NERACA

Jakarta - Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, kasus penyuapan terhadap Kepala Subdirektorat Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Sulastyono dengan menggunakan polis asuransi sebagai modus pencucian uang (money laundering), seharusnya bisa diantisipasi perusahaan asuransi, terlebih pada polis yang jumlahnya besar sehingga menimbulkan kecurigaan. "Perusahaan asuransi kan sudah mengikuti ketentuan prinsip kenal nasabah. Jadi mereka juga harus menerapkan prinsip know your customer (KYC) yang sudah ditetapkan oleh Bapepam LK (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan/OJK),” kata dia kepada Neraca, Kamis (31/10).

Lebih lanjut Irvan menjelaskan, untuk menelusurinya, perusahaan asuransi dapat bertanya mulai dari hal terkecil, seperti menanyakan dari mana sumber pendapatan yang digunakan untuk membeli polis asuransi. Selain itu, perusahaan asuransi juga harus berhati-hati dan waspada jika menerima aplikasi asuransi dan penutupan asuransi oleh nasabah. Hal ini dilakukan agar perusahaan asuransi terhindar dari moral hazard calon nasabah dengan berbagai modus.

Dia menambahkan, kewaspadaan juga harus ditingkatkan dalam prinsip KYC terutama menjelang pemilihan umum 2014 mendatang. "Karena bisa saja industri asuransi dijadikan sebagai salah satu alat pencucian uang dengan tujuan untuk memupuk dana pemilu," jelasnya.

Sebelumnya, Heru Sulastyono ditangkap karena diduga meneripa suap berupa polis asuransi yang diberikan untuk pengurusan ekspor impor PT Tanjung Utama Jati. Nilai total pencucian uang dengan polis asuransi ini sebesar Rp11,4 miliar dari 11 polis asuransi. Suap diberikan sebagai cara untuk menghindari proses audit Ditjen Bea Cukai terhadap sejumlah perusahaan ekspor impor PT Tanjung Utama Jati. Enam polis asuransi yang diberikan kepada Pejabat Bea Cukai mencapai Rp4.934.893.500. Sedangkan, lima polis asuransi sisanya diberikan kepada Widyawati atau istri Pejabat Bea Cukai tersebut senilai Rp6.490.000.000. [sylke]