NERACA

Jakarta - Banjirnya produk impor di pasar dalam negeri sudah sangat mengkhawatirkan, pasalnya mulai dari mainan anak yang ada di pasar tradisional hingga elektronika merupakan produk impor. Untuk, itu pemerintah diminta untuk memberikan bea masuk produk impor dan standar mutu yang tinggi,  serta mempertimbangkan manfaat investasi untuk industri nasional.

Pengamat Ekonomi dari ECONIT, Hendri Saparini, bahwa hampir seluruh sektor industri di Tanah Air dikuasai oleh asing melalui PMA (penanaman modal asing) atau penguasaan saham perusahaan-perusahaan lokal oleh investor mancanegara. "Produk dalam negeri dibiarkan bersaing sendiri tanpa bantuan fasilitas dari pemerintah yang dapat memperkuat daya saing. Akibatnya, produk impor masuk ke pasar dalam negeri sangat deras dan secara perlahan mencaplok pasar produk bangsa sendiri," jelas Hendri saat dihubungi Neraca, Kamis (31/10).

Lanjutnya, proteksi pemerintah melalui peraturan yang tegas dan ketat, seperti penetapan bea masuk impor dan standar mutu yang tinggi dipastikan dapat menguatkan daya saing produk nasional ditengah pasar bebas. Selain ketegasan peraturan, pemerintah seharusnya juga menjadi leader dalam menyerap produk dalam negeri melalui program-program riil yang bertujuan menumbuhkan kecintaan masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

Oleh karenanya, agar gejala mati surinya industri nasional tidak semakin parah, mari gunakan dan jadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di negaranya sendiri. Banyak keuntungan dari penggunaan produk perusahaan-perusahaan dalam negeri ketimbang asing. Selain sektor industri bisa tumbuh cepat, kondisi ekonomi yang ditopang oleh kegiatan bisnis dan industri pun akan tumbuh hebat.

Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal  Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana Wirakusumah mengungkapkan kerja sama investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan keuntungan dan manfaat untuk Negara.

"Sebab untuk beberapa sektor industri yang sensitif, seperti banyak menyerap tenaga kerja dan sebagainya, pemerintah perlu mempertimbangkan investasi yang masuk dengan pertimbangan yang sangat matang, karena investasi bisa mengancam industri dalam negeri. Takutnya industri kita kolaps, makanya kami akan exercise dengan memacu daya saing produk lokal. Kalau sudah siap, barulah dibuka," ujar Agus.

Lebih lanjut lagi Agus memaparkan, sebaiknya pemerintah tidak terlalu membuka secara luas investasi apabila sebuah negara masih mengalami permasalahan soal logistik dan infrastruktur, seperti Indonesia.

"Kalau negara yang punya logistik dan infrastruktur jelek, bisa membuat harga produk jadi makin mahal. Ujung-ujungnya tidak bisa bersaing, makanya kita harus membenahi dan meningkatkan sistem logistik maupun infrastruktur dalam negeri," kata Agus.

Akan tetapi,  Agus  juga mengatakan, jangan membangingkan Indonesia dengan infrastruktur Singapura atau Malaysia yang lebih memadai."Kita tidak sama dengan mereka, karena kita negara besar. Singapura dan Malaysia penduduknya sedikit," tukasnya.

Tekanan Liberalisasi

Sebelumnya sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengingatkan, tekanan liberalisasi perdagangan dan investasi kepada Indonesia dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC akan sulit dihindari. Ketua Koalisi Anti-Utang Dani Setiawan mengungkapkan negara-negara maju akan memanfaatkan momentum krisis ekonomi Indonesia untuk membuka keran proteksi pasar.Jika tekanan liberalisasi ini disetujui pemerintah.

Dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai, produktivitas pertanian yang kecil, dan tidak jelasnya komitmen pemerintah mengembangkan industri manufaktur, pasar di dalam negeri akan diisi barang-barang impor. Selain itu, Indonesia juga akan terus didikte oleh kekuatan- kekuatan asing.

”Politik pemerintah mengelola bangsa ini dengan sistem ijon kepada negara-negara kapitalis lewat kesepakatan-kesepakatan multilateral yang merugikan. Tidak ada keuntungan bagi bangsa ini dari liberalisasi perdagangan,” katanya.

Dani khawatir, dengan kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami defisit dalam jumlah besar, pemerintah membutuhkan pasokan modal (pinjaman) luar negeri secara cepat. Akhirnya, forum APEC, dianggap cukup strategis untuk melobi negara-negara maju, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Australia, China, dan Korea Selatan, untuk memberikan pinjaman baru.”Ini membuka peluang untuk liberalisasi perdagangan dan investasi di banyak sektor, termasuk pertanian dan manufaktur. Dan itu sangat mungkin. Amerika Serikat, misalnya, sangat berpengalaman menggunakan kesempatan seperti ini untuk kepentingan politik ekonomi mereka,” ujar Dani.

Dengan liberalisasi perdagangan ini, bea masuk barang impor juga akan ditekan hingga nol persen. Sejumlah laporan mengetengahkan, Indonesia saat ini mengalami tiga defisit akut, yaitu defisit perdagangan dan transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran, serta defisit dalam APBN yang semakin melebar, mencapai Rp 200 triliun.Tiga kondisi ini hanya bisa diatasi dengan gelontoran dana besar dan cepat dari pinjaman luar negeri.