NERACA

Jakarta – Pemerintah berjanji akan segera menentukan proyek prioritas untuk segera merealisasikan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pasalnya jika tidak ditentukan proyek prioritasnya maka akan terus terhambat. Untuk mencapai itu pemerintah juga akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Sekarang ini sedang dilakukan satu insiatif untuk percepatan proyek MP3EI. Pemerintah melihat kalau tidak ada satu perioritas maka proyek ini akan sulit ditangani. Oleh karena itu pemerintah sekarang sedang merencanakan mendaftar poyek prioritas dengan menerbitkan Perpres,” kata Kepala Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal Badan Koordinasi Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Freddy R Saragih pada acara Infrastruktur Leaders Forum di Hotel Four Season, Kamis (31/10).

Freddy mengatakan, sebetulnya proyek prioritas itu telah lama dipersiapkan oleh Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan juga sudah terdaftar di dalam MP3EI. Namun dari sejumlah daftar itu sendiri masih perlu diseleksi lagi.

“Berapa jumlahnya belum ada pengumuman resmi. Tapi saya pikir dari begitu banyak program mungkin yang akan dipilih hanya 30 sampai 40 proyek. Nah, itulah yang disebut proyek prioritas,” ungkap Freddy.

Kemudian kata Freddy jika proyek prioritas itu sudah ditetapkan maka komiter MP3EI di Kemenkeu juga dapat segera bekerja. “Jadi dari kemarin memang problemnya masih banyak. Termasuk belum ada keterangan cara kita menyiapkan proyek dan siapa yang menyiapkan. Tapi sekarang kan sudah mulai jelas.”

Pihak Penyelenggara

Lebih lanjut Freddy menerangkan pemerintah telah membuat sekema pengadaan proyek, salah satunya melalui mekanisme tender yang akan berlangsung dengan cara kerjasama pihak swasta (KPS). Secara struktural program ini sendiri sebetulnya telah menjadi wewenang Menteri Koordinator Perekonomian (Menkoperek). Namun, secara pelaksanaan telah diserahkan kepada Kemenkeu untuk memberi dukungan dan jaminan terhadap proyek itu sendiri.

“Jadi pelaksana sebetulnya ini jadi proyek Pemda (Pemerintah Daerah). Nanti mereka mempersiapkannya, kalau sudah matang maka Pemda tinggal lapor ke Kemenkeu untuk dianalisis. Jika menut kita proyek itu layak direalisasikan dan diberi bantuan anggaran. Maka nanti akan kita tenderkan juga,” ungkap Freddy.

Mengenai pemberian anggaran Freddy menjelaskan untuk sementara ini pemerintah memiliki dua opsi. Pertama anggaran bantuan yang akan diberikan bisa dibayar setelah proyek selesai. Atau seiring berjalannya proyek yang dilangsungkan oleh developers.

“Pada umumnya proyek-proyek ini sangat besar sehingga membutuhkan dana yang juga sangat besar. Maka nanti sumbernya akan berasal dari swasta lokal dan swasta asing. Sedangkan kita nanti memberi anggaran tambahan untuk ongkos konstruksi. Dan itu juga tidak boleh mayoritas,” papar Freddy. [lulus]