NERACA

Jakarta – Realisasi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diakui berjalan lamban. Pasalnya untuk melaksanakan itu diperlukan pembiayaan dan investasi yang sangat besar. Sedangkan bank-bank di dalam negeri tidak kunjung memberi perhatian.

“Lambannya proyek MP3EI memang kebetulan karena keberadaan founding (pendanaan) sangat limited (terbatas). Sedangkan pembangunan infrastruktur itu kan butuh biaya yang sangat tinggi,” kata Direktur PT Nusantara Infrastructure, Danni Hasan, dalam acara Infrastructure Leasders Forum (ILF) di Jakarta, Kamis (31/10).

Danni menjelaskan keterbatasan pendanaan itu juga karena tidak ada dukungan dari bank-bank dalam negeri. Katanya bank dalam negeri umumnya tidak berani member pinjaman dengan angka yang besar. Juga memiliki kebijakan yang kurang berani memberi pinjaman dalam jangka waktu panjang.

“Dari ukuran waktu saja sudah ada gap (jarak). Bank lokal umumnya hanya berani member pinjaman dalam kurun waktu lima tahun saja. Padahal pembangunan infrastruktur bisa memakan waktu hingga sepuluh satuh lebih,” tutur Danni.

Lanjut, kata Danni pada tahun 2011 kemarin perhatian perbankan mulai berubah. Ia melihat minat bank dalam negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur berangsur-angsur mulai muncul. Meskipu  hal itu masih dilakukan melalui mekanisme sindikasi dan tetap dalam ukuran waktu lima tahun.

“Tapi faktanya masih jarang terlihat juga sih bank yang turun untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Meskipun perlu diakui tetap ada beberapa bank lokal yang dukung. Padahal kalau kita lihat equity mereka juga sudah mulai bagus,” ungkap Danni.

Kemudian Danni sendiri mengakui kalau pembangunan infrastruktur dengan pinjaman sindikasi memamg turut membantu. “Bisanya bank Cuma bisa kasih sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar lah. Padahal biaya pembangunan infrasturktur bisa berkali-kali lipat dari itu. Tapi dengan sindikasi bersama lima hingga enam bank biasanya jadi cukup.”

Mengenai peran pemerintah, Denni menilai sudah ada regulasi yang baik. Pasalnya dibanding neara tetangga setidaknya Indonesia punya kebijakan yang lebih ramah untuk mendukung perusahaan konstruksi infrastruktur. Misalnya seperti perarutan tidak ada penurunan tarif seperti tarif tol meskipun sudah masuk masa waktu mendulang profit.

“Kemudian ada juga peraturan di mana penyesuaian tidak dilakukan tapi kita dapat cost recovery. Jadi kita banyak dapat kemudahan dalam regulasi. Cukup baik lah peran pemerintah,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Pemimpin Konfrensi ILF John Scott Younger mengatakan kondisi infrasturktur di Indonesia memang perlu dibenahi. Dengan menghadirkan minat sejumlah investor baik asing maupun dalam negeri untuk menanam modal di bidang tersebut. Karena performa ekonomi akan sangat terdukung dengan kelayakan infrastruktur itu sendiri. Terutama dalam hal transportasi dan konesktifitas.

“CPO Indonesia sebetulnya kurang diminati jika dibandingkan CPO Malaysia. Karena masalahnya ada di infrastruktur. Mereka bisa jamin kualitasnya karena konektifitas yang mampu membuat produksinya bagus sangat mendukung,” kata John.

Mengenai kualitas daya tarik investasi di dalam negeri mengingat buruknya pelayanan dan birokrasi, John mengatakan hal itu memang kerap menjadi masalah. Pemerintah juga harus segera membenahi. Namun, dia menilai hingga saat ini Indonesia masih menarik karena banyaknya peluang khususnya dalam bidang infrastruktur untuk menanam investasi.

“Tapi itu juga bukan masalah bagi kami. Karena walau bagaimana pun kami akan terus mencoba bisnis,” pungkasnya. [lulus]