskan bahwa koordinasi antar kementerian perdagangan dengan kementerian luar negeri masih kurang. Seharusnya, kata dia, kedua kementerian tersebut berjalan beriringan dan saling koordinasi demi melancarkan politik dagang yang jitu. Yang lebih mengkhawatirkan, kata dia, kualitas SDM atase perdagangan juga lemah, baik dari fasilitas dan kemampuannya.

“Saya mendapatkan kesempatan berkunjung ke Brazil. Disana, saya mencari Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) setempat, akan tetapi sangat sulit ditemukan kantornya. Setelah ditemukan, keadaannya sangat memprihatinkan. Mirip dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Bagaimana mau mempromosikan produk-prduk indonesia kalau kantornya seperti itu,” keluhnya.

Hal serupa juga pernah diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto. Suryo menilai diplomasi perdagangan internasional oleh pemerintah Indonesia lemah. Indikasinya dari beban yang ditanggung pengusaha nasional. “Negosiasi dengan pihak mitra asing kerapkali tidak dilakukan secara cermat dan sering diabaikan. Ditandai dengan hanya menyerahkan pelaku negosiasi eselon bawah,” imbuhnya.

Dengan pola strategi diplomasi dagang seperti itu, lanjutnya, maka Indonesia selalu kalah dan menjadi korban sehingga beban kerugian yang besar ditanggung oleh dunia usaha. Ia memaparkan contoh paling nyata adalah ACFTA (Asean-China Free Trade Area) yang dinilai meluluhlantakkan usaha kecil dan menengah serta membuat industri nasional mati suri dengan gejala massal terjadinya deindustrialisasi.

Karena itu setiap ada usaha negosiasi baru, maka dunia usaha dan publik merespon dengan tegas penolakan awal yang keras tanpa mengetahui isi negosiasi dagang tersebut. “Sebabnya tidak lain karena secara historis kinerja pemerintah dalam diplomasi ekonomi lemah, sehingga publik dan dunia dunia usaha kurang percaya,” katanya. Dia juga mengingatkan, kinerja perdagangan produk industri pada 2007-2011 justru mengalami defisit dan pertumbuhan impor mencapai hingga tiga kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor.

Dengan China, ujar dia, pertumbuhan impor pada periode tersebut mencapai lebih dari 300% sehingga defisit perdagangan semakin besar. “Dalam kasus CAFTA, Indonesia berada pada pihak yang dirugikan dengan korban pengusaha sektor industri. Memang, kondisi perdagangan antara negara dan wilayah berbeda-beda, tetapi belajar pada kasus tersebut pemerintah harus lebih teliti dan berhati-hati,” kata Suryo.

Lemah Negosiasi

Menurut anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno juga menilai Indonesia sangat lemah dalam bernegosiasi dengan negara lain termasuk dengan negeri jiran sekalipun. Kelemahan ini selain karena soal kepemimpinan nasional juga lantaran ketiadaan perundang-undangan yang memadai.

Hendrawan memaparkan undang-undang yang mendukung diplomasi dan juga negosiasi termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan mutlak harus ada. “Kita perlu UU Perindustrian, kita perlu UU Perdagangan, dan kita juga perlu UU Perjanjian Internasional,” kata Hendrawan yang juga politisi PDIP ini.

RUU Perdagangan dan RUU Perindustrian, kata Hendrawan kini dalam tahap menampung pendapat dari pakar, pelaku usaha, asosiasi dan juga tokoh masyarakat. “Dua RUU ini mutlak penting di tengah negosiasi perdagangan kita yang timpang dengan asing. Begitu mudahnya pemerintah digertak misalnya soal minyak sawit mentah (CPO), masalah udang, rokok dan banyak lagi,” ujarnya. Sementara itu, Komisi I sedang meminta masukan sejumlah pihak terkait revisi UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.